Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

HTI Ujian bagi Demokrasi

image-profil

image-gnews
Iklan

Noorhaidi Hasan
Guru Besar Politik Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dalam wawancara dengan BBC dan Tempo.co beberapa hari lalu, saya mengomentari rencana pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang ditekankan sebagai upaya mencegah berkembangnya ancaman terhadap keutuhan bangsa, sebagai sebuah blunder. Saya tidak pernah menyukai, apalagi mendukung, ide revitalisasi khilafah yang didengungkan Hizbut Tahrir (HT), induk gerakan yang melahirkan cabang-cabangnya di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Khilafah yang tumbang pada 1923 itu dipercaya HT sebagai satu-satunya alternatif untuk membangun kembali kekuatan politik Islam. Bagi saya, ini mimpi utopis para pecundang modernitas global yang frustrasi dengan masa depan.

HT memang telah menjadi mata rantai penting dalam pertumbuhan gerakan Islam transnasional. Karena kesamaan kepentingan ideologis dan persinggungan historis, pola pertumbuhan HT paralel dengan garis penyebaran Ikhwan al-Muslimin. Eksponen-eksponennya aktif menggelar pengajian di kampus-kampus perguruan tinggi terkenal untuk menjaring mahasiswa dan anak-anak muda lainnya. Mereka dipercaya akan menjadi sumber daya andal bagi keberlangsungan dan ekspansi gerakan. Gagasan yang didengungkan HT beresonansi luas di tengah kegagalan rezim-rezim berkuasa di berbagai kawasan dunia Islam.

Wacana khilafah yang dengan gigih diusung HT tidak lain merupakan bagian dari gerak dinamik masyarakat muslim, khususnya kaum muda, yang tengah jengah menghadapi arus deras modernisasi dan globalisasi yang tidak tertahankan. Sifatnya contentious. Bagi HT, ketiadaan campur tangan Tuhan dalam sistem sekuler terbukti menjadikan sistem itu rawan dimanipulasi dan disalahgunakan oleh rezim-rezim berkuasa. Akibatnya, rakyat menderita dan tertindas tanpa daya menghadapi kesewenangan penguasa. Dalam konteks inilah khilafah ditawarkan karena dianggap lebih andal dan tahan dari manipulasi penguasa.

Dalam sistem khilafah yang menganut asas teokrasi, Tuhan sengaja dilibatkan dalam mengatur kehidupan politik berdasarkan premis bahwa kekuasaan mutlak milik Tuhan sebagai penguasa tunggal yang harus dipatuhi semua makhluk. Konsekuensinya, umat Islam dilarang mematuhi kehendak mayoritas rakyat karena sebagian besar dari mereka diyakini berada dalam kesesatan. Dalam logika HT, sakralitas dan transendensi khilafah menutup kemungkinan manipulasi kekuasaan.

HT agaknya kurang menyadari bahwa gagasan teokratiks yang terkandung dalam sistem khilafah telah terbukti dalam sejarah mendorong munculnya penguasa-penguasa otoriter yang menindas rakyat atas nama Tuhan. Dengan berlindung di balik kuasa Tuhan, rezim penguasa malah bisa bertindak lebih zalim dan koruptif. HT gagal memahami filosofi demokrasi sebagai sistem yang dapat meminimalkan penyalahgunaan kewenangan oleh penguasa karena kekuasaannya dijalankan di bawah kontrol masyarakat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dari perspektif Foucauldian, isu khilafah yang kencang diembuskan HT merupakan bagian dari strategi wacana (discursive strategies) yang mengemuka dalam konteks relasi kuasa tertentu. Ia merefleksikan rasa frustrasi mendalam kaum muda berhadapan dengan gambaran masa depan suram. Ia bagian dari ikhtiar menuntut keadilan oleh individu-individu yang mulai sadar tentang hak-hak mereka. Jadi, ia bisa dibaca sebagai bagian dari politik budaya kaum muda yang tengah cemas memikirkan masa depan sekaligus bagian dari gerak dinamik masyarakat muslim yang sedang berubah pada saat akar-akar demokrasi mulai menancap kukuh.

Saya yakin kita semua harus mengambil sikap yang tepat dalam menghadapi Hizbut Tahrir Indonesia. Kehadirannya merupakan bagian sekaligus ujian bagi demokrasi yang dengan susah-payah kita bangun sejak era reformasi. Biarkanlah ide khilafah itu rontok saat berhadapan dengan nalar publik yang berkembang di ruang demokrasi, yang semestinya tidak lagi tertarik dengan segala model kekuasaan teokratis yang membelenggu.

Faktanya, berdasarkan penelitian saya dan sejumlah kolega di 20 provinsi di Indonesia pada 2013, mayoritas masyarakat Indonesia percaya NKRI dan Pancasila merupakan harga mati. Mereka juga sangat sensitif terhadap kelompok-kelompok radikal yang dipercaya menyalahgunakan doktrin jihad untuk tujuan politik.

Saya khawatir, jika dihadapi dengan cara yang tidak demokratis, apalagi pembubaran tanpa melalui proses hukum, ide-ide HTI justru akan semakin mendapat pembenaran dan beresonansi luas di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini berbahaya karena masyarakat kita sedang didera mentalitas kecemasan dan perasaan terancam serta kepercayaan yang terlalu tinggi terhadap hal-hal yang berbau konspiratif. Ketiga hal inilah yang ternyata menjadi faktor utama yang menggerakkan semangat intoleransi masyarakat Indonesia, yang menyalakan api peristiwa 411, 212, dan aksi-aksi serupa lainnya. Janganlah masalah mendasar ini terabaikan karena kita tertipu bumbu-bumbu penyedap wacana yang ditabur HTI. Apalagi kalau kita sampai kembali terjerembab ke dalam jurang otoritarianisme.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kemenkopolhukam Rilis Indeks Demokrasi Indonesia 2023, Hambatan Kebebasan Berpendapat dan Pers Meningkat

4 hari lalu

Massa yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Forum Jurnalis Freelance melakukan aksi damai di depan Kedutaan Besar Myanmar, Jakarta, Jumat, 7 September 2018. Vonis ini dianggap ancaman bagi kebebasan pers dan kemunduran demokrasi di negara Myanmar. TEMPO/Muhammad Hidayat
Kemenkopolhukam Rilis Indeks Demokrasi Indonesia 2023, Hambatan Kebebasan Berpendapat dan Pers Meningkat

Kemenkopolhukam merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2023 yang mengalami penurunan.


Mahkamah Konstitusi Thailand Akan Pertimbangkan Petisi Pembubaran Partai Move Forward

4 hari lalu

Pemimpin Partai Move Forward, Pita Limjaroenrat berbicara kepada media usai pertemuan dengan mitra koalisi di Bangkok, Thailand, 18 Mei 2023. REUTERS/Athit Perawongmetha
Mahkamah Konstitusi Thailand Akan Pertimbangkan Petisi Pembubaran Partai Move Forward

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan akan mempertimbangkan petisi dari Komisi Pemilihan Umum yang ingin membubarkan Partai Move Forward


Pakar Hukum Sebut Amandemen UUD 1945 Ancam Demokrasi

9 hari lalu

Tangkapan layar - Pengamat hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Yance Arizona menjadi pembicara dalam acara
Pakar Hukum Sebut Amandemen UUD 1945 Ancam Demokrasi

Yance Arizona, mengatakan wacana amandemen UUD 1945 merupakan ancaman bagi demokrasi dan negara hukum karena melemahkan konstitusi.


Perludem Prihatin Peringkat Indeks Demokrasi Indonesia Turun Dua Peringkat Tiap Tahun

10 hari lalu

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menggelar diskusi bertajuk 'Peluncuran Hasil Pemantauan Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif di Mahkamah Konstitusi' pada Senin, 20 Mei 2024 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Perludem Prihatin Peringkat Indeks Demokrasi Indonesia Turun Dua Peringkat Tiap Tahun

Kualitas demokrasi Indonesia disebut menurun setiap tahun. Masyarakat dinilai suka pemilu tapi tidak suka dengan demokrasi,


Guru Besar UI Ungkap Fenomena Kemunduran Demokrasi

12 hari lalu

Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof Sulistyowati Irianto saat mengisi Kuliah umum berjudul 'Dilema Intelektual di Masa Gelap Demokrasi: Tawaran Jalan Kebudayaan' di Auditorium Mochtar Riady, Kampus FISIP Universitas Indonesia,  Depok, Senin, 3 Juni 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Guru Besar UI Ungkap Fenomena Kemunduran Demokrasi

Menurut Sulistyowati, upaya pelemahan demokrasi terlihat mulai dari politisasi yudisial dan penyebaran kesadaran palsu ke publik bahwa semuanya wajar.


Para Penggagas Dasar Negara: Sukarno Sampaikan Pancasila, Begini Pemikiran Muhammad Yamin dan Soepomo

14 hari lalu

Presiden pertama RI, Sukarno, berpidato di hadapan delegasi Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, 1955. Bung Karno menunjukkan karismanya di hadapan kepala negara dari Asia dan Afrika. Lisa Larsen/The LIFE Picture Collection/Getty Images
Para Penggagas Dasar Negara: Sukarno Sampaikan Pancasila, Begini Pemikiran Muhammad Yamin dan Soepomo

Selain Sukarno, Muhammad Yamin dan Dr Soepomo menyumbangkan gagasannya soal dasar negara. Sukarno menyebut buah pikirannya dengan nama Pancasila.


Refly Harun Anggap Demokrasi di 2 Periode Kepemimpinan Jokowi Jalan di Tempat

14 hari lalu

Pakar hukum tata negara Refly Harun berorasi di depan kantor KPU RI saat demonstrasi menolak hasil Pemilu 2024 di Jakarta Pusat, 20 Maret 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Refly Harun Anggap Demokrasi di 2 Periode Kepemimpinan Jokowi Jalan di Tempat

Menurut Refly Harun, kerusakan sistem pemilu Indonesia semakin menjadi-jadi. Membuat cita-cita reformasi semakin jauh.


Aliansi Masyarakat Sipil di Malang Menolak RUU Penyiaran

16 hari lalu

Koalisi Masyarakat dan Pers (Kompers) menggelar aksi menolak RUU Penyiaran yang mengancam kebebasan pers dan berekspresi di depan Gedung Negara Grahadi, Selasa, 28 Mei 2024. Dok AJI Surabaya
Aliansi Masyarakat Sipil di Malang Menolak RUU Penyiaran

RUU Penyiaran dinilai mengancam demokrasi.


Joe Biden Klaim Amerika Serikat Satu-satunya Negara Superpower di Dunia

19 hari lalu

Presiden AS Joe Biden berbicara saat mengadakan konferensi pers dengan Presiden Finlandia Sauli Niinisto di Helsinki, Finlandia, 13 Juli 2023. REUTERS/Kevin Lamarque
Joe Biden Klaim Amerika Serikat Satu-satunya Negara Superpower di Dunia

Joe Biden sesumbar kalau Amerika Serikat satu-satunya negara superpower di dunia dan pemimpin demokrasi.


4 Cara Partisipasi Demokrasi Ala Anak Muda

20 hari lalu

Chief Executive Officer Think Policy Andhyta F. Utami saat memperkenalkan Bijak Demokrasi pada Selasa 21 Mei 2024/ Think Policy
4 Cara Partisipasi Demokrasi Ala Anak Muda

Memperkuat demokasi tidak boleh berhenti setelah Pemilu Selesai. Ini 4 cara yang bisa tingkatkan partisipasi demokrasi masyarakat terutama anak muda.