Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Intoleran

Oleh

image-gnews
Iklan

Kata intoleran marak belakangan ini, justru pada saat kita membutuhkan toleransi pada bulan suci Ramadan. Ada warung yang dipaksa tutup oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Serang, Banten. Bahkan disertai dengan menyita dagangannya.

Pada saat bersamaan, ada pernyataan Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menyebutkan terdapat ribuan peraturan daerah (perda) yang akan dicabut karena bertentangan dengan kebijakan nasional. Memang, tidak semua perda itu berkaitan dengan intoleransi, dengan masalah investasi, yang jauh dari nuansa toleransi ataupun ranah agama. Tapi penutupan warung selama Ramadan di Kota Serang termasuk yang dibuatkan perda.

Di kota lain, sebut misalnya Makassar, juga ada perda tentang hal yang sama seperti di Serang. Tapi tidak ada kasus Satpol PP melakukan sweeping karena, menurut Wali Kota Makassar, tak ada masalah dengan penutupan warung itu pada siang hari. Masyarakat Makassar terbiasa "berhura-hura" makan di warung pada malam hari. Sedangkan di Bogor, contoh lain, tak ada perda seperti itu. Di sana, warung boleh buka 24 jam meski pada Ramadan. Meski begitu, Bogor punya kesan sebagai "kota intoleran" lantaran kasus Gereja Yasmin, yang sampai kini bermasalah karena tak bisa dijadikan tempat kebaktian.

Meski tergolong sedikit, perda intoleran berkaitan dengan perbedaan keyakinan, apakah nuansa intoleransi itu perlu dikukuhkan dalam sebuah perda ataupun sekelas surat edaran kepala daerah setempat? Apakah sebelum peraturan itu dikeluarkan ada dialog di antara komponen masyarakat yang mewakili lintas agama? Pertanyaan selanjutnya, apakah setiap komponen masyarakat, terutama jika didasari kelompok agama atau keyakinan, sudah terwakili? Seharusnya demikian karena ternyata kita punya sebuah forum yang selama ini kurang terdengar perannya dalam mengatasi masalah-masalah intoleransi yang berhubungan dengan perbedaan agama. Forum itu bernama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang ada di setiap provinsi dan kabupaten atau kota.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pekan lalu, di Denpasar, Bali, FKUB se-Indonesia menyelenggarakan Konferensi Nasional ke-2. Dari perhelatan itu terungkap bahwa, di banyak provinsi, FKUB tidak dimanfaatkan oleh kepala daerah. Berbagai kasus, dari pendirian rumah ibadah sampai peraturan daerah yang menyerempet masalah keagamaan, jarang melibatkan FKUB. Padahal FKUB lahir dari Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006. Tugasnya, antara lain, melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi itu dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan kepada gubernur, bupati, dan wali kota. Orang sering menyebut Peraturan Bersama ini hanya untuk keperluan pendirian rumah ibadah, dan itu pun dianggap sebagai hambatan oleh kelompok minoritas. Padahal tugas FKUB tidak sekecil itu. Masalah apa pun yang berhubungan dengan umat lintas agama bisa dibawa ke forum ini.

Sayangnya, FKUB kurang bergema di beberapa daerah. Padahal, jika dilihat dari kebijakan dua kementerian itu, justru FKUB "lebih tinggi" dibanding ormas keagamaan. Sadar atas "keompongan" itu, salah satu hasil konferensi FKUB di Denpasar adalah akan "unjuk taring" dengan cara membentuk asosiasi, sehingga forum ini bisa saling berkoordinasi lewat pengurus asosiasi tingkat nasional yang segera dibentuk. Sebuah upaya yang patut didukung untuk meminimalkan kasus-kasus intoleran di negeri yang warganya majemuk ini. PUTU SETIA (@mpujayaprema)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


5 Gol Tercepat dalam Sejarah Piala Eropa, yang Terbaru dari Nadim Bajrami di Euro 2024

6 menit lalu

Pemain Albania Nedim Bajrami. REUTERS/Bernadett Szabo
5 Gol Tercepat dalam Sejarah Piala Eropa, yang Terbaru dari Nadim Bajrami di Euro 2024

Rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Eropa pecah pada hari kedua Euro 2024, saat Italia menang 2-1 atas Albania.


Jadwal Portugal vs Republik Cek di Matchday Pertama Euro 2024: Duel Cristiano Ronaldo dan Patrik Schick

1 jam lalu

Pemain timnas Portugal, Cristiano Ronaldo. REUTERS/Rodrigo Antunes
Jadwal Portugal vs Republik Cek di Matchday Pertama Euro 2024: Duel Cristiano Ronaldo dan Patrik Schick

Jadwal Portugal vs Republik Cek akan berlangsung di Grup F Euro 2024 (Piala Eropa 2024) Rabu dinihari, 19 Juni 2024. Duel Ronaldo vs Schick.


Apakah Jabodetabek Hujan Hari Ini? Simak Prediksi Cuaca BMKG Lengkap Pagi - Malam

1 jam lalu

Ilustrasi Cuaca DKI Jakarta yang berawan. Tempo/Tony Hartawan
Apakah Jabodetabek Hujan Hari Ini? Simak Prediksi Cuaca BMKG Lengkap Pagi - Malam

Prediksi cuaca BMKG menyebut seluruh wilayah Jakarta akan cerah berawan pada Senin pagi, 17 Juni 2024, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha.


Bahan Utama Memasak Gulai Kambing dan Tongsengnya

1 jam lalu

Ilustrasi gulai kambing. Tabloidbintang
Bahan Utama Memasak Gulai Kambing dan Tongsengnya

Termasuk Idul Adha, di mana banyak orang memiliki daging kurban, kambing maupun sapi. Ini bahan-bahan utama untuk memasak gulai kambing dan tongseng.


Lupakan Gaduh Proyek Beach Club, Ini 9 Destinasi Wisata Pilihan di Gunungkidul

2 jam lalu

Suasana malam di Bukit Bintang, Pathuk, Gunungkidul, Yogyaakarta, Rabu, 5 September 2018. TEMPO/Francisca Christy Rosana
Lupakan Gaduh Proyek Beach Club, Ini 9 Destinasi Wisata Pilihan di Gunungkidul

Menunggu realisasi dari janji Raffi Ahmad itu dan mendesak investor lain mengikutinya sehingga rencana resort di bentang alam Karst Gunungkidul batal.


93 Anggota: ICC Harus Diizinkan Bekerja 'tanpa Intimidasi'

2 jam lalu

Markas Besar ICC, Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag, Belanda .
93 Anggota: ICC Harus Diizinkan Bekerja 'tanpa Intimidasi'

Pengungkapan tentang tindakan intelijen Israel terhadap ICC telah "benar-benar membuka mata banyak diplomat."


Saran Ahli Gizi agar Kolesterol Tak Naik usai Santap Daging Kurban

2 jam lalu

Gulai kambing. TEMPO/Febrianti
Saran Ahli Gizi agar Kolesterol Tak Naik usai Santap Daging Kurban

Masyarakat diminta membatasi garam dan santan demi mencegah kenaikan kolesterol jahat usai menyantap daging kurban


Rekor Suhu Panas Bulanan Global Sudah Terangkai Setahun Penuh per Mei 2024

3 jam lalu

Pengendara motor lewat di bawah alat penyiram air saat gelombang panas di Ahmedabad, India, 9 Mei 2024. Setidaknya dua orang tewas di negara bagian Kerala, India Selatan, diduga karena serangan suhu panas. REUTERS/Amit Dave
Rekor Suhu Panas Bulanan Global Sudah Terangkai Setahun Penuh per Mei 2024

Studi memperingatkan kalau suhu panas dan gelombang panas bisa bertambah ekstrem lagi jika suhu udara global menembus batas 1,5 derajat Celsius.


Sebagian karena Kepanasan, 14 Warga Yordania Meninggal saat Ibadah Haji

3 jam lalu

Umat Muslim berdoa di Gunung Rahmah di dataran Arafat saat melakukan ritual ibadah Haji, di luar kota suci Mekah, Arab Saudi, 15 Juni 2024. REUTERS/Mohamad Torokman
Sebagian karena Kepanasan, 14 Warga Yordania Meninggal saat Ibadah Haji

Empat belas warga Yordania dilaporkan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi, sementara 17 lainnya dilaporkan hilang.


Sandiaga Persilakan Ketua Umum PPP Dievaluasi Asal Sesuai Aturan

3 jam lalu

Sejumlah massa dari Front Kader Ka'bah Bersatu (FKKB), menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Menteng, Jakarta Pusat, 14 Juni 2024. Mereka menuntut Plt. Ketua Umum PPP Mardiono untuk mengundurkan diri, karena dinilai gagal mengantarkan Ka'bah ke Senayan di Pemilu 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Sandiaga Persilakan Ketua Umum PPP Dievaluasi Asal Sesuai Aturan

Sandiaga Uno tak persoalkan demonstrasi kader partainya yang mendesak Mardiono mundur dari jabatan ketua umum PPP. Bagian dari kebebasan berpendapat.