Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pencairan Kartu Jakarta Pintar

Oleh

image-gnews
Iklan

Sebagian pemegang Kartu Jakarta Pintar "pintar" mengakali aturan program milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota itu. Mereka mencairkan dana untuk keperluan lain. Padahal program itu sebenarnya ditujukan untuk membantu biaya pendidikan masyarakat kurang mampu.

Ada dua modus pencairan kartu tersebut. Pertama, membeli barang lalu meminta pedagang mencairkan dana. Kedua, langsung memberi komisi kepada pedagang sebesar 10 persen dari uang yang dicairkan. Menurut perkiraan Dinas Pendidikan DKI, jumlah penarik dana KJP mencapai 5 persen dari 792.495 pemegang kartu atau hampir 40 ribu orang.

Pemegang kartu seharusnya berhenti mengakali program itu. Apalagi jika dana itu ternyata dicairkan untuk kepentingan konsumtif.

Pada masa lalu, ketika KJP masih boleh dicairkan, banyak ditemukan penyimpangan dana pendidikan. Bahkan ada dana KJP yang dipakai untuk menyewa tempat karaoke. Godaan cukup besar. Nilai dana yang dikirim ke rekening siswa hampir Rp 400 ribu per bulan, di luar dana tambahan pada setiap tahun ajaran baru.Sekalipun dengan alasan desakan ekonomi, penarikan itu tidak dapat dibenarkan. Penarik dana yang disinyalir adalah orang tua murid seharusnya berpikir untuk jangka panjang ketimbang memenuhi keinginan sesaat. Menjamin pendidikan anak adalah tugas utama orang tua yang tidak boleh dikalahkan oleh alasan lain.

Sebagian dana KJP sebenarnya boleh dipakai untuk membeli bahan kebutuhan pokok seperti beras dan daging. Kartu itu juga bisa digunakan untuk membeli seragam dan pakaian siswa, sepanjang dilakukan secara non-tunai.

Program KJP non-tunai adalah hasil kerja sama pemerintah DKI dengan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan budaya non-tunai. Bank sentral memandang banyak manfaat yang diperoleh dari transaksi non-tunai.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di samping menghemat biaya pencetakan, distribusi, dan penarikan uang kartal yang mencapai Rp 3,5 triliun per tahun, transaksi non-tunai mempermudah upaya penciptaan sistem keuangan yang transparan dan bebas korupsi. KJP, yang menelan anggaran Rp 3,4 triliun, tentu sangat membutuhkan sistem yang bersih dari penyimpangan.

Upaya mencegah pencairan KJP tidak cukup hanya dilakukan melalui imbauan para pejabat. Pemerintah DKI harus mengawasi kepatuhan pemegang KJP dan pedagang penerima KJP.

Telusuri siapa saja penarik dana dan di mana dana tersebut ditarik. Pemegang KJP yang terbukti melakukan penarikan tunai bisa saja dikeluarkan dari program itu. Pedagang yang membantu pemegang kartu mengakali aturan pun bisa diberi sanksi.

Pihak sekolah juga bisa berperan mengingatkan orang tua pemegang KJP bahwa dana dalam kartu ini bukanlah "tambahan penghasilan" bagi mereka, melainkan dana investasi bagi masa depan anak. Sadarkan mereka bahwa perilaku "mengakali" KJP secara tidak langsung mengajari anak berbuat curang sejak di bangku sekolah.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Keringanan hingga Pembebasan PBB-P2 di Jakarta Dengan NJOP di Bawah Rp 2 miliar, Apa Syaratnya?

1 menit lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Keringanan hingga Pembebasan PBB-P2 di Jakarta Dengan NJOP di Bawah Rp 2 miliar, Apa Syaratnya?

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan aturan baru tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2024.


Stag Kapolri Kunjungi Paniai Pascaoperasi Penegakan Hukum terhadap TPNPB-OPM

4 menit lalu

Satgas Operasi Damai Cartenz menemukan jenazah terduga anggota OPM/KKB di Distrik Bibida Kabupaten Paniai, Papua Tengah.
Stag Kapolri Kunjungi Paniai Pascaoperasi Penegakan Hukum terhadap TPNPB-OPM

Setelah operasi pengakan hukum kepada TPNPB-OPM di Paniai rampung, personil Satgas Damai Cartenz mendapat supervisi.


Timwas Haji DPR Sebut Kebijakan Pengalihan Kuota untuk Haji Khusus Salahi Aturan

22 menit lalu

Pemandangan Ka'bah dari udara saat jamaah melakukan Tawaf di Masjidil Haram, saat menjalankan ibadah haji tahunan, di Mekah, Arab Saudi, 11 Juni 2024. REUTERS/Mohammed Torokman
Timwas Haji DPR Sebut Kebijakan Pengalihan Kuota untuk Haji Khusus Salahi Aturan

Anggota Tim Pengawas Haji atau Timwas Haji DPR RI, Ace Hasan Syadzily menilai kebijakan Kementerian Agama yang mengalihkan 10 ribu kuota tambahan dari total 20 ribu, untuk haji khusus menyalahi aturan. Menurut dia, ada dua hal yang dilanggar oleh Kementerian Agama perihal kebijakan alokasi kuota tambahan untuk haji khusus ini.


YLKI Kritik Rencana Pemerintah Naikkan Harga MinyaKita

31 menit lalu

Warga membeli minyak goreng bersubsidi Minyakita di Pasar Induk Rau kota Serang, Banten. ANTARA/Asep Fathulrahman
YLKI Kritik Rencana Pemerintah Naikkan Harga MinyaKita

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mengkritik rencana Kementerian Perdagangan menaikkan harga MinyaKita.


Gangguan Server Pusat Data Nasional, Polri dan BSSN Lakukan Penyelidikan Mendalam

38 menit lalu

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat ditemui di Lapangan Garuda Pertamina Hulu Rokan, Dumai, Riau usai Peringatan Hari Lahir (Harlah) Pancasila Tahun 2024 pada Sabtu, 1 Juni 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Gangguan Server Pusat Data Nasional, Polri dan BSSN Lakukan Penyelidikan Mendalam

Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengatakan pihaknya ikut membantu assesment gangguan server pusat data nasional di Kemenkominfo.


Sederet Artis Terjerat Kasus Narkoba Sampai Medio 2024, Virgoun Susul Epy Kusnandar

39 menit lalu

Virgoun. FOTO/Instagram/Virgoun_
Sederet Artis Terjerat Kasus Narkoba Sampai Medio 2024, Virgoun Susul Epy Kusnandar

Polisi tangkap Virgoun dalam kasus penyalahgunaan Narkoba. Berikut sederet selebritas dicokok karena kasus narkoba hingga pertengahan 2024.


Taman Aglaonema yang Diklaim Terbesar di Dunia Diresmikan di Puri Mataram Yogyakarta

46 menit lalu

Taman Aglaonema di Puri Mataram Yogyakarta. Tempo/Pribadi Wicaksono
Taman Aglaonema yang Diklaim Terbesar di Dunia Diresmikan di Puri Mataram Yogyakarta

Total ada sebanyak 90.000 tanaman aglaonema yang terdiri dari 209 spesies di Taman Aglaonema Sleman, Yogyakarta.


Kedubes Australia Gelar Festival Barbeku untuk Rayakan 75 Tahun Diplomasi dengan RI

46 menit lalu

Pemenang MasterChef Australia 2023 Brent Draper melakukan demonstrasi masak di acara Taste of Australia 2024, perayaan 75 tahun hubungan diplomatik Australia-Indonesia yang digelar di Jakarta Pusat, Sabtu, 22 Juni 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Kedubes Australia Gelar Festival Barbeku untuk Rayakan 75 Tahun Diplomasi dengan RI

Brent Draper, pemenang MasterChef Australia 2023, turut meramaikan festival barbeku di Jakarta dalam rangka perayaan 75 tahun hubungan diplomatik Australia-Indonesia.


Tersangka Kasus Ferienjob yang Ditangkap di Italia Dibebaskan

46 menit lalu

Ferienjob. Istimewa
Tersangka Kasus Ferienjob yang Ditangkap di Italia Dibebaskan

Enik, salah satu tersangka kasus ferienjob resmi bebas setelah ditahan di Venesia, Italia karena jadi buron interpol.


Menteri Zulhas akan Menaikkan Harga MinyaKita, Begini Tanggapan Warga

46 menit lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengusulkan Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyaKita naik Rp1.500 per liter menjadi Rp15.500 per liter.
Menteri Zulhas akan Menaikkan Harga MinyaKita, Begini Tanggapan Warga

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berencana akan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita. Bagaimana tanggapan pedagang dan konsumen?