Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Biarkan MA Tangani Perda Bermasalah

Oleh

image-gnews
Iklan

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut kewenangan Menteri Dalam Negeri membatalkan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah tepat. Perda yang merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya hanya boleh dibatalkan melalui uji materi di Mahkamah Agung.

Karena itu, putusan MK tak perlu dipermasalahkan. Pemerintah kini sebaiknya berfokus pada potensi kerumitan yang bakal muncul setelah pencabutan kewenangan Mendagri. Seperti yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, pemerintah telah membatalkan lebih dari 3.000 perda bermasalah, tapi masih ada ribuan yang belum sempat dibatalkan. Kebanyakan menyangkut pungutan yang menghambat investasi dan kebijakan intoleran.

Pemerintah pusat mesti segera menyikapi hal ini. Pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah menerima putusan MK sudah tepat. Tapi tidak boleh berhenti di situ. Pemerintah mesti memperbaiki fungsi konsultasi dalam pembuatan perda, sehingga sejak awal bisa mencegah munculnya perda yang bertentangan dengan aturan di atasnya.

UU Pemerintahan Daerah sudah memberikan kewenangan besar kepada pemerintah pusat dan gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk "ikut campur" dalam pembuatan perda. Pasal 142 UU ayat 6 menegaskan bahwa rancangan perda yang telah disetujui oleh DRPD dan pemerintah daerah perlu mendapatkan nomor register sebelum diundang-undangkan. Perda tingkat I (provinsi) harus mendapatkan nomor register dari Menteri Dalam Negeri, sedangkan perda tingkat II (kabupaten/kota) membutuhkan nomor register dari gubernur. Pasal 243 ayat 1 menegaskan, rancangan perda yang belum mendapatkan nomor register tidak bisa diundang-undangkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan melakukan konsultasi secara serius, pemerintah sebenarnya tidak membutuhkan wewenang executive review, yang telah dicabut oleh MK.

Adapun perihal ribuan perda bermasalah yang belum dicabut, kita kembalikan kewenangan pencabutan itu ke MA, yang berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UU 1945 diberi wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kita berharap MA memberikan perhatian khusus terhadap penanganan perda-perda bermasalah. Mahkamah jika perlu membentuk satuan tugas khusus untuk melakukan uji materi tersebut. Kementerian Dalam Negeri sebaiknya juga membentuk satuan khusus guna mempersiapkan permohonan uji materi untuk diajukan ke MA.

Kita berharap persoalan perda bermasalah segera dapat diatasi dengan baik. Apalagi kebanyakan perda tersebut menyangkut pungutan yang mengganggu investasi dan kebijakan yang intoleran. Jika dibiarkan, yang rugi tentu daerah itu sendiri. Intoleransi akan meluas, investasi terganggu, dan "raja-raja kecil" daerah akan muncul, menimbulkan problem baru dalam pemerintahan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


4 Mesin Gol Bersaing Jadi Top Skor Euro 2024: Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Harry Kane, Romelu Lukaku

37 menit lalu

Pemain timnas Portugal, Cristiano Ronaldo. REUTERS/Rodrigo Antunes
4 Mesin Gol Bersaing Jadi Top Skor Euro 2024: Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Harry Kane, Romelu Lukaku

Piala Eropa 2024 atau Euro 2024 akan dimulai Jumat malam ini, 14 Juni, menghadirkan persaingan menarik para mesin gol untuk berebut posisi top skor.


Tak Mau Usung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, Demokrat: Tak Terdaftar Dalam Usulan

40 menit lalu

Spanduk bergambar Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terpampang di kawasan Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Ahad, 3 September 2023. Partai Demokrat memutuskan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan kepada bakal Calon Presiden Anies Baswedan setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dipilih sebagai bakal Calon Wakil Presiden. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tak Mau Usung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, Demokrat: Tak Terdaftar Dalam Usulan

Demokrat menyebut nama Anies Baswedan tak masuk daftar yang diusulkan internal partai atau aspirasi masyarakat untuk menjadi calon Gubernur Jakarta.


BMKG Peringatkan Potensi Banjir di Empat Provinsi hingga 20 Juni 2024

42 menit lalu

Petugas Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memeriksa alat Actinograph untuk mengukur intensitas radiasi matahari di Taman Alat Cuaca BMKG Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2023. BMKG memprediksi musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia akan berlangsung hingga akhir Oktober dan awal musim hujan terjadi pada awal November 2023. Tempo/Tony Hartawan
BMKG Peringatkan Potensi Banjir di Empat Provinsi hingga 20 Juni 2024

BMKG peringatkan potensi banjir di Sumatera Selatan, Maluku, Papua Tengah dan Papua Barat Daya hingga 20 Juni mendatang.


Soal Calon Menteri Pemerintahan Prabowo-Gibran, Demokrat: Mas AHY Kader Terbaik

46 menit lalu

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto: Partai Demokrat
Soal Calon Menteri Pemerintahan Prabowo-Gibran, Demokrat: Mas AHY Kader Terbaik

Herzaky mengatakan Partai Demokrat juga kerap mengikuti diskusi untuk membahas program pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.


YLKI Kritik Penundaan Cukai Minuman Berpemanis: Anak-anak Akan jadi Korban

55 menit lalu

Puluhan massa dari organisasi CISDI bersama dengan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan aksi demo mendukung diberlakukannya cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di kawasan Patung Kuda, Monas,  Jakarta, Rabu 18 Oktober 2023. Studi meta analisis pada 2021 dan 2023 mengestimasi setiap konsumsi 250 mililiter MBDK akan meningkatkan risiko obesitas sebesar 12 persen, risiko diabetes tipe 2 sebesar 27 persen, dan risiko hipertensi sebesar 10 persen (Meng et al, 2021; Qin et al, 2021; Li et al, 2023). Mengadaptasi temuan World Bank (2020), penerapan cukai diprediksi meningkatkan harga dan mendorong reformulasi produk industri menjadi rendah gula sehingga menurunkan konsumsi MBDK. Penurunan konsumsi MBDK akan berkontribusi terhadap berkurangnya tingkat obesitas dan penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, hingga penyakit jantung koroner. TEMPO/Subekti.
YLKI Kritik Penundaan Cukai Minuman Berpemanis: Anak-anak Akan jadi Korban

YLKI mengkritik keras penundaan pungutan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan plastik hingga tahun 2025.


10 Fakta Menarik Jerman vs Skotlandia, Laga Pembuka Euro 2024 Malam Ini

59 menit lalu

Timnas Jerman. REUTERS/Heiko Becker
10 Fakta Menarik Jerman vs Skotlandia, Laga Pembuka Euro 2024 Malam Ini

Turnamen Euro 2024 atau Piala Eropa 2024 akan dibuka Jumat malam ini waktu setempat atau Sabtu dinihari, 15 Juni, dbuka laga Jerman vs Skotlandia.


KPK Tetap Minta Dikabari Jika Ada yang Tahu Posisi Harun Masiku

59 menit lalu

Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menghadirkan dua karyawan PT. Amarta Karya (Persero), Pandhit Seno Aji dan Deden Prayoga (kanan), resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024. PT. Amarta Karya (Persero) merupakan anak perusahan Badan Usaha Milik Negara. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tetap Minta Dikabari Jika Ada yang Tahu Posisi Harun Masiku

Ucapan Alexander Marwata soal Harun Masiku bisa ditangkap dalam waktu sepekan dianggap sebagai motivasi untuk penyidik KPK.


Piala Eropa 2024 Dimulai Jumat Malam Ini 14 Juni, Simak Jadwal Siaran Langsungnya

1 jam lalu

Logo Euro 2024.
Piala Eropa 2024 Dimulai Jumat Malam Ini 14 Juni, Simak Jadwal Siaran Langsungnya

Turnamen sepak bola Euro 2024 atau Piala Eropa 2024 akan berlangsung di Jerman mulai Jumat malam ini, 14 Juni.


BMKG: Waspadai Potensi Hujan Disertai Petir di Sebagian Jakarta Timur dan Jakarta Utara

1 jam lalu

Pengendara kendaraan bermotor menembuh cuaca hujan yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya, Selasa 30 Januari 2024. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi El Nino Southern Oscillation (ENSO) akan melemah dan berangsur ke kondisi netral pada tahun ini. TEMPO/Subekti.
BMKG: Waspadai Potensi Hujan Disertai Petir di Sebagian Jakarta Timur dan Jakarta Utara

BMKG memprakirakan cuaca Jakarta hari ini bervariasi antara berawan hingga hujan sedang.


13 Bakal Calon Rektor Unpad Adu Gagasan, Ketua MWA Minta Target Masuk Top 300 Dunia

1 jam lalu

Gedung Rektorat Universitas Padjadjaran, Jatinangor. Doc: Unpad.
13 Bakal Calon Rektor Unpad Adu Gagasan, Ketua MWA Minta Target Masuk Top 300 Dunia

Sebanyak 13 orang bakal calon Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) periode 2024-2029 mengadu gagasan di Rapat Pleno Terbuka Majelis Wali Amanat atau MWA di Bandung, Kamis, 13 Juni 2024. Dibagi menjadi tiga sesi, setiap bakal calon menyampaikan gagasannya selama sepuluh menit yang dilanjutkan dengan tanya jawab. "Targetnya adalah Rektor harus bisa membawa Unpad untuk menjadi top 300 dunia," kata Ketua MWA Unpad Arief Yahya, lewat keterangan tertulis.