Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menolak Hak Angket DPR

image-profil

image-gnews
Iklan

Tibiko Zabar Pradano
Pegiat Indonesia Corruption Watch

Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui usul hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi setelah sidang paripurna yang digelar pada akhir April lalu. Usul tersebut tetap disetujui palu oleh pemimpin rapat Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, meski muncul berbagai penolakan keras dalam rapat tersebut.

Keputusan yang diambil oleh sejumlah anggota Dewan dalam pengesahan usul hak angket itu sangat terkesan terburu-buru dan dipaksakan. Tampaknya, penolakan yang dilontarkan sebagian anggota Dewan lain tidak digubris oleh pimpinan. Di samping itu, pengguliran hak angket dinilai penuh kejanggalan dan salah sasaran.

Bergulirnya wacana hak angket berawal dari persidangan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) pada 30 Maret lalu. Dalam persidangan tersebut muncul sejumlah nama yang disebut karena menekan Miryam S. Haryani, anggota DPR yang menjadi saksi pada saat itu dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK perihal pemberian keterangan palsu.

Puncaknya adalah ketika KPK menolak desakan untuk membuka rekaman pemeriksaan yang diminta dalam rapat dengar pendapat dengan DPR pada 19 April lalu. Penolakan itu berbuntut penggunaan hak angket karena DPR berkukuh meminta rekaman pemeriksaan Miryam.

Langkah para legislator di Senayan ini sejak awal telah ditentang banyak pihak. Salah satu alasannya adalah penggunaan hak angket yang ditujukan untuk meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan bukanlah obyek yang bisa disasar dengan hak angket. Kendati demikian, DPR tetap mendesak untuk menerapkan instrumen hak angket yang akhirnya disahkan di tengah rentetan penolakan.

Dalam ketentuannya, hak angket tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Pada pasal 79 ayat 3 undang-undang itu dijelaskan bahwa hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jika merujuk pada ketentuan UU MD3, penggunaan hak angket dalam proses penegakan hukum kepada KPK sudah jelas tidak tepat. Jika tetap dipaksakan, langkah tersebut dapat dianggap sebagai intervensi politik dalam proses penegakan hukum. Keputusan hak angket DPR memang terkesan sangat dipaksakan. DPR juga harus ingat bahwa bukti rekaman pemeriksaan tentu hanya bisa dibuka di pengadilan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Indonesia Corruption Watch menilai paling tidak ada tiga hal yang disoroti dalam proses sidang paripurna yang mengesahkan hak angket. Pertama, pengambilan keputusan hak angket tidak sah dan sepihak. Hal itu didasari dengan ketentuan dalam Pasal 199 ayat (3) UU MD3 bahwa pengambilan keputusan harus dihadiri lebih dari separuh anggota DPR dan keputusan yang diambil mendapat persetujuan lebih dari separuh jumlah anggota DPR.

Kedua, apa yang dilakukan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memutus sepihak tanpa ada persetujuan merupakan tindakan ilegal dan sewenang-wenang. Ketiga, penerapan hak angket tidak dapat dilakukan karena tahapan formalnya tak terpenuhi, maka hak tersebut cacat hukum dan tidak bisa dilanjutkan.

Di sisi lain, masyarakat tentu masih ingat kasus skandal mega-korupsi e-KTP. Kerugian negara yang ditimbulkannya nyaris lebih dari Rp 2,3 triliun dan dampaknya hampir dirasakan langsung oleh sebagian besar masyarakat. Namun lagi-lagi muncul upaya untuk mengganggu KPK menuntaskan kasus tersebut. Dengan demikian, langkah hak angket DPR ini dinilai sebagai kepentingan untuk mengganggu dan mengaburkan fokus KPK dalam penuntasan kasus korupsi e-KTP.

Ulah DPR ini bukanlah yang pertama. Paling tidak selama 2017, DPR telah tiga kali melakukan manuver terhadap pemberantasan korupsi, seperti wacana revisi UU KPK yang kembali bergulir melalui sosialisasi Badan Keahlian DPR ke sejumlah perguruan tinggi di Indonesia dan penolakan pencekalan terhadap Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK.

Melihat fenomena dan rentetan manuver DPR yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, tentu tak mengherankan jika masyarakat menganggap hak angket hanyalah akal-akalan sejumlah anggota Dewan. Rakyat melihat hal ini sebagai upaya menghambat penuntasan kasus korupsi yang tengah ditangani KPK.

DPR seharusnya berbenah diri karena hampir setiap tahun ada saja anggotanya yang tersangkut kasus korupsi. DPR lebih baik memperbaiki kinerjanya dalam menghasilkan produk legislasi yang berkualitas. Tahun lalu saja, dari 50 rancangan undang-undang, hanya 10 yang bisa diselesaikan. Dengan kata lain, akan lebih baik jika lembaga perwakilan rakyat ini melakukan apa yang menjadi pekerjaan rumahnya ketimbang membuat drama politik.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

48 hari lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

Pakar Politik Universitas Udayana menyebut hak angket masih bisa digulirkan dengan memanfaatkan dissenting opinion hakim MK lalu.


Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

48 hari lalu

Tumbu Saraswati. FOTO/instaram/tumbusaraswati
Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.


Kunjungan Prabowo Tak Pengaruhi Rencana PKB Ajukan Hak Angket

49 hari lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kunjungan Prabowo Tak Pengaruhi Rencana PKB Ajukan Hak Angket

PKB tetap akan mengajukan hak angket pemilu dengan menggandeng rekan koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.


Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

50 hari lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

Apakah hak angket soal kecurangan Pemilu 2024 akan bergulir? Berikut pernyataan tokoh dan partai yang dulu getol akan mengusungnya.


Soal Hak Angket Usai Putusan MK, Ganjar Pranowo: Itu Nanti di Parlemen, Saya Bukan Anggota Dewan

51 hari lalu

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Moh Mahfud MD bersama Tim Hukum TPN tiba di Gedung MK pada Pukul 08.05. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Soal Hak Angket Usai Putusan MK, Ganjar Pranowo: Itu Nanti di Parlemen, Saya Bukan Anggota Dewan

Ganjar Pranowo angkat bicara soal rencana hak angket DPR hingga gugatan PDI Perjuangan kepada KPU dalam kaitan Pilpres 2024.


Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

51 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.


Pro-Kontra Soal Hak Angket setelah MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres

51 hari lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pro-Kontra Soal Hak Angket setelah MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres

Sejumlah partai politik masih berkeinginan melanjutkan hak angket di DPR.


Kata Presiden PKS Syaikhu Soal Hak Angket: Kami Terbatas pada Realitas

51 hari lalu

(Dari kiri) Mantan calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan bersama Presiden PKS Ahmad Syaikhu, mantan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, dan Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi ketika memberikan keterangan pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Defara
Kata Presiden PKS Syaikhu Soal Hak Angket: Kami Terbatas pada Realitas

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan ada keterbatasan realitas untuk mengajukan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR.


PKB Masih Ingin Gulirkan Hak Angket, Cak Imin: Evaluasi Pelaksanaan Pemilu

51 hari lalu

Mantan calon wakil presiden nomor urut 01, Muhaimin Iskandar, ketika memberikan keterangan pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Defara
PKB Masih Ingin Gulirkan Hak Angket, Cak Imin: Evaluasi Pelaksanaan Pemilu

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut partainya masih berharap hak angket dapat bergulir di DPR.


Surya Paloh: Hak Angket Pemilu Sudah Tidak Up to Date

52 hari lalu

Ketua umum Partai Nasdem, Surya Paloh bersama pasangan Capres - Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (kiri), memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan tertutup, di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024. Dalam pertemuan ini, Surya Paloh menyatakan Partai Koalisi Perubahan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera membahas mengenai hak angket DPR terkait kecurangan Pemilu 2024 untuk mendukung PDI Perjuangan untuk segera digulirkan di Parlemen. TEMPO/Imam Sukamto
Surya Paloh: Hak Angket Pemilu Sudah Tidak Up to Date

Surya Paloh, mengatakan NasDem tidak akan mengusulkan hak angket pemilu di DPR RI setelah putusan MK keluar.