Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Arah Revisi Undang-Undang Penyiaran

image-profil

image-gnews
Iklan

Ignatius Haryanto
Anggota Koalisi Nasional untuk Reformasi Penyiaran

Undang-Undang Penyiaran keluaran 2002 sudah sejak 2010 hendak direvisi. Hingga hari ini, revisinya tidak pernah maju-maju. Ada draf yang dikeluarkan oleh pemerintah dan belakangan muncul ide bahwa rancangan perubahan datang dari Dewan Perwakilan Rakyat, tapi hingga hari ini nasib revisinya semakin tidak jelas.

Pada 19 Juni 2017, Dewan membuat tindakan yang lebih aneh lagi karena draf milik Komisi I DPR secara substansial banyak mengalami perubahan. Dua perkara besar yang diubah substansinya oleh Badan Legislasi, yang seharusnya bertugas mengharmoniskan isi rancangan, adalah masalah penyiaran digital dan iklan rokok.

Revisi kali ini seakan berpacu dengan waktu saat di seluruh dunia sudah menuju ambang analog switch off. Di sini, perkara tersebut tidak beres-beres, baik itu menyangkut perundangannya, perencanaan pergantian teknologi, maupun ketidakpastian pemirsa tentang apakah pesawat televisi mereka sekarang siap masuk ke era digital.

Setiap rancangan undang-undang adalah produk pertarungan politik yang melibatkan pemerintah, Dewan, dan para pemangku kepentingan lainnya: masyarakat, lembaga penyiaran (publik, swasta, komunitas), dan kepentingan lain, termasuk perusahaan rokok. Semua kekuatan inilah yang tengah bertarung untuk memasukkan kepentingannya dalam rancangan itu.

Lembaga penyiaran swasta menginginkan agar pengaturan masalah digitalisasi diserahkan pada mekanisme alamiah (baca: mekanisme pasar) dan berharap grup-grup media besar penyiaran punya hak untuk mengelola kanal-kanal digital. Dalam teknologi digital, satu frekuensi bisa dipecah menjadi empat frekuensi lain, maka ada peluang stasiun televisi lebih banyak lagi jumlahnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam salah satu drafnya, lembaga penyiaran swasta mengusulkan iklan mengisi 30 persen isi siaran. Saat ini, iklan mencapai 20 persen isi siaran. Kita tak bisa membayangkan betapa melimpahnya iklan nanti jika usul ini diterima. Pada prinsipnya, lembaga penyiaran swasta juga menginginkan iklan rokok masih ada. Padahal rokok, menurut Undang-Undang Kesehatan, adalah zat adiktif sehingga iklannya tidak diperbolehkan.

Rancangan yang dikeluarkan Badan Legislasi pada pertengahan Juni lalu juga memunculkan ide pembentukan Organisasi Lembaga Penyiaran, yang disebut "satu-satunya wadah yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini". Ide ini aneh karena Undang-Undang Penyiaran tahun 2002 sudah menyebut Komisi Penyiaran Indonesia sebagai "lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran". Jadi, untuk apa muncul lembaga lain yang kelihatannya diproyeksikan untuk melindungi kepentingan para pemodal saja?

Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Nasional untuk Reformasi Penyiaran (KNRP) berpendapat bahwa iklan rokok harus dilarang dan penyelenggaraan siaran digital harus dipegang oleh lembaga penyiaran publik. Alasannya, frekuensi adalah milik publik dan dikelola oleh negara sehingga representasinya ada pada lembaga penyiaran publik. Frekuensi bukanlah komoditas yang diserahkan pada mekanisme pasar semata.

KNRP, yang beranggotakan 160 akademisi dan 20 organisasi masyarakat sipil, juga berpendapat bahwa penyiaran harus dikembalikan pada fungsi melayani kepentingan publik yang, antara lain, ditunjukkan dengan pembatasan kepemilikan lembaga penyiaran karena tidak sesuai dengan prinsip keragaman isi dan keragaman kepemilikan. Selain itu, penyelenggaraan siaran berjaringan adalah prinsip yang juga ditekankan oleh KNRP karena lewat siaran berjaringan inilah pemirsa di Sulawesi dan Papua tidak harus mendengarkan berita tentang mudik Lebaran di Jawa.

Proses revisi Undang-Undang Penyiaran ini perlu diamati secara cermat oleh berbagai pihak untuk memastikan bahwa revisi tersebut menuju perbaikan lembaga penyiaran kita. Dia harus menjadikan lembaga penyiaran sebagai industri yang sehat, memberikan isi yang baik kepada masyarakat, serta bebas dari kepentingan politik dan ekonomi pemilik media yang serakah dan partai politik yang latah ingin juga menguasai lembaga-lembaga penyiaran.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Politisi Nasdem Sebut RUU Penyiaran Bisa Menyasar Penyebar Video Asusila

15 November 2020

Ilustrasi video porno atau video asusila. Freepik.com
Politisi Nasdem Sebut RUU Penyiaran Bisa Menyasar Penyebar Video Asusila

Anggota Komisi I DPR menyatakan RUU Penyiaran bisa menjerat penyebar video asusila.


Menkominfo Johnny Plate: Rakyat Beli TV Digital, Siarannya Analog

12 November 2019

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate saat memberikan sambutan usai serah terima jabatan di Gedung Kominfo, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Menkominfo Johnny Plate: Rakyat Beli TV Digital, Siarannya Analog

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate menyebutkan dalam hal siaran televisi Indonesia sangat tertinggal.


Kemenko Polhukam Akan Kawal Revisi RUU Penyiaran

24 Mei 2018

Diskusi RUU Penyiaran di Fraksi Hanura, DPR, 14 September 2017. Foto: Nur Hidayat
Kemenko Polhukam Akan Kawal Revisi RUU Penyiaran

Revisi RUU Penyiaran mandek di Badan Legislasi DPR lebih dari setahun.


Bahas RUU Penyiaran, DPR Rapat Dengan Kominfo Minggu Depan

5 April 2018

Diskusi fraksi PKS tentang RUU Penyiaran di ruang fraksi PKS, Nusantara I DPR, Jakarta, 24 Mei 2017. TEMPO/Diko Oktara
Bahas RUU Penyiaran, DPR Rapat Dengan Kominfo Minggu Depan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana melakukan rapat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membahas RUU Penyiaran


DPR Kembali Bahas RUU Penyiaran

5 April 2018

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat tiba di Gedung Bareskrim, Jakarta, 2 Maret 2018. Fadli Zon melaporkan pianis Ananda Sukarlan atas dugaan penyebaran foto yang diduga hoaks. TEMPO/Subekti.
DPR Kembali Bahas RUU Penyiaran

DPR membahas RUU Penyiaran secara tertutup.


RUU Penyiaran Diminta Segera Selesai Tahun Ini

21 Februari 2018

TVRI. ANTARA/Dhoni Setiawan
RUU Penyiaran Diminta Segera Selesai Tahun Ini

DPR dan Pemerintah sepakat menggunakan sistem hybrid multiplexing dalam RUU Penyiaran. Setidaknya ada empat hal lain mengganjal dalam RUU Penyiaran.


RUU Penyiaran Mandek 12 Bulan, Ini Rencana Ketua Baleg

26 Januari 2018

Diskusi RUU Penyiaran di Fraksi Hanura, DPR, 14 September 2017. Foto: Nur Hidayat
RUU Penyiaran Mandek 12 Bulan, Ini Rencana Ketua Baleg

Pembahasan revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pernyiaran akan terus dilakukan.


Pembahasan RUU Penyiaran Mandek 1 Tahun, Ini Sebabnya

26 Januari 2018

Diskusi RUU Penyiaran di Fraksi Hanura, DPR, 14 September 2017. Foto: Nur Hidayat
Pembahasan RUU Penyiaran Mandek 1 Tahun, Ini Sebabnya

Ketua Baleg DPR menjelaskan penyebab mandeknya pembahasan RUU Penyiaran.


MK Minta Koalisi Perbaiki Permohonan Uji Materi Iklan Rokok

31 Oktober 2017

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menghadiri sidang pleno khusus pengambilan pengucapan sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih Arief Hidayat, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 14 Juli 2017. Arief Hidayat kembali terpilih secara aklamasi pada Rapat Permusyawaratan Hakim pemilihan Ketua MK yang dilakukan secara tertutup. TEMPO/Imam Sukamto
MK Minta Koalisi Perbaiki Permohonan Uji Materi Iklan Rokok

MK meminta koalisi memperbaiki permohonan uji materi atas UU Penyiaran dan UU Pers yang menyangkut iklan rokok.


Diduga Ada Campur Tangan Pemilik Modal dalam RUU Penyiaran

23 Oktober 2017

Sejumlah anggota ATSDI menggelar aksi demo menuntut penyelesaian RUU Penyiaran, di depan gedung DPR, Jakarta, 16 Oktober 2017. Foto: Tulus Tampubolon
Diduga Ada Campur Tangan Pemilik Modal dalam RUU Penyiaran

RUU Penyiaran dibahas kembali di DPR. Pembahasan yang mendekati Pemilu 2019 ini dinilai sarat kepentingan politik.