Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mengapa Perlu Amendemen UU Perkawinan

image-profil

image-gnews
Iklan

Ninik Rahayu
Anggota Ombudsman Republik Indonesia

Apa hubungannya mencegah pernikahan anak dengan tes keperawanan? Apalagi menganggap perseteruan dalam keluarga dapat menyebabkan secara turun-menurun keturunan keluarga itu akan melahirkan anak-cucu yang tidak sehat dan kurang bermoral. Itu catatan kritis saya terhadap "Perlunya Amendemen UU Perkawinan", tulisan Binsar Gultom di Koran Tempo edisi 27 April 2017.

Pada prinsipnya, saya mendukung gagasan amandemen atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bukan hanya karena usia undang-undang ini yang sudah memasuki 43 tahun, tapi memang sudah saatnya diselaraskan dengan produk undang-undang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Selain itu, aturan hukum sebagai produk politik seharusnya memberikan makna yang selaras dengan aturan hukum yang ditetapkan oleh negara, seperti konstitusi. UUD1945 Amendemen Kedua memandatkan terintegrasinya pelaksanaan hak asasi manusia dalam semua kebijakan negara. Pasal 27(1) menggariskan bahwa negara mewujudkan dan memastikan setiap warga negara dan setiap orang menikmati hak atas kesejahteraan. Pasal 28B (2) menyatakan, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Pertimbangan lainnya adalah, sebagaimana yang dikemukakan Binsar, soal usia perkawinan, kedewasaan, dan kesiapan sosial-ekonomi pasangan pranikah.

Amendemen Undang-Undang Perkawinan sebenarnya bukan gagasan baru, bahkan sudah berulang kali masuk Program Legislasi Nasional, tapi tidak pernah masuk kategori prioritas. Pada 2014, uji materinya ke Mahkamah Konstitusi dilakukan, tapi tidak dikabulkan.

Undang-undang ini memberi posisi dan kondisi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan pada pranikah dan masa nikah, yaitu soal usia nikah dan relasi suami-istri. Pengaturan ini menjadi penyebab mengapa tujuan dibentuknya hukum perkawinan, yang mampu memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, tidak dapat terpenuhi. Akibatnya, perkawinan usia anak masih terjadi, kemudian berkorelasi dengan tingginya angka kematian ibu melahirkan. Kesempatan anak mendapat pendidikan dan pendidikan lebih panjang menjadi terbatas. Kesempatan anak untuk mengakses kesehatan fisik dan psikologis yang lebih prima dan matang serta mapan secara ekonomi juga terhenti.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pendidikan dan kesehatan yang terbatas secara langsung berkontribusi pada menurunnya angka indeks pembangunan manusia (IPM) yang pada 2016 merosot ke posisi 113 dari 188 negara, dari sebelumnya di posisi 110 (lebih rendah dari Malaysia dan lebih tinggi sedikit dari Vietnam). Salah satu indikator penilaian IPM adalah lama bersekolah dan harapan lama bersekolah karena mencerminkan kemampuan untuk mendapatkan pengetahuan.

Tantangan terbesar kesenjangan ini terjadi antar-kelompok gender dan wilayah. Jika usia perkawinan anak dibiarkan dan tidak dilakukan koreksi, kebijakan perlakuan terbaik bagi anak tidak akan terpenuhi dan menjadi penyebab langsung terjadinya kekerasan terhadap anak dalam perkawinan.

Pembakuan peran, seperti diatur dalam Pasal 31 UU Perkawinan, menyatakan bahwa (1) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; dan (2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Namun ia tidak konsisten ketika memberikan status dan peran perempuan dalam keluarga karena (3) suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Asumsi relasi tidak setara ini dipertegas dalam pasal 34 bahwa suami wajib melindungi istri dan istri wajib mengatur rumah tangga. Asumsi lain bahwa hidup-matinya istri bergantung pada suami adalah asumsi konvensional, tidak didasarkan pada prinsip kemanusiaan. Maka, mengamendemen pengaturan usia perkawinan dan memperbaiki pola relasi suami-istri dalam perkawinan serta melakukan penegakan hukum Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga harus segera dilakukan. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Viral Anak SD Umur 10 Tahun Menikah di Madura, Berikut Aturan Batas Usia Pengantin Menurut UU

3 November 2023

Seorang mahasiswi berdemonstrasi sambil membawa poster bertuliskan
Viral Anak SD Umur 10 Tahun Menikah di Madura, Berikut Aturan Batas Usia Pengantin Menurut UU

Viral di medsos pasangan pengantin anak SD di Madura berusia 10 tahun dikabarkan menikah. Bagaimanakah aturan usia pengantin menurut UU yang berlaku?


Viral PNS Pria Boleh Poligami, PNS Perempuan Boleh Poliandri?

10 Juni 2023

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Viral PNS Pria Boleh Poligami, PNS Perempuan Boleh Poliandri?

PNS pria boleh poligami sudah diatur di UU Perkawinan. Bagaimana PNS Perempuan? Boleh poliandri?


Begini Aturan soal ASN Pria Boleh Poligami dan Perempuan Tak Boleh Jadi Istri Kedua

10 Juni 2023

Ilustrasi Korpri atau PNS atau ASN. Shutterstock
Begini Aturan soal ASN Pria Boleh Poligami dan Perempuan Tak Boleh Jadi Istri Kedua

Bagaimana sebenarnya aturan soal poligami bagi ASN yang viral di sosial media?


Soal ASN Boleh Poligami, Plt Kepala BKN: Yang Masalah Kenapa Kalau Perempuan PNS Jadi Istri Kedua Diberhentikan

9 Juni 2023

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Soal ASN Boleh Poligami, Plt Kepala BKN: Yang Masalah Kenapa Kalau Perempuan PNS Jadi Istri Kedua Diberhentikan

Soal ASN pria boleh poligami menurut Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana sudah diatur di UU Perkawinan. Yang ramai aturan untuk ASN wanita.


Mengenal Istilah Nikah Siri dan Ketentuannya Menurut MUI dan UU Perkawinan

5 Maret 2023

Ilustrasi cincin kawin. shutterstock.com
Mengenal Istilah Nikah Siri dan Ketentuannya Menurut MUI dan UU Perkawinan

Maraknya nikah siri di masyarakat membuat MUI menetapkan fatwa mengenai nikah di bawah tangan untuk dijadikan pedoman. Begini bunyinya.


Politikus PKS Anggap Pengesahan Pernikahan Beda Agama Pembangkangan Konstitusi

1 Desember 2022

Ilustrasi pernikahan. (Pixabay.com)
Politikus PKS Anggap Pengesahan Pernikahan Beda Agama Pembangkangan Konstitusi

Bukhori mengaku khawatir dengan munculnya pemikiran yang membenarkan pernikahan beda agama dengan dalih HAM dan kemaslahatan.


Penjelasan Mahfud Md Soal Pidana LGBT Masuk Rancangan KUHP

20 Mei 2022

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD melakukan tanya jawab dengan awak media di kantornya, Jakarta, 25 Februari 2020. Tempo/Friski Riana
Penjelasan Mahfud Md Soal Pidana LGBT Masuk Rancangan KUHP

Mahfud Md menyampaikan bahwa aturan pidana berkaitan dengan LGBT sudah masuk RKUHP.


Setara Institute: Negara Tidak Bisa Atur Pernikahan Beda Agama

10 Maret 2022

Halili - Direktur Riset Setara Institute
Setara Institute: Negara Tidak Bisa Atur Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama dianggap sebagai urusan pribadi yang membuat negara tak bisa beralasan untuk menolak pencatatan.


Draf RUU PKS Berubah, Baleg DPR Sebut Jalan Tengah Ekstrem Kiri dan Kanan

8 September 2021

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya ditemui di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2020. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Draf RUU PKS Berubah, Baleg DPR Sebut Jalan Tengah Ekstrem Kiri dan Kanan

Seorang narasumber Tempo menyebutkan, perubahan draf RUU PKS ini merupakan strategi agar tarik-menarik pembahasannya tak terlalu alot.


Siapakah yang Boleh Mengajukan Dispensasi Kawin?

23 Agustus 2021

Ilustrasi palu sidang pengadilan. legaljuice.com
Siapakah yang Boleh Mengajukan Dispensasi Kawin?

Apakah dispensasi kawin itu? Beginilah penjelasannya serta persyaratannya.