Pemerintah sebaiknya segera membantu buruh migran asal Indonesia yang dirundung masalah di Malaysia. Sebagian dari mereka ditahan dan banyak pula yang diburu petugas karena tak memiliki dokumen lengkap.
Malaysia menggelar operasi penangkapan pekerja asing ilegal sejak awal bulan ini. Langkah itu dilakukan menyusul berakhirnya program E-Kad (Enforcement Card) atau Kartu Pekerja Legal Sementara. Program yang digelar sejak Februari itu berakhir pada akhir bulan lalu. Semula ditargetkan 600 ribu pekerja dari 15 negara masuk dalam program pemutihan ini. Realisasinya hanya 155 ribu pekerja yang ikut.
Setelah batas akhir terlewati, pemerintah Malaysia tak mau berkompromi. Pada hari pertama razia terjaring 3.393 tenaga kerja ilegal, termasuk 135 orang dari Indonesia. Mereka kini ditahan di 17 Depo Imigrasi yang tersebar di berbagai daerah. Malaysia menyatakan akan terus merazia dan menahan para pekerja tanpa izin serta segera memulangkan mereka agar depo tahanan yang hanya berkapasitas 36.300 orang tidak sesak.
Jumlah TKI yang terkena razia itu bisa kian membengkak. Sesuai dengan catatan Kementerian Ketenagakerjaan, saat ini ada sekitar 1,5 juta TKI ilegal di Malaysia. Banyak dari mereka yang saat ini lari dan tidur di hutan untuk menghindari kejaran aparat. Mereka umumnya enggan mengikuti program E-Kad karena biayanya mencapai Rp 4-8 juta. Padahal, menilik dari pengalaman pemutihan pada 2011 dan 2014, proses tersebut tak menjamin mereka bisa diputihkan.
Pemerintah Indonesia seharusnya aktif mendorong para TKI memanfaatkan program E-Kad itu. Mereka bisa didampingi, bahkan dibantu pendanaannya. Kini, setelah program itu telanjur ditutup, pemerintah sebaiknya mendekati pemerintah Malaysia. Permintaan keringanan perlu diajukan, termasuk mendorong agar dilakukan program pemutihan lanjutan bagi para TKI.
Jangan biarkan para TKI ditahan terlalu lama. Pemerintah harus segera membantu memulangkan mereka. Langkah yang juga mendesak adalah mendirikan crisis center dan menyediakan pengacara untuk mendampingi para pekerja bermasalah dan sedang diburu. Jangan sampai mereka mengalami pemerasan, pelecehan, dan kekerasan fisik.
Pemerintah juga perlu meminta Malaysia berlaku adil. Selama ini disinyalir banyak majikan memang sengaja mempekerjakan buruh tak berdokumen karena bisa menghemat biaya gaji hingga 40 persen. Bila para majikan seperti itu terus dibiarkan, dapat dipastikan keberadaan TKI ilegal bakal susah hilang karena permintaannya masih akan terus mengalir.
Pembenahan di dalam negeri mesti dilakukan pula demi mencegah meningkatnya jumlah TKI ilegal. Banyak hal yang bisa ditempuh, termasuk penyederhanaan prosedur perizinan, sosialisasi aturan, dan penegakan hukum terhadap para calo. Langkah itu amat penting agar TKI tidak terus-menerus menjadi bulan-bulanan di negeri tetangga.
