Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tanding

Oleh

image-gnews
Iklan

Putu Setia @mpujayaprema

Negeri ini menghadirkan pertandingan yang mengasyikkan hari-hari ini. Ada Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jawa Barat, adu tanding para atlet untuk menjadi yang paling perkasa. Ada perhelatan pemilihan kepala daerah, adu tanding untuk menjadi bupati, wali kota, atau gubernur di 101 daerah pemilihan. Meski baru tahap mendaftar, keriuhan tak kalah dibanding perhelatan PON. Politik dan olahraga sama saja, adu strategi dan kelicikan.

Apa yang dikejar dari pertandingan ini? Dari PON, diharapkan muncul atlet berprestasi lewat adu tanding antardaerah. Ini ajang seleksi siapa yang terbaik di Nusantara, kelak akan diadu tanding ke tingkat dunia. Di situlah nama baik bangsa dipertaruhkan.

Dari pemilihan kepala daerah, diharapkan muncul pemimpin yang mampu membuat rakyat sejahtera. Rinciannya bisa banyak, misalnya tersedia lapangan kerja untuk rakyatnya, ada rasa aman tinggal di rumah tanpa ancaman penggusuran, anak-anak bisa sekolah dengan gratis, juga pelayanan kesehatan bagus dengan obat murah tapi tidak palsu. Untuk kota besar seperti Jakarta yang warganya lebih manja, ya, jalanan lancar, air tak selalu menggenangi rumah dan jalanan di kala hujan yang dulu disebut banjir.

Sayang, tujuan utama itu kalah oleh tujuan jangka pendek. Target yang diraih terlalu kecil karena ego yang besar. Harus menjadi juara umum PON, lalu sportivitas dinomorduakan. Ada pembajakan atlet, tiba-tiba atlet yang berprestasi pindah ke daerah lain. Wasit yang tak netral. Buntutnya terjadi kerusuhan yang melibatkan penonton.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Calon bupati, wali kota, gubernur juga saling sikut jauh sebelum pertandingan yang sebenarnya di tempat pemungutan suara. Hampir di mana-mana ada drama, tak cuma di Jakarta. Adu strategi dan kelicikan dengan mengabaikan etika. Misalnya, Ahok sebagai inkumben yang ingin bertahan. Dia tak berpartai, dulu sih suka loncat sana loncat sini. Ahok memang dekat dengan bos partai besar, tapi dia ragu apa partai itu mau mengusungnya atau tidak. Ahok minta jaminan jauh hari, tapi "mekanisme partai" tak mengizinkan. Ahok pun menempuh jalur independen sambil menyindir kejelekan partai: sarang malinglah, minta maharlah. Pokoknya anti-partai.

Semangat anti-partai ini disambut satu juta dukungan pemilik kartu tanda penduduk. Dengan modal besar ini, tiba-tiba sejumlah partai menawari Ahok untuk "pindah kendaraan" dari independen ke partai. Ahok langsung tertarik karena tak perlu lagi verifikasi kartu tanda penduduk yang ribet. Bahkan partai besar teman Ahok itu pun ikut bergabung. Cerita Ahok pernah "melecehkan partai" segera dilupakan.

Yang menarik juga penantang Ahok. Mereka bukan kader partai yang punya suara di DPRD. Tapi mereka lihai, blusukan ke sana-kemari di kawasan yang menjadi korban kebijakan Ahok. Foto-foto diunggah ke media sosial dengan opini "saya berpihak ke rakyat kecil lo." Nama mereka berhasil masuk ke lembaga survei mendampingi nama Ahok, biarpun suara kecil tak apa-apa. Dengan modal itu, mereka menawarkan diri ke partai. Sempat diberi harapan meski akhirnya dilupakan pula. Kasihan.

Puncak keprihatinan kita akhirnya datang dengan dicalonkannya Agus Harimurti, putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, "kader" tentara nasional yang cemerlang untuk menantang Ahok. Kalau ujungnya seperti ini, lalu apa fungsi partai kalau tidak menciptakan kader-kader pemimpin bangsa? Sungguh adu tanding saat ini, apakah itu atlet ataupun calon gubernur, targetnya sangat berjangka pendek. Bagaimana negeri bisa maju kalau pemimpinnya asal tunjuk?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

1 detik lalu

Paiya Mountain, Cina (dpxq.gov.cn)
Demi Konten, Turis di Cina Mempertaruhkan Nyawanya Bergelantungan di Tebing

Warganet menyayangkan sikap turis di Cina tersebut karena tidak hanya membahayakan diri sendiri tetapi juga pihak lain.


Potongan Pajak THR 2024 Naik, Begini Perbandingan Hitungan Lama dan Baru

5 menit lalu

Ilustrasi pekerja menerima THR. Pexels
Potongan Pajak THR 2024 Naik, Begini Perbandingan Hitungan Lama dan Baru

Potongan pajak atas tunjangan hari raya (THR) dan bonus ramai dikeluhkan oleh masyarakat. Pasalnya, potongan pajak keduanya lebih besar dari tahun lalu.


Pakar Hukum Sebut MK Bisa Panggil Presiden Jokowi untuk Klarifikasi Tudingan Tak Netral di Pilpres 2024

11 menit lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Pakar Hukum Sebut MK Bisa Panggil Presiden Jokowi untuk Klarifikasi Tudingan Tak Netral di Pilpres 2024

kesempatan itu bisa digunakan Presiden Jokowi untuk membela diri dan membuktikan dirinya tidak terlibat dalam kecurangan yang dituduhkan.


Sah, Kepala Desa Bisa Menjabat 8 Tahun

15 menit lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan pandangan pemerintah soal RUU Desa kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU) dengan salah satu poinnya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sah, Kepala Desa Bisa Menjabat 8 Tahun

Salah satu perubahan penting adalah ketentuan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan batas maksimal dua kali masa jabatan


Nama Cak Imin Masuk Bursa Pilkada Jatim Bersaing dengan Khofifah, Pakar Politik Unair: Kalau Bisa Dilerai, Kasihan NU

18 menit lalu

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bersama istrinya, Rustini Murtadho saat pencoblosan Pemilu 2024 di TPS 023, Kemang, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. Pemilu 2024 yang digelar untuk memilih Presiden dan Wail Presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota itu dilaksanakan serentak di 38 Province dengan jumlah DPT 204.807.222 pemilih. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Nama Cak Imin Masuk Bursa Pilkada Jatim Bersaing dengan Khofifah, Pakar Politik Unair: Kalau Bisa Dilerai, Kasihan NU

Dari hasil survei, nama Cak Imin berada di bawah Khofifah, namun di atas Tri Rismaharini.


Prabowo Ingin Bentuk Kepemimpinan Kolegial Terdiri dari Para Sahabat

19 menit lalu

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyampaikan sambutan di acara buka bersama di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat, 29 Maret 2024. Pertemuan tersebut bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus bersyukur karena telah memenangkan Pemilu 2024 meskipun masih ada tahapan-tahapan yang belum mengesahkan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Prabowo Ingin Bentuk Kepemimpinan Kolegial Terdiri dari Para Sahabat

Menurut Prabowo, keinginan itu bisa dilakukan bila ada dukungan untuk memberi nasihat. Prabowo meminta Golkar mendukungnya membangun pemerintahan.


Serba-Serbi Film Konser Aespa, Tayang April 2024

26 menit lalu

Grup idola K-pop, aespa. Foto: Instagram/@aespa_official
Serba-Serbi Film Konser Aespa, Tayang April 2024

Aespa akan merilis film konser berjudul Aespa: World Tour in Cinemas pada April 2024


Jangan Tanyakan 4 Hal Pribadi Ini saat Wawancara Kerja

27 menit lalu

Ilustrasi pria dan wawancara kerja. Shutterstock
Jangan Tanyakan 4 Hal Pribadi Ini saat Wawancara Kerja

Saat melakukan wawancara kerja, fokuslah pada pertanyaan terkait pekerjaan dan hindari bertanya soal kehidupan pribadi pelamar kerja.


Pertalite Akan Segera Dihapus? Berikut Kandungan Pertamax 92

30 menit lalu

Ilustrasi Pertalite. Dok.TEMPO/Aris Novia Hidayat
Pertalite Akan Segera Dihapus? Berikut Kandungan Pertamax 92

Rencana penghapusan Pertalite telah disampaikan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.


Prabowo Tunggu Putusan MK, tapi Sudah Lakukan Persiapan Pemerintahan

32 menit lalu

Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumingraka saat menghadiri di acara buka bersama di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat, 29 Maret 2024. Pertemuan tersebut bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus bersyukur karena telah memenangkan Pemilu 2024 meskipun masih ada tahapan-tahapan yang belum mengesahkan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Prabowo Tunggu Putusan MK, tapi Sudah Lakukan Persiapan Pemerintahan

Prabowo menegaskan, akan membuka diri untuk menerima nasihat. Kata dia, Prabowo-Gibran memerlukan dukungan.