Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Densus Antikorupsi, untuk Apa?

Oleh

image-gnews
Iklan

RENCANA Kepolisian RI membentuk Detasemen Khusus Antikorupsi bukanlah langkah tepat untuk memerangi korupsi di negeri ini. Ikhtiar melahirkan lembaga baru itu justru berbahaya bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain memboroskan anggaran, kehadirannya bisa menimbulkan tumpang-tindih kewenangan dengan lembaga yang sudah ada.

Pembentukan satuan khusus ini sebenarnya merupakan ide usang. Empat tahun lalu, tak lama setelah menjabat Kapolri, Jenderal Sutarman pernah berniat mendirikan Densus Antikorupsi. Belakangan, Sutarman mencabut gagasannya. Politikus Senayan pun menolak pembentukan detasemen baru tersebut.

Setidaknya ada dua alasan ide pembentukan Densus Antikorupsi saat itu buyar di tengah jalan. Pertama, tugas penanganan korupsi sudah menjadi kewenangan KPK. Kedua, kepolisian telah memiliki lembaga khusus yang juga menangani perkara korupsi, yakni Direktorat Tindak Pidana Korupsi di bawah Badan Reserse Kriminal Polri. Dua argumen itu masih valid hingga saat ini.

Tak mengherankan bila rencana Kapolri Jenderal Tito Karnavian menghidupkan kembali ide lawas tersebut memantik curiga. Ide pembentukan lembaga baru itu kini memperoleh sokongan dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat. Alasan densus ini diperlukan, yakni kinerja KPK tidak optimal, sulit diterima nalar dan terkesan dipaksakan.

Gagasan itu menjadi semakin janggal karena seirama dengan upaya pelemahan KPK yang tengah berlangsung saat ini lewat Panitia Angket DPR. Skenario memangkas kewenangan hingga membubarkan KPK itu ditengarai juga melibatkan sejumlah oknum petinggi kepolisian. Mereka disebut-sebut mengerahkan bekas penyidik kepolisian yang pernah bekerja di KPK untuk mencari kesalahan lembaga itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kapolri sebaiknya menghentikan rencana pembentukan institusi baru tersebut. Ketimbang repot-repot membentuk detasemen baru yang ditargetkan beroperasi tahun depan, Tito seharusnya mengoptimalkan lembaga yang sudah ada, yakni Direktorat Tindak Pidana Korupsi, yang selama ini tak terlihat tajinya. Pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan Tito adalah meningkatkan kemampuan personel dan teknologi yang digunakan di direktorat tersebut.

Dari sisi legal formal, keberadaan Densus Antikorupsi juga patut dipertanyakan. Berbeda dengan KPK yang bertugas melaksanakan Undang-Undang Antikorupsi dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi serta Densus Antiteror yang berkewajiban menjalankan Undang-Undang Terorisme, lembaga baru ini tidak memiliki dasar hukum pembentukan yang kuat.

Tanpa kewenangan dan dasar hukum yang jelas, lembaga baru ini tak akan efektif bekerja memerangi rasuah. Kalaupun diberi kewenangan luas, kerja Densus Antikorupsi bisa tumpang-tindih dengan KPK.

Bila serius ingin memerangi korupsi, kepolisian seharusnya mendorong penguatan KPK, bukan malah ikut-ikutan melemahkannya. Sudah selayaknya KPK, yang telah teruji kinerjanya, diperkuat dan diselamatkan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bank Indonesia Pertahankan Suku Bunga Acuan 6,25 Persen

1 menit lalu

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (ketiga kanan) bersama (kiri) Deputi Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, dan Deputi Bank Indonesia Doni P Joewono  saat memberikan keterangan pers tentang hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Kamis (24/8/2023) Bank Indonesia (BI) kembali menahan suku bunga acuan atau BI-7 Days Repo Rate (BI7DRR) di level 5,75 persen, pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 23-24 Agustus 2023. Tempo/Tony Hartawan
Bank Indonesia Pertahankan Suku Bunga Acuan 6,25 Persen

Dengan mempertahankan suku bunga acuan tersebut diharapkan inflasi berada dalam sasaran dan terkendali pada tahun ini dan 2025.


Rekomendasi Tempat Wisata di Kuningan untuk Liburan bersama Keluarga

2 menit lalu

Telaga Biru Cicerem. Shutterstock
Rekomendasi Tempat Wisata di Kuningan untuk Liburan bersama Keluarga

Dari air terjun, danau, hingga perkebunan, inilah tempat wisata di Kuningan yang bisa didatangi saat libur sekolah.


Jokowi dan Prabowo Mangkir di Sidang PTUN soal Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Bintang Empat

4 menit lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas dan Paian Siahaan, ayah korban penghilangan paksa 1997-1998 usai menghadiri sidang gugatan terhadap Presiden Joko Widodo di PTUN Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Tempo/Novali Panji
Jokowi dan Prabowo Mangkir di Sidang PTUN soal Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Bintang Empat

Gugatan terhadap Jokowi ini teregister di PTUN Jakarta sejak 28 Mei 2024, dengan perkara Nomor 186/G/2024/PTUN.JKT.


Pilot Susi Air Setahun Lebih Disandera OPM, Kini Bisa Bahasa Nduga

5 menit lalu

Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom buka suara terkait kondisi terkini Pilot Susi Air, Philips Merthens, sejak disandera sejak Februari 2023, dalam kondisi baik. Tak hanya kondisi Philips yang baik-baik saja, Sebby juga menuturkan bahwa pilot asal New Zealand ini makan dengan teratur. Dok. TPNPB OPM
Pilot Susi Air Setahun Lebih Disandera OPM, Kini Bisa Bahasa Nduga

Lebih dari satu tahun Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, disandera oleh TPNPB-OPM membuatnya bisa berbahasa Nduga.


Walhi Jateng Kritik Proyek Tanggul Laut Semarang: Justru Perparah Amblesan Tanah

13 menit lalu

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (kedua kiri), Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana (kanan), dan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (kiri) berjalan bersama saat meninjau proyek tanggul laut (Sheet Pile) tahap II di kampung Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah, Senin 17 Juni 2024. Proyek tanggul laut sepanjang 3,6 kilometer untuk pengendalian banjir rob dan penataan kampung nelayan Tambaklorok yang dibangun oleh Kementerian PUPR tersebut sudah menghabiskan anggaran sebanyak Rp386 miliar dan ditargetkan akan selesai pada Agustus 2024 serta menjadi percontohan untuk daerah lain. ANTARA FOTO/Makna Zaezar
Walhi Jateng Kritik Proyek Tanggul Laut Semarang: Justru Perparah Amblesan Tanah

Walhi menyatakan pemerintah harus mempertimbangkan daya tahan tanggul terhadap potensi amblesan tanah di Semarang bagian utara itu.


Guru Besar Hukum UB: Korban PHK Lebih Layak Dapat Bansos daripada Korban Judi Online

19 menit lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Guru Besar Hukum UB: Korban PHK Lebih Layak Dapat Bansos daripada Korban Judi Online

Para dosen hukum perburuhan Universitas Brawijaya memberikan bantuan hukum bagi para buruh korban PHK, yang seharusnya lebih layak dapat bansos.


Mahasiswa UMM Bikin Formula Pakan untuk Telur Puyuh Rendah Kolesterol

19 menit lalu

Tim mahasiswa Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yang penelitiannya tentang telur puyuh rendah kolesterol lolos Program Pengembangan Mahasiswa Wirausaha. FOTO/Dok UMM
Mahasiswa UMM Bikin Formula Pakan untuk Telur Puyuh Rendah Kolesterol

Inovasi formula untuk telur puyuh rendah kolestrol itu sedang coba diterapkan secara langsung oleh tim mahasiswa UMM di peternakan di desa.


Swiss Pertimbangkan Program Eksperimen Terbitkan Resep Kokain untuk Atasi Kecanduan Pengguna Narkoba

20 menit lalu

Ilustrasi narkoba. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Swiss Pertimbangkan Program Eksperimen Terbitkan Resep Kokain untuk Atasi Kecanduan Pengguna Narkoba

Program experimen untuk mendistribusikan resep kokain dikalangan para pengguna narkoba masih kontroversi, meski diharapkan bisa atasi kecanduan.


KKP Bersama UNMUL Kelola Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu

22 menit lalu

Kepala BPSPL Pontianak, Syarif Iwan Taruna Alkadrie bersama Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unmul, Komsanah Sukarti, menandatangani perjanjian kemitraan untuk mengelola kawasan konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu yang merupakan Kawasan Konservasi Perairan Umum pertama di Indonesia, di Jakarta, Selasa, 28 Mei 2024.
KKP Bersama UNMUL Kelola Kawasan Konservasi Perairan Mahakam Wilayah Hulu

KKP bersama Unmul menandatangani perjanjian kemitraan untuk mengelola kawasan konservasi perairan Mahakam Wilayah Hulu.


Pengamat Ungkap Keunggulan Risma-Marzuki Jika Melawan Khofifah-Emil di Pilgub Jatim

24 menit lalu

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) bertemu mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa (kanan) dan Emil Dardak (kiri), di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Jumat, 7 Juni 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Pengamat Ungkap Keunggulan Risma-Marzuki Jika Melawan Khofifah-Emil di Pilgub Jatim

Adi Prayitno menjabarkan keunggulan yang dimiliki Risma-Marzuki untuk melawan petahana Khofifah-Emil.