Kita, di negeri ini, hidup dengan politik yang sangat ramai tapi sepele. Tak ada hal-hal mendasar yang dipertarungkanhal-hal yang mendasar karena menggetarkan hati, pikiran, dan kehidupan hampir semua orang.
Pernah, dahulu, politik bisa gemuruh mirip gempa laut: politik adalah antagonisme yang membuat sebuah kekuasaan yang mapan guyah dalam tubuh dan jiwanya. Kini yang semacam itu absen. Kebenaran yang kukuhhingga tak hanya bergaung secara partisan, tapi juga di dalam kesadaran kawan dan lawankini lapuk. Bahkan tidak bisa ada. Kini pertarungan bergerak semata-mata karena opini, dengan opini.
Dalam situasi seperti ini saya bisa mengerti kenapa Badiou menyebut opini secara mutlak bertentangan dengan "ethika kebenaran", l'ethique de la verite. Badiou adalah salah satu dari sedikit pemikir di masa ini yang mempertahankan pandangan bahwa kebenaran bukanlah hasil bentukan sepihak; ia bersifat universal, tak tergantung posisi, waktu, dan tempat.
Kebenaran ini muncul melintas bersama l'evenement, kejadian yang mengguncang keadaan. Ketika pertempuran mati-matian terjadi pada 10 November 1945 di Surabaya, waktu itu tampak jelas keadilan dan kemerdekaan hendak direnggutkan lagi dari bangsa Indonesia. Makin tampak pula ada sesuatu yang jahat terungkap pada rezim kolonial yang hendak memaksakan kekuasaannya kembali. "Keadilan" dan "kemerdekaan" hari itu tak dirumuskan, tapi keduanya tetap kebenaran yang mengimbau, menggugah, dan menggetarkan saat itu, juga dalam kenangan hari ini.
Ada sebuah cerita. Konon di Surabaya hari itu seorang opsir Inggris melihat seorang pejuang Indonesia muda tertidur di sebuah sudut, beristirahat dengan bedil di sampingnya ketika tembak-menembak berhenti sementara. Ia mengatakankalau tak salah kepada Bung Hatta yang dikawalnyabahwa Indonesia tak akan bisa dikalahkan dalam perang di bulan November itu: di tubuh kecil itu ada suatu keyakinan yang besar. Saya kira sang opsir, di pihak seberang, tanpa banyak bicara mengakui sifat universal dari kebenaran yang mendasari keyakinan itu.
Memang, selalu, di mana pun, ketika kebenaran dirumuskan jadi pengetahuan dan hukum, ketika ia dipaksakan sebagai sesuatu yang mutlak, ia tak lagi seperti ketika ia buat pertama kalinya mencekam dan menggugah; ia jadi pandangan sepihak, yakni yang sedang berkuasa.
Hari ini politik adalah politik pandangan-pandangan sepihak. Ia politik tak-peduli-kebenaran. Majalah The Economist menyebut keadaan ini, yang bercabul seperti wabah di mana-mana, sebagai politik post-truth, "pasca-kebenaran". Sebagaimana yang terjadi dalam pemilihan Presiden Amerika, dan pilkada di Jakarta, dusta, fitnah, dan manipulasi kata dan fakta berkecamuk. Para politikus dan aktivis tak lagi merasa perlu mengacu pada nilai yang universal.
Berbeda dengan politik di zaman yang terdahulu. Dulu kebohongan juga disebar dan dikomunikasikan, namun dengan argumen yang mengacu pada kebenaran, meskipun kebenaran yang lemah dan hanya lamat-lamat. Dulu diam-diam masih ada pengharapan bahwa dusta yang diucapkan itu, melalui waktu dan adu pendapat, akhirnya akan bisa diterima siapa saja. Ketika para propagandis Nazi berpedoman bahwa "kebohongan yang terus-menerus diulang akan jadi kebenaran", orang-orang Hitler itu sebenarnya masih mempedulikan kebenaran, meskipun dengan sikap kurang ajar dan sinis.
Kini dusta dan manipulasi dilakukan tanpa peduli itu. Faktor yang baru dalam komunikasi politik yang sarat dusta kini adalah kecepatan. Teknologi, dengan Internet, membuat informasi dan disinformasi bertabrakan dengan langsung, dalam jumlah yang nyaris tak terhitung, menjangkau pendengar dan pembaca di ruang dan waktu yang nyaris tak terbatas. Bagaimana untuk membantah? Bagaimana memverifikasi?
Pernah zaman ini mengharap Internet akan membawa pencerahan. Informasi makin sulit dimonopoli. Ketertutupan akan bocor. Dialog akan berlangsung seru. Yang salah diperhitungkan ialah bahwa media sosial yang hiruk-pikuk kini akhirnya hanya mempertemukan opini-opini yang saling mendukung. Yang salah diperkirakan ialah bahwa dalam banjir bandang informasi kini orang mudah bingung dan dengan cemas cenderung berpegang pada yang sudah siap: dogma, purbasangka yang menetap, dan takhayul modern, yaitu "teori" tentang adanya komplotan di balik semua kejadian.
Tak ada lagi Hakim dan Juri yang memutuskan dengan berwibawa mana yang benar dan yang tidak, mana yang fakta dan mana yang fantasi. Media, komunitas ilmu, peradilan: semua ikut kehilangan otoritas, semua layak diduga terlibat dalam orkestrasi dusta yang luas kini.
Dan agama? Yang tak disadari kini: agama telah mengalami sekularisasi, ketika Tuhan jadi alat antagonisme politik, bukan lagi yang Mahasuci yang tak dapat dijangkau nalar dan kepentingan sepihak.
Goenawan Mohamad
