Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Coreng di Wajah DPRD

Oleh

image-gnews
Iklan

Penangkapan Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur, Mochamad Basuki, menjadi bukti betapa korupsi di lingkungan DPRD begitu kronis. Basuki ditangkap beserta dua kepala dinas. Ketua komisi yang membidangi masalah perekonomian inilah yang diduga mengatur uang rasuah secara berkala dari kantor-kantor dinas.

Lebih parahnya lagi, Basuki seperti tak pernah kapok dipenjara. Dia pernah terjerat kasus korupsi uang premi asuransi ketika menjabat Ketua DPRD Surabaya pada 2003.

Uang sogokan Rp 600 juta setahun dari belasan dinas, yang diberikan setiap tiga bulan, membuktikan korupsi ini dilakukan secara terorganisasi. Ada indikasi bahwa setoran wajib untuk anggota Dewan ini sudah disepakati sejak anggaran disetujui. Dalihnya, ini merupakan "uang pengawasan".

Itu sebabnya, pengusutannya tak boleh berhenti pada tiga pejabat yang ditahan. Dua kepala dinas yang ditangkap KPK hanya bertindak sebagai pengumpul setoran, sedangkan uang sogok itu berasal dari 11 dinas. Terbongkarnya modus Basuki ini bisa menjadi awal pembongkaran korupsi yang lebih besar. KPK harus menelisik kemungkinan bahwa perselingkuhan antara pengawas dan yang diawasi juga terjadi pada satuan kerja perangkat daerah dan komisi lain.

Kasus suap di Jawa Timur ini menambah jumlah anggota DPRD yang terseret kasus korupsi, mulai dari Enrekang sampai Medan dan Jakarta. Sejumlah pengamat politik melihat maraknya korupsi di level DPRD ini lantaran adanya kewenangan anggota DPRD mengatur anggaran. Kewenangan itu tercantum dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD. Anggota Badan Anggaran masih diberi kewenangan memasukkan pokok-pokok pikiran dalam rapat penyusunan anggaran dengan eksekutif.

Sebenarnya kewenangan memasukkan pokok-pokok pikiran ini sudah pernah dihapus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Namun belakangan kewenangan itu dikembalikan lagi. Akibatnya, anggota Dewan, melalui Badan Anggaran, bisa memasukkan titipan proyek ke dalam anggaran.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Celah yang dimanfaatkan para penggangsir uang negara itu mesti segera ditutup. Pemerintah perlu segera merevisi peraturan tentang tata tertib DPRD ini dan mengembalikan peran Dewan sebagai pengawas, bukan pengawas merangkap pelaksana anggaran.

Dalam kasus Basuki, partai politik seharusnya ikut disalahkan. Bagaimana mungkin kader yang pernah dipenjara lantaran korupsi bisa dicalonkan lagi, bahkan menjadi ketua komisi. Partai politik itu seperti sedang mengolok-olok demokrasi.

Mereka semestinya lebih selektif memilih kader sebagai calon anggota Dewan. Meski tidak melanggar undang-undang, kader yang pernah terlibat kasus korupsi harus dicoret dari pencalonan sebagai wakil rakyat.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juga harus berpikir ulang agar bisa memberikan hukuman lebih berat kepada politikus lancung, apalagi yang sebelumnya pernah terlibat korupsi, seperti Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur ini. Hukuman ringan terbukti tidak menimbulkan efek jera.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Top 3 Hukum: Kodam Jaya Buka Suara Soal Mobil Dinas TNI di Lokasi Uang Palsu, Tes Urine Virgoun dan PA Positif Metamfetamin

16 detik lalu

Konferensi Pers Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra dalam pengungkapan kasus pembuatan uang palsu Rp 22 miliar di Polda Metro Jaya, Jakarta. Tempo/Hendri.
Top 3 Hukum: Kodam Jaya Buka Suara Soal Mobil Dinas TNI di Lokasi Uang Palsu, Tes Urine Virgoun dan PA Positif Metamfetamin

Kodam Jaya libatkan Pomdam Jaya dalam penyelidikan bersama Polda Metro Jaya soal temuan mobil dinas TNI di lokasi penyimpanan uang palsu Rp22 miliar.


Rupiah Terperosok hingga Rp16.475, HIPMI: Momen yang Mengkhawatirkan Bagi Ekonomi Nasional

4 menit lalu

Ilustrasi uang rupiah. Shutterstock
Rupiah Terperosok hingga Rp16.475, HIPMI: Momen yang Mengkhawatirkan Bagi Ekonomi Nasional

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menyatakan nilai tukar rupiah Rp16.475 per dolar AS terendah sejak April 2020.


Deretan Jalan di Belanda dengan Nama Indonesia, Ada Munirpad, Kartinistraat, hingga Balistraat

10 menit lalu

Munirpad. Google Maps
Deretan Jalan di Belanda dengan Nama Indonesia, Ada Munirpad, Kartinistraat, hingga Balistraat

Tidak sedikit nama jalan di Belanda yang menggunakan nuansa Indonesia, baik dari tokoh maupun pulau. Lantas, apa saja nama jalan di Belanda yang bernuansa Indonesia?


Ketua KPU Hasyim Asy'ari Klaim Citra Lembaganya Membaik Usai Pemilu 2024

14 menit lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Terlapor) saat ditemui usai memenuhi panggilan DKPP terkait sidang dugaan pelanggaran etik tindak asusila, yang digelar di Gedung DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu, 22 Mei 2024. Sidang dimulai sejak pukul 09.38 WIB hingga pukul 17.15 WIB. TEMPO/Adinda Jasmine
Ketua KPU Hasyim Asy'ari Klaim Citra Lembaganya Membaik Usai Pemilu 2024

KPU mengklaim lembaganya memperoleh citra yang membaik berdasarkan survei Litbang Kompas.


Cuaca Jabodetabek Hari Ini, BMKG Prediksi Suhu Harian Maksimal Kota Bogor Bisa Lampaui Jakarta Utara

16 menit lalu

Ilustrasi Ramalan Cuaca. fishershypnosis.com
Cuaca Jabodetabek Hari Ini, BMKG Prediksi Suhu Harian Maksimal Kota Bogor Bisa Lampaui Jakarta Utara

Secara umum untuk wilayah Indonesia, BMKG membuat daftar yang semakin pendek untuk wilayah provinsi yang berpotensi hujan.


Promo HokBen, Yoshinoya, dan Pepper Lunch Akhir Juni 2024: Beli 2 Gratis 1

17 menit lalu

Suasana di dalam gerai Hokben, Buaran Plaza, Klender, Jakarta Timur pada hari pertama promo ultah, 17 April 2018. Hampir semua meja penuh terisi oleh para pengunjung yang membawa anaknya pada siang hari ini. TEMPO/Rr. Ariyani
Promo HokBen, Yoshinoya, dan Pepper Lunch Akhir Juni 2024: Beli 2 Gratis 1

Tiga jaringan restoran, HokBen, Yoshinoya Indonesia, dan Pepper Lunch Indonesia menawarkan promo di akhir bulan. Simak detailnya berikut ini.


Sandiaga Uno Sebut Sumsel Jadi Penguat Peringkat Indonesia dalam Indeks Pembangunan Pariwisata

22 menit lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno diwawancarai awak media di sela World Water Forum Ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin  20 Mei 2024. ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Sandiaga Uno Sebut Sumsel Jadi Penguat Peringkat Indonesia dalam Indeks Pembangunan Pariwisata

Sandiaga Uno Sebut Sumsel jadi Penguat Peringkat Indonesia dalam Indeks Pembangunan Pariwisata


Cara Lapor Kecurangan PPDB 2024 ke Kemendikbud dan KPK

24 menit lalu

Siswa membawa poster saat unjuk rasa didepan kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat, 11 Agustus 2023. Pada aksinya mereka menuntut pemerintah untuk mencari solusi terhadap 14 siswa SMA - SMK kurang mampu di Depok yang terancam putus sekolah karena tidak lolos saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan alasan kuota sudah penuh. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Cara Lapor Kecurangan PPDB 2024 ke Kemendikbud dan KPK

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Komisi Pencegahan Korupsi (KPK) memberi informasi bagaimana cara melaporkan praktik kecurangan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024.


Astra Financial Kelola Aset di Kuartal I 2024 Senilai Rp192,6 Triliun

32 menit lalu

Astra Financial terpilih menjadi Official Financial Partner dalam gelaran Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2024. (Dok Seven)
Astra Financial Kelola Aset di Kuartal I 2024 Senilai Rp192,6 Triliun

Astra Financial disebut masih memimpin market pembiayaan.


63 Tahun Jokowi, Pengusaha Mebel Jadi Presiden 2 Periode

33 menit lalu

Karena sudah 25 tahun tak menyerut kayu, Jokowi meminta petunjuk kepada salah satu tukang bagaimana cara menyerut kayu yang benar. Tempo/Ratih Purnama
63 Tahun Jokowi, Pengusaha Mebel Jadi Presiden 2 Periode

Jokowi berusia 63 tahun pada 21 Juni 2024. Ini perjalanannya dari pengusaha mebel jadi Presiden 2 periode.