Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemilihan Rektor oleh Presiden

image-profil

image-gnews
Iklan

Darmaningtyas
Pengurus Keluarga Besar Taman Siswa

Pemilihan rektor di perguruan tinggi negeri kita selalu penuh hiruk-pikuk dengan politik primordialisme dan sektarianisme. Tidak jarang proses pemilihan menimbulkan gesekan antar-civitas academica berdasarkan ideologi atau agama yang dianut dan kadang berakhir di pengadilan karena saling gugat, mirip seperti pemilihan kepala daerah. Seorang kolega yang pernah ikut bertarung dalam pemilihan rektor mengaku dilobi dari kelompok tertentu yang siap mendukung. Tapi, kompensasinya, bila terpilih menjadi rektor, asistensi pendidikan agama mereka pegang.

Asistensi pendidikan agama di perguruan tinggi negeri menjadi rebutan kelompok-kelompok tertentu karena merupakan ruang yang sangat strategis untuk melakukan kaderisasi maupun indoktrinasi kepada kaum muda potensial. Hampir semua perguruan tinggi negeri menempatkan jadwal asistensi agama pada masa-masa awal kuliah, saat pemikiran mahasiswa masih jernih dan mudah diarahkan sesuai dengan kehendak dosen atau mentor. Siapa yang menguasai ruang tersebut akan menggenggam suara mahasiswa, dan menggenggam suara mahasiswa berarti menggenggam masa depan politik di negeri ini.

Jadi, wajar, bila saat pemilihan rektor di perguruan tinggi, hak pemberi asistensi pendidikan agama menjadi alat posisi tawar antara calon rektor dan pendukungnya. Padahal kampus adalah lembaga ilmiah. Pertarungan calon pemimpin di perguruan tinggi negeri semestinya pertarungan gagasan, pemikiran, dan program yang akan dilakukan bila terpilih menjadi rektor.

Kecenderungan membawa kampus ke institusi yang lebih bersifat politis dan tidak ilmiah itu bukanlah hal baru. Sewaktu menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 1978-1983, Daoed Joesoef memandang penting untuk menormalkan kehidupan kampus sebagai lembaga ilmiah melalui program Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kampus (NKK/BKK). Daoed saat itu menengarai adanya kecenderungan kampus sebagai lembaga politik praktis sehingga memunculkan gesekan antar-civitas academica berdasarkan suku, agama, dan afiliasi politiknya.

Konsep NKK/BKK saat itu ditolak dan menimbulkan gelombang protes besar di kampus-kampus karena dinilai sebagai proses depolitisasi kampus. Namun, ketika kita sekarang merasakan polutifnya kampus-kampus dari penetrasi berbagai ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, kita baru menyadari kebenaran konsep tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Melihat perkembangan situasi politik kampus-kampus yang sudah dikuasai oleh kaum yang anti-Pancasila dan lebih suka mengusung ideologi khilafah, muncul wacana baru bahwa pemilihan rektor di perguruan tinggi negeri akan dilakukan oleh presiden. Wacana itu tidak terlepas dari fenomena merebaknya paham radikalisme di kampus-kampus tersebut. Kampus pun dipakai untuk deklarasi negara khilafah oleh para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Bahkan ada sejumlah guru besar di sana yang terang-terangan mendukung berdirinya negara khilafah.

Gagasan pemilihan rektor oleh presiden sebetulnya secara yuridis tidak bertentangan dengan undang-undang. Sebab, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pemerintah, yang diwakili oleh Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi memiliki 35 persen suara dalam pemilihan rektor di perguruan tinggi negeri. Apalagi, berdasarkan pengalaman selama ini, suara pemerintah amat menentukan seseorang terpilih menjadi rektor atau tidak.

Namun pemilihan rektor oleh presiden itu cukup dilematis. Di satu sisi, perkembangan perguruan tinggi pasca-reformasi, terutama menyangkut otonomi kampus, sudah cukup jauh, termasuk dalam menentukan biaya yang harus ditanggung oleh mahasiswa. Bila rektor dipilih oleh presiden, baik-tidaknya amat bergantung pada sosok presiden yang mampu memilih calon rektor secara bijak.

Namun, di sisi lain, bila pemilihan rektor dilepas seperti selama ini, konstelasi kampus-kampus amat bergantung pada dominasi organisasi mahasiswa di sana. Hal itu mengingat formasi sivitas akademika di kampus-kampus tidak terlepas dari dominasi organisasi ekstra mahasiswanya. Bila organisasi ekstra mahasiswa yang kuat HMI, yang direkrut menjadi dosen adalah mayoritas berlatar belakang HMI, dan secara otomatis rektor yang akan terpilih pun dari HMI. Demikian pula bila organisasi ekstra yang dominan itu GMNI, secara otomatis yang direkrut menjadi dosen mayoritas berlatar belakang GMNI dan demikian pula rektor yang akan terpilih. Intervensi presiden dalam pemilihan rektor dapat memotong siklus yang tidak sehat seperti itu dan mendorong ke kondisi yang lebih obyektif rasional (berdasarkan kompetensi).

Namun yang lebih utama lagi adalah memunculkan calon-calon pemimpin yang memang kompeten. Berdasarkan pengalaman selama ini, formasi dosen perlu dirombak dalam hal rekrutmen dosen baru agar lebih obyektif dengan mendasarkan pada kompetensi akademis, sosial, dan profesional; bukan berdasarkan afiliasi organisasi, apalagi berdasarkan suku dan agama.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Daftar Kerabat Presiden Jokowi Jadi Petinggi Perusahaan Pelat Merah atau BUMN, Akuntabilitasnya?

11 jam lalu

Presiden Jokowi (kanan) didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir (kiri) saat menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia melawan Timnas Filipina dalam laga lanjutan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Daftar Kerabat Presiden Jokowi Jadi Petinggi Perusahaan Pelat Merah atau BUMN, Akuntabilitasnya?

Belakangan bagi-bagi jabatan di lingkar kerabat Jokowi pada sejumlah posisi di BUMN rupanya tak henti pada dua keponakannya.


Ipar Jokowi Sigit Widyawan Duduki Kursi Komisaris Independen BNI, Ini Tugas Komisaris Menurut Undang-undang

19 jam lalu

Komisaris Independen BNI, Sigit Widyawan. Dok. BNI
Ipar Jokowi Sigit Widyawan Duduki Kursi Komisaris Independen BNI, Ini Tugas Komisaris Menurut Undang-undang

Tugas Komisaris Independen seperti yang dijabat Sigit Widyawan di sebuah perusahaan diatur dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas


Terpopuler: Ada Ipar Jokowi di Komisaris BNI, Dana Tapera Disebut Bukan untuk IKN

1 hari lalu

Komisaris Independen BNI, Sigit Widyawan. Dok. BNI
Terpopuler: Ada Ipar Jokowi di Komisaris BNI, Dana Tapera Disebut Bukan untuk IKN

Berita terpopuler: Ipar Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Sigit Widyawan, menjadi komisaris di BNI. BP Tapera bantah dana Tapera untuk bangun IKN.


Terkini: Jokowi Beli Sapi Milik Polisi Rp 100 Juta, Deretan Masalah Pembangunan IKN Temuan BPK

3 hari lalu

Sapi jenis PO dengan berat hampir satu ton milik peternak dari Kelurahan Wonolelo, Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dibeli Presiden Jokowi untuk hewan kurban Idul Adha 1445/2024. ANTARA/Hery Sidik
Terkini: Jokowi Beli Sapi Milik Polisi Rp 100 Juta, Deretan Masalah Pembangunan IKN Temuan BPK

Berita terkini: Presiden Jokowi membeli sapi milik polisi di Bantul Rp 100 juta. Deretan masalah pembangunan IKN berdasarkan temuan BPK.


Sapi Milik Polisi Bantul Dibeli Jokowi Rp 100 Juta untuk Idul Adha

3 hari lalu

Sapi jenis PO dengan berat hampir satu ton milik peternak dari Kelurahan Wonolelo, Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dibeli Presiden Jokowi untuk hewan kurban Idul Adha 1445/2024. ANTARA/Hery Sidik
Sapi Milik Polisi Bantul Dibeli Jokowi Rp 100 Juta untuk Idul Adha

Presiden Jokowi membeli sapi seharga Rp 100 juta untuk disembelih pada perayaan Idul Adha 1445 Hijriah dari peternak sapi di wilayah Yogyakarta


Terpopuler: FNKSDA Kritik Sikap PBNU Terima Izin Tambang, Profile Menantu Anwar Usman di Pertamina

4 hari lalu

Pemerintah akan Serahkan Izin Tambang Bekas Lahan Grup Bakrie ke PBNU
Terpopuler: FNKSDA Kritik Sikap PBNU Terima Izin Tambang, Profile Menantu Anwar Usman di Pertamina

Berita terpopuler: FNKSDA kritik sikap PBNU yang terima konsesi tambang. Profil menantu Anwar Usman yang jadi petinggi Pertamina.


AMAN: Langkah Jokowi Bagi-bagi Izin Tambang untuk Ormas Berpotensi Meningkatkan Konflik Horizontal

4 hari lalu

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara  atau AMAN.
AMAN: Langkah Jokowi Bagi-bagi Izin Tambang untuk Ormas Berpotensi Meningkatkan Konflik Horizontal

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menilai langkah Presiden Jokowi bagi-bagi izin tambang untuk Ormas keagamaan meningkatkan konflik horizontal.


Pimpinannya Mundur, Ini Segudang Masalah IKN yang Belum Selesai

5 hari lalu

Mantan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pimpinannya Mundur, Ini Segudang Masalah IKN yang Belum Selesai

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono mundur. Meninggalkan segudang persoalan yang belum selesai di IKN.


TKN Prabowo Pastikan Pembangunan IKN Tetap Jalan: Ada Gibran Anak Jokowi

5 hari lalu

Petinggi IKN Undur Diri
TKN Prabowo Pastikan Pembangunan IKN Tetap Jalan: Ada Gibran Anak Jokowi

Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan.


Bahlil Percepat Proses Pemberian Izin Tambang untuk PBNU

6 hari lalu

Segera Teken IUP untuk Nahdlatul Ulama, Bahlil: Saya Lahir dari Seorang Ibu Kader NU
Bahlil Percepat Proses Pemberian Izin Tambang untuk PBNU

Menteri Bahlil mengatakan sedang mempercepat proses pemberian izin usaha pertambangan untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).