Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jegal

Oleh

image-gnews
Iklan

Ini sudah terang-benderang. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memang hendak menjegal calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah lewat revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Calon perseorangan menjadi "barang tak sedap" di hidung para politikus. Ini gara-gara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama nekat maju untuk jabatan kedua melalui jalur independen itu. Kenekatan gubernur yang akrab disapa Ahok ini menimbulkan tsunami politik yang pada ujungnya memberi kesan penurunan citra partai politik.

Presiden Joko Widodo sejak awal memberi jaminan, revisi tak akan memberatkan calon independen. Besaran dukungan untuk calon independen lewat pengumpulan copy kartu tanda penduduk tak akan dinaikkan. Ini janji Jokowi yang dipatuhi DPR. Tapi DPR bukan orang goblok, mereka selalu mencari celah. Celah itu ada tiga. Pertama, pendukung harus sudah masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu sebelumnya. Celah kedua, verifikasi faktual. Dan celah ketiga, dicabutnya kemandirian Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam membuat aturan.

Keharusan pendukung masuk daftar DPT membuat pemilih pemula tak sah sebagai pendukung. Tentang verifikasi faktual, ada dalam Pasal 48 ayat 3 yang dalam revisi ini diberi rincian. Salah satu rincian berbunyi, "Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberi kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut." Jadi, kalau lewat tiga hari tetap tak ditemui, hasil dukungan dicoret.

Yang jadi masalah, apakah Panitia Pemungutan Suara (PPS) cukup punya tenaga untuk verifikasi yang jangka waktunya hanya dua minggu itu? Apakah PPS punya jadwal pasti untuk mendatangi setiap pendukung ke rumahnya sehingga sang pendukung siap mengorbankan hari kerjanya? Apakah kantor PPS buka 24 jam sehingga sang pendukung bisa datang di malam hari seusai bekerja? Dampak serius dirasakan di daerah-daerah, seperti Yogya dan Kabupaten Buleleng, Bali, yang siap mengusung calon independen. Katakanlah Teman Ahok tergolong militan, bagaimana dengan di daerah yang pendukungnya tinggal di desa terpencil?

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

KPU tidak bisa membuat aturan lain, misalnya verifikasi dilakukan secara acak dengan alasan waktu dan keterbatasan tenaga. Selain melanggar undang-undang, KPU dibelenggu dengan Pasal 9 ayat 1 yang terkait dengan tugas dan wewenangnya. Pasal itu menyebutkan, "Menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam RDP (rapat dengar pendapat) yang keputusannya mengikat." Jadi, apa pun peraturan KPU nantinya, aturan itu harus lewat DPR dan mengikat. Ini bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 22E ayat 5 yang menjamin kemandirian KPU.

Hanya untuk menjegal Ahok di Jakarta, undang-undang dibuat dengan merugikan pasangan perseorangan di seluruh Nusantara. Revisi ini pun terkesan balas dendam karena DPR tak berhasil menyusupkan pasal agar calon gubernur, bupati, dan wali kota berikut wakilnya yang berasal dari DPR dan DPRD tidak termasuk yang mengundurkan diri dari jabatannya. Wacana pun digulirkan dengan menyebutkan, pemilihan kepala daerah sepatutnya lewat partai politik. Kalau begitu, hapus saja calon perseorangan dari undang-undang, sehingga kepala daerah diusung hanya oleh partai seperti calon presiden. Cuma, apakah sekarang partai politik masih diminati rakyat? Itu yang harus dijawab. PUTU SETIA, (@mpujayaprema)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Israel Tewaskan 450 Anak Palestina yang Seharusnya Ikut Ujian Masuk Sekolah Menengah

2 menit lalu

Sejumlah siswa Palestina berada di ruang kelas sekolah tenda di Kota Rafah, Jalur Gaza Selatan, Selasa, 30 April 2024. Xinhua/Rizek Abdeljawad
Israel Tewaskan 450 Anak Palestina yang Seharusnya Ikut Ujian Masuk Sekolah Menengah

450 anak Palestina, dengan rincian 430 di Jalur Gaza dan 20 di Tepi Barat tak bisa mengikuti ujian masuk sekolah karena dibunuh Israel.


Komisioner KPK Alexander Marwata Sebut OTT KPK Seperti Hiburan Buat Masyarakat Senang, Apa Alasannya?

6 menit lalu

Wakil ketua KPK, Alexander Marwata, menghadirkan antan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI, Muhammad Hatta (kanan), resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 13 Oktober 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Komisioner KPK Alexander Marwata Sebut OTT KPK Seperti Hiburan Buat Masyarakat Senang, Apa Alasannya?

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut OTT KPK seperti hiburan buat masyarakat senang. Apa maksudnya?


Dinas Lingkungan Hidup DKI Jelaskan Penyebab Kualitas Udara Buruk di Jakarta

8 menit lalu

Suasana Monas yang tertutup polusi di Jakarta, Jumat 21 Juni 2024. Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 15.53 WIB, Indeks Kualitas Udara (Air Quality Index/AQI) di Jakarta berada pada angka 155 yang menempatkannya sebagai kota besar dengan kualitas udara terburuk kedua di dunia di bawah Kinshasa, Kongo. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jelaskan Penyebab Kualitas Udara Buruk di Jakarta

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakartamenjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan kualitas udara memburuk.


Asosiasi UMKM: Tingkatkan Pengawasan E-Commerce untuk Cegah Banjir Impor

9 menit lalu

Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Eddy Misero saat menghadiri acara TEMPO Young Enterpreneur Challenge 2022. Jakarta. Selasa, 4 Oktober 2022. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Asosiasi UMKM: Tingkatkan Pengawasan E-Commerce untuk Cegah Banjir Impor

Salah satu ketentuan dalam Permendag itu adalah larangan penjualan produk impor di e-commerce dengan harga di bawah 100 dolar AS


Meriah, Ruth Sahanaya Gandeng Banyak Musisi Ternama di Konser 40 Tahun Simfoni dari Hati

9 menit lalu

Diva pop Ruth Sahananya menggelar konser '40 Tahun Simfoni dari Hati' di JCC untuk merayakan empat dekade kariernya dalam industri musik. Konser ini digelar pada Sabtu, 22 Juni 2024, di Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC) Senayan. TEMPO/Adinda Jasmine
Meriah, Ruth Sahanaya Gandeng Banyak Musisi Ternama di Konser 40 Tahun Simfoni dari Hati

Dalam konser 40 Tahun Simfoni dari Hati, Ruth Sahanaya mengajak sejumlah musisi ternama menghadirkan malam yang penuh nostalgia dan kegembiraan.


Syarat Ahmad Sahroni Berkontestasi di Pilkada Jakarta

18 menit lalu

Anggota DPR RI dari fraksi partai Nasdem, Ahmad Sahroni, seusai dihadirkan dalam sidang lanjutan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 6 Juni 2024. Dalam sidang, Ahmad Sahroni mengklaim telah mengembalikan uang sebesar Rp 860 juta kepada KPK, setelah diduga berasal dari hasil korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Syarat Ahmad Sahroni Berkontestasi di Pilkada Jakarta

Ahmad Sahroni menutup peluang dirinya bertarung di pilkada Jakarta. Tapi ada satu syarat yang membuat kader NasDem itu maju di pilkada.


5 Cara Menghindari Penipuan QRIS, Salah Satunya Gunakan Gambar QRIS Dinamis

24 menit lalu

Hadirnya QRIS di Indonesia membawa dampak yang  sangat baik terutama bagi para pelaku usaha. Apa itu QRIS dan apa manfaatnya? Ini penjelasannya. Foto: Canva
5 Cara Menghindari Penipuan QRIS, Salah Satunya Gunakan Gambar QRIS Dinamis

Penipuan QRIS menjadi salah satu modus baru dalam penipuan keuangan belakangan ini. Berikut cara menghindari penipuan QRIS


Kloter 1 Jemaah Haji Embarkasi Kertajati Telah Tiba di Tanah Air

26 menit lalu

Sejumlah jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) pertama tiba di tanah air di Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu, 22 Juni 2024. Sebanyak 370 jemaah haji asal Bojonegoro kembali ke tanah air setelah menunaikan ibadah haji. ANTARA FOTO/Umarul Faruq
Kloter 1 Jemaah Haji Embarkasi Kertajati Telah Tiba di Tanah Air

Jemaah haji Kloter 1 Embarkasi Kertajati tiba di Bandara Kertajati menggunakan pesawat maskapai Saudia Airlines.


Kritik Tanggul Laut Semarang, Walhi Jateng Minta Pemerintah Kembalikan Ekosistem Mangrove

29 menit lalu

Warga berjalan di tanggul laut yang masih dalam tahap penyelesaian di kawasan Kampung Bahari Tambaklorok, Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Menurut data yang dihimpun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana di bawah kendali Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), progres pembangunan tanggul laut sepanjang 1,5 kilometer dengan ketinggian 3 meter per Rabu (31/1) mencapai 62 persen, dengan target penyelesaian pada Juni 2024 guna melindungi permukiman warga dari gelombang serta banjir limpasan pasang air laut ke daratan (rob). ANTARA FOTO/Aji Styawan
Kritik Tanggul Laut Semarang, Walhi Jateng Minta Pemerintah Kembalikan Ekosistem Mangrove

Walhi Jateng mengkritik proyek pembangunan tanggul laut di Semarang Utara, Jawa Tengah.


Hampir Bersamaan, Ponsel Baru Vivo dan Realme Meluncur di Pasar India

39 menit lalu

Ponsel Vivo Y50 di antara sejumlah jenis yang dirilis di pasar Indonesia selama masa pandemi Covid-19. (ANTARA/HO Vivo Indonesia)
Hampir Bersamaan, Ponsel Baru Vivo dan Realme Meluncur di Pasar India

Dapur pacu ponsel baru Vivo Y58 mengandalkan Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 yang dipadukan dengan GPU Adreno 613.