Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demi Lahirnya Hakim Berintegritas

Oleh

image-gnews
Iklan

Mahkamah Agung mesti transparan dalam merekrut hakim tingkat pertama. Calon hakim yang direkrut harus berkualitas karena nantinya dia akan menjadi "wakil Tuhan" dalam menegakkan keadilan. Mahkamah seyogianya melibatkan lembaga publik tepercaya, salah satunya Komisi Yudisial, untuk memilih calon hakim. Perekrutan yang semata-mata hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung rentan menimbulkan penyelewengan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyetujui perekrutan 1.684 hakim tingkat pertama melalui jalur calon pegawai negeri sipil. Rekrutmen akan berlangsung pada pertengahan Juli mendatang. Mereka akan menggantikan hakim yang pensiun, meninggal, atau diberhentikan. Kursi lowong hakim itu tersebar di peradilan umum, tata usaha negara, dan peradilan agama.

Mahkamah Agung mesti transparan ihwal jumlah hakim baru yang dibutuhkan. Ini karena, berdasarkan hasil riset Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) pada 2010, jumlah hakim justru melebihi kebutuhan. Kala itu, jumlah hakim di pengadilan negeri di seluruh Indonesia mencapai 1.563 orang.

Karena jumlah rata-rata kasus yang ditangani sekitar 145.566 per tahun, hanya dibutuhkan 950 hakim, dengan beban standar kinerja hakim pengadilan negeri 163,72 perkara per tahun. Masalahnya, jumlah hakim terasa kurang karena penyebaran mereka tak merata.

Sejak Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan perekrutan hakim harus melibatkan Komisi Yudisial, Mahkamah Agung tidak pernah merekrut hakim baru. Belakangan, dalam putusan uji materi terhadap undang-undang itu pada 7 Oktober 2015, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Komisi Yudisial dari proses perekrutan hakim tingkat pertama. Putusan inilah yang digunakan Mahkamah Agung sebagai dasar hukum Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2017 soal perekrutan hakim tingkat pertama yang tidak melibatkan Komisi Yudisial.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sesungguhnya peran Komisi Yudisial dalam perekrutan masih dibutuhkan. Konsep pembagian peran (shared responsibility) perlu diterapkan dalam pengelolaan manajemen hakim, termasuk dalam perekrutan hakim. Ini demi meningkatkan integritas sang penegak keadilan. Lagi pula, pembagian peran dan tanggung jawab kedua lembaga tersebut dalam perekrutan hakim tidak bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Mahkamah Agung tak perlu alergi terhadap kehadiran Komisi Yudisial dalam proses seleksi calon hakim. Komisi Yudisial adalah lembaga yang berwenang menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, serta perilaku para pengadil itu. Komisi Yudisial tetap diperlukan dalam proses seleksi karena pengelolaan manajemen hakim meliputi proses seleksi, pembinaan, hingga purnatugas.

Mengikutkan Komisi Yudisial dalam proses seleksi hakim bukanlah intervensi. Justru ini demi memperkuat independensi hakim untuk menghasilkan peradilan yang ideal.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tips Supaya Bagasi Keluar Pertama dari Pesawat saat Tiba di Tujuan

6 menit lalu

Ilustrasi conveyor belt koper. Dok. Freepik
Tips Supaya Bagasi Keluar Pertama dari Pesawat saat Tiba di Tujuan

Jika tak ingin lama menunggu bagasi saat tiba di tujuan, ikuti tips ini agar koper bisa keluar lebih cepat.


Duta Besar Arab Saudi: Tak Ada Normalisasi dengan Israel Tanpa Negara Palestina

7 menit lalu

Duta Besar Arab Saudi untuk Inggris Pangeran Khalid bin Bandar. X/ChathamHouse
Duta Besar Arab Saudi: Tak Ada Normalisasi dengan Israel Tanpa Negara Palestina

Arab Saudi tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel dengan mengorbankan negara Palestina


Satgas BLBI Kembali Sita Aset Kaharudin Ongko

16 menit lalu

Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban usai acara serah terima aset properti eks BLBI di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Selasa, 6 Juni 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari.
Satgas BLBI Kembali Sita Aset Kaharudin Ongko

Satgas BLBI kembali menyita aset milik Kaharudin Ongko, debitur dengan kewajiban penyelesaian utang sebesar Rp 8,49 triliun kepada negara


Daftar Lagu Album MUSE Jimin BTS, Ada Kolaborasi dengan Loco dan Sofia Carson

16 menit lalu

Jimin BTS. (ibighit.com)
Daftar Lagu Album MUSE Jimin BTS, Ada Kolaborasi dengan Loco dan Sofia Carson

Setelah merilis daftar lagu album MUSE, Jimin BTS akan merilis foto dan klip secara berurutan


Begini Cara Mengecek Status Kepesertaan BPJS Kesehatan

19 menit lalu

Petugas melayani peserta BPJS Kesehatan di kantor cabang Proklamasi, Jakarta.
Begini Cara Mengecek Status Kepesertaan BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan untuk menjamin peserta mendapatkan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.


Tujuan Jasa Marga Semai Ratusan Bibit Pohon Glodokan Tiang di Tol Trans Jawa

21 menit lalu

Perwakilan PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) menanam bibit pohon di ruas Tol Trans Jawa pada HUT perusahaan yang ke-7, Kamis, 20 Juni 2024. (Dok. Jasa Marga)
Tujuan Jasa Marga Semai Ratusan Bibit Pohon Glodokan Tiang di Tol Trans Jawa

Grup Jasa Marga menanam 700 bibit pohon di empat ruas Tol Trans Jawa pada peringatan hari jadi perusahaan.


Deretan Kontroversi Pelaku Judi Online

22 menit lalu

Warga mengakses situs judi online melalui gawainya di Bogor, Jawa Barat, Kamis, 30 Mei 2024. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Deretan Kontroversi Pelaku Judi Online

Deretan penolakan terhadap wacana korban judi online yang menerima bantuan sosial.


Argentina vs Kanada 2-0, Pelatih Lionel Scaloni Kritik Lapangan Stadion Tak Layak untuk Copa America

23 menit lalu

Pelatih Argentina Lionel Scaloni. REUTERS
Argentina vs Kanada 2-0, Pelatih Lionel Scaloni Kritik Lapangan Stadion Tak Layak untuk Copa America

Pelatih Timnas Argentina Lionel Scaloni mengungkapkan ketidaksenangannya dengan lapangan di Stadion Mercedes-Benz Atlanta.


Pencabutan Izin Kresna Life Dibatalkan Hakim, OJK akan Tempuh Upaya Hukum yang Diperlukan

29 menit lalu

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi. TEMPO/Tony Hartawan
Pencabutan Izin Kresna Life Dibatalkan Hakim, OJK akan Tempuh Upaya Hukum yang Diperlukan

OJK mengklaim langkah mencabut izin usaha asuransi Kresna Life sudah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku


ASN di Papua Barat Beli Tiga Senjata Api untuk Mahar Pernikahan

34 menit lalu

Kepolisian Resor Kota Manokwari menyita 3 pucuk senjata api dari tangan oknum ASN yang diduga terlibat perdagangan senjata jaringan Maluku-Papua. TEMPO/Hans Arnold Kapisa
ASN di Papua Barat Beli Tiga Senjata Api untuk Mahar Pernikahan

Seorang ASN di Manokwari, Papua Barat, berinisial AM, diduga terlibat sindikat jual beli senjata api jaringan Maluku-Papua.