Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lingkaran Setan APBN

image-profil

image-gnews
Iklan

Haryo Kuncoro
Dosen Keuangan Negara FE Universitas Negeri Jakarta

Pemerintah baru saja merampungkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017. Kecuali produksi minyak dan gas, asumsi makro ekonomi lainnya mengalami perubahan yang substansial.

Di satu sisi, pemerintah realistis menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi. Asumsi kurs, misalnya, yang semula Rp 13.300 per dolar AS diubah menjadi Rp 13.400 per dolar AS. Hal yang sama terjadi pada inflasi yang dilonggarkan dari 4 persen menjadi 4,3 persen.

Asumsi harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional dipatok US$ 50 per barel, dari sebelumnya US$ 45. Dampak langsungnya adalah kenaikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) migas yang diperkirakan mencapai Rp 15 triliun.

Kenaikan penerimaan PNBP, sayangnya, belum mampu menutupi selisih realisasi dan target (shortfall) perpajakan. Penerimaan perpajakan diprediksi hanya tumbuh 13 persen sepanjang 2017, dengan selisih minus Rp 50 triliun dari target awal Rp 1.499 triliun.

Di sisi lain, sinyal optimisme dipancarkan pemerintah melalui RAPBN-P 2017. Di tengah menyusutnya penerimaan negara, pagu belanja dipatok naik menjadi Rp 2.111 triliun, dari pagu mula-mula Rp 2.080 triliun.

Secara teoretis, belanja pemerintah memiliki dampak berganda bagi aktivitas ekonomi. Besaran angka pengganda belanja rutin lebih kecil daripada belanja modal. Dengan logika ini, pemerintah melakukan efisiensi (alih-alih pemotongan) sehingga menghemat Rp 16 triliun untuk dialihkan ke belanja infrastruktur guna memancing investasi swasta.

Dalam pandangan pemerintah, belanja negara juga bersifat komplementer dengan pengeluaran konsumsi. Dengan menaikkan 33 persen belanja subsidi energi menjadi Rp 103,1 triliun, pemerintah hendak menjaga daya beli sehingga mengerek belanja konsumsi rumah tangga.

Faktor eksternal pun turut membangkitkan optimisme pemerintah. Predikat layak investasi dari S&P dan perbaikan harga sejumlah komoditas ekspor unggulan membuat pemerintah mantap menaikkan target pertumbuhan PDB menjadi 5,2 persen untuk mengakhiri perlambatan ekonomi nasional selama tiga tahun terakhir.

Hanya, optimisme pemerintah harus dibayar dengan pelebaran rasio defisit menjadi 2,92 persen atau 2,67 persen jika ada penghematan alamiah. Konsekuensinya, ada kebutuhan utang Rp 433-467 triliun dengan Rp 33-67 triliun di antaranya utang baru.

Mengedarkan surat utang negara (SUN) di dalam negeri potensial meningkatkan tensi perebutan likuiditas antara sektor publik dan sektor privat sehingga menghambat realisasi target suku bunga kredit single digit.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menerbitkan SUN ke luar negeri memberikan risiko tambahan. Sensitivitas terhadap imbal hasil aset finansial lain di luar negeri cukup kuat untuk mendorong kembali kaburnya dana asing ke luar negeri.

Lagi pula, akumulasi stok utang negara sudah besar. Imbasnya, tren rasio utang pemerintah terus meningkat. Pada 2014, misalnya, rasio utang publik mencapai 24,7 persen, merangkak ke level 27 persen pada 2015 dan 28 persen pada kuartal pertama tahun ini. Rasio utang tersebut merupakan yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.

Bagi pemerintah, kenyataan di atas memunculkan masalah tersendiri. Di satu sisi, pemerintah harus memasang suku bunga tinggi agar investor bersedia memegang SUN. Di sisi lain, tingginya suku bunga SUN berakibat pada beban pembayaran saat jatuh tempo nanti.

Pembayaran bunga utang domestik dan luar negeri memang sudah dianggarkan dalam APBN. Total penerimaan dikurangi belanja di luar pembayaran bunga utang didapatkan keseimbangan primer. Demi kesinambungan fiskal, keseimbangan primer wajib positif.

Keseimbangan primer bisa surplus asalkan defisit hanya 1,1 persen dari PDB. Konsekuensinya, pelebaran defisit hingga 2,92 persen dikhawatirkan 1,82 persen sisanya dialokasikan untuk membayar bunga utang.

Kecenderungan "gali lubang tutup lubang" semacam ini patut diwaspadai. Keseimbangan primer yang negatif sejak 2012 mendorong hasrat berutang menjadi semakin besar. Alhasil, dengan risiko default yang tinggi dan gradasi rasio utang yang semakin tinggi, Indonesia akan terjebak ke dalam jerat utang.

Persoalan mendasarnya berkutat pada penerimaan yang tidak cukup menopang belanja, defisit ditutup utang, dan keterbatasan kemampuan belanja modal menghendaki keterlibatan investor. Pada akhirnya, risiko default menjadi disinsentif investor untuk ikut membiayai infrastruktur dan proyek strategis.

Berkaca dari pengalaman sejauh ini, konsistensi dalam menjalankan disiplin kebijakan fiskal mutlak harus dikedepankan. Pemerintah perlu memastikan proyek yang dibiayai SUN harus mampu menstimulasi perekonomian. Output-nya adalah peningkatan kapasitas ekonomi guna menciptakan penerimaan.

Alhasil, postur APBN yang ekspansif dengan pembengkakan defisit sangat dilematis. Tanpa kemampuan mengamankan keseimbangan primer yang dipicu dari kegiatan ekonomi domestik, APBN senantiasa berada dalam "lingkaran setan" yang tak berujung pangkal.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Reaksi Bahlil dan Zulhas Saat Anggaran 2025 Kementerian Investasi dan Kementerian Perdagangan Turun

1 hari lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rapat tersebut membahas rencana kerja pemerintah dan rencana kerja anggaran tahun anggaran 2025 serta evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023 dan realisasi anggaran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Reaksi Bahlil dan Zulhas Saat Anggaran 2025 Kementerian Investasi dan Kementerian Perdagangan Turun

Pada 2025, anggaran Kementerian Perdagangan dan Kementerian Investasi mengalami penurunan. Begini reaksi Bahlil dan Zulhas.


Utang Luar Negeri per April 2024 Turun Jadi USD398,3 Miliar, Dipengaruhi Penempatan Dana Investor

3 hari lalu

Ilustrasi Hutang. shutterstock.com
Utang Luar Negeri per April 2024 Turun Jadi USD398,3 Miliar, Dipengaruhi Penempatan Dana Investor

Utang Luar Negeri Indonesia pada April 2024 menurun menjadi US$ 398,3 miliar atau sekitar Rp6.522,6 triliun dengan asumsi kurs Rp16.380 per dolar AS.


IHSG Diprediksi Bergerak Variatif di Rentang 6.800 - 6.880

4 hari lalu

Pengunjung melihat layar pergerakan Index Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa 16 April 2024. IHSG ambruk di tengah banyaknya sentimen negatif dari global saat Indonesia sedang libur Panjang dalam rangka Hari Raya Lebaran 2024 atau Idul Fitri 1445 H, mulai dari memanasnya situasi di Timur Tengah, hingga inflasi Amerika Serikat (AS) yang kembali memanas. TEMPO/Tony Hartawan
IHSG Diprediksi Bergerak Variatif di Rentang 6.800 - 6.880

IHSG dibuka menguat 43,73 poin atau 0,64 persen ke posisi 6.893,83.


Otorita IKN Minta Tambah Anggaran Rp 29,8 Triliun, Padahal Sudah Segini Digelontorkan untuk IKN

5 hari lalu

Plt Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Raja Juli Antoni saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Seni, 10 Juni 2024. Rapat tersebut membahas pembincaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2025, rencana kerja Pemerintah tahun 2025 dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Otorita IKN Minta Tambah Anggaran Rp 29,8 Triliun, Padahal Sudah Segini Digelontorkan untuk IKN

Hingga saat ini, total penggunaan anggaran IKN sejak 2022 sudah sebesar Rp 72,3 triliun. Otorita IKN masih minta tambah Rp 29,8 triliun lagi.


Disinggung Soal Tapera, Sri Mulyani Sebut Pemerintah Gelontorkan APBN Rp 228,9 Triliun untuk Perumahan Rakyat

6 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers disaksikan Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran Ahmad Muzani usai melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih,Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu membahas transisi pemerintahan dan RAPBN 2025. TEMPO/M Taufan Rengganis
Disinggung Soal Tapera, Sri Mulyani Sebut Pemerintah Gelontorkan APBN Rp 228,9 Triliun untuk Perumahan Rakyat

Ditanya soal Tapera, Sri Mulyani menjelaskan kepada anggota DPD RI sejak 2015-2024, pemerintah telah mengeluarkan total Rp 228,9 triliun dari APBN


BP Tapera Klaim Dana Tapera Tidak Digunakan untuk Biaya Pembangunan IKN

6 hari lalu

Petugas melayani peserta tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
BP Tapera Klaim Dana Tapera Tidak Digunakan untuk Biaya Pembangunan IKN

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut dana Tapera berpotensi digunakan untuk membiayai proyek IKN.


21 Tahun Jembatan Suramadu, Berikut 7 Fakta Pembangunan Jembatan Berbiaya Rp 4,5 Triliun

7 hari lalu

Suasana Jembatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 27 Oktober 2018. ANTARA
21 Tahun Jembatan Suramadu, Berikut 7 Fakta Pembangunan Jembatan Berbiaya Rp 4,5 Triliun

Jembatan Suramadu 21 tahun. Ini 7 fakta pembangunan Jembatan Suramadu alias Surabaya-Madura yang menjadi salah satu ikon di Jawa Timur.


Rp 9 Triliun Dianggarkan untuk Kelanjutan Bantuan Pangan Beras 10 Kg bagi 22 Juta Keluarga

8 hari lalu

Ketua Baden Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi bersama jajaran saat meninjau beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024. Pada keterangannya, Arief mengklaim bahwa stok beras saat ini tergolong aman. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Rp 9 Triliun Dianggarkan untuk Kelanjutan Bantuan Pangan Beras 10 Kg bagi 22 Juta Keluarga

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyebutkan telah disiapkan anggaran Rp 9 triliun untuk melanjutkan bantuan pangan beras 10 kilogram (kg).


Alasan Nilai Target Pertumbuhan Ekonomi 2025 Bisa Tercapai saat Masa Transisi

8 hari lalu

Menteri Pertahanan dan Presiden terpilih Prabowo Subianto berbicara dalam Dialog Shangri-La di Singapura 1 Juni 2024. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia bersedia mengirimkan pasukan penjaga perdamaian untuk menegakkan gencatan senjata di Gaza jika diperlukan. REUTERS/Edgar Su
Alasan Nilai Target Pertumbuhan Ekonomi 2025 Bisa Tercapai saat Masa Transisi

Ekonom merespons target pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam APBN tahun 2025 pada rentang 5,1 hingga 5,5 persen


TKN: Prabowo Akan Genjot Pendapatan Negara untuk Biayai Janji Kampanye, dari Makan Gratis hingga IKN

9 hari lalu

Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto memberikan surat rekomendasi kepada Mantan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak di kediamannya di Jl. Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Juni 2024. Prabowo menyampaikan Partai Gerindra secara resmi mengusung Khofifah dan Emil Dardak sebagai Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) untuk Pilkada Jawa Timur 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
TKN: Prabowo Akan Genjot Pendapatan Negara untuk Biayai Janji Kampanye, dari Makan Gratis hingga IKN

Awalnya, TKN Prabowo-Gibran memperkirakan kebutuhan anggaran makan siang gratis sebesar Rp 450 triliun per tahun.