Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Angket

Oleh

image-gnews
Iklan

Wakil rakyat kita membuat mainan baru lagi. Hak angket untuk menggugat kenapa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak diberhentikan sementara sebagai gubernur meski sudah berstatus terdakwa. Ahok Gatekeren kedengarannyasudah diumumkan dalam sidang paripurna beberapa hari lalu. Namun, karena wakil rakyat kita segera reses, kelanjutan Ahok Gate akan dibahas pada sidang paripurna nanti.

Apakah hak angket ini tergolong demokrasi yang kebablasan sebagaimana yang dinyinyiri Presiden Joko Widodo? Tentu saja tidak. Hak angket diatur dalam undang-undang. Dalam menjalankan tugas yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat dibekali dengan tiga hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan hak angket melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat yang diduga bertentangan dengan undang-undang.

Kasus Ahok ini unik dan sekaligus lucu tergantung dari sisi mana melihatnya. Ia dituduh menista agama di sebuah pulau yang ternyata belakangan penghuni pulau itu ramai-ramai mencoblos dia pada pilkada lalu. Karena ada yang melaporkan Ahok menista agama, polisi gesit bergerak. Tak perlu waktu lama, polisi menyerahkan berkas penyidikan ke kejaksaan sebagai penuntut umum. Dan kejaksaan pun sangat cepat membawa kasus ini ke pengadilan. Dua aparat hukum ini tak mau berlama-lama jadi sorotan.

Ternyata Ahok dituduh oleh jaksa dengan dua pasal yang membuat Menteri Dalam Negeri serba salah. Satu pasal dengan tuntutan hukuman di atas lima tahun penjara, satu pasal lagi tuntutan di bawah lima tahun. Padahal, untuk memberhentikan sementara pejabat karena berstatus terdakwa, batasannya lima tahun.

Menteri Tjahjo Kumolo sangat arif. Ya, sudahlah ditunggu, kalau tuntutan nanti lebih dari lima tahun, Ahok diberhentikan. Kalau kurang, ya, terus menjabat. Namun polemik tanpa henti, pakar hukum tata negarabaik yang mengajar di kampus maupun yang jadi komisaris perusahaanberbeda pendapat. Dalam situasi gaduh, Presiden Jokowi turun tangan. Ayo minta fatwa ke Mahkamah Agung.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lucunyaatau cuma sekadar anehMahkamah Agung, yang tugasnya antara lain memberi fatwa hukum kepada eksekutif dan digaji rakyat untuk itu, menolak memberikan fatwa. Apakah ini demokrasi yang kebablasan di mana pemberi fatwa mogok kerja? Entahlah. Yang jelas, DPR pun ambil bola liar ini, menggulirkan hak angket.

Ketika sidang paripurna dan DPR membacakan usul hak angket, seorang anggota yang menolak hak angket meminta agar usul itu ditarik. Alasannya, kasusnya sudah disidangkan. Lalu dijawab anggota yang mendukung: "Kalau Ahok diberhentikan malam ini, hak angket otomatis gugur."

Di mana lucunya? Hak angket adalah hak untuk menyelidiki. Baca undang-undang dulu, ya, Pak Wakil Rakyat. Artinya, kalau hak ini disetujui, DPR akan membentuk panitia khusus (pansus) yang jumlah anggotanya 30 orang. Pansus inilah yang bekerja menyelidiki sebagaimana pada kasus Bank Century dan Pelindo II, meski hasilnya tak jelas. Seusai penyelidikan itu, belum tentu menghasilkan kesalahan, dan bisa hanya sekadar salah tafsir pasal undang-undang. Kok pendukung hak angket sudah punya kesimpulan bahwa Ahok harus diberhentikan? Penyelidikan saja belum.

Demokrasi kita bukan kebablasan, lebih tepat disebut demokrasi yang lucu. Putu Setia

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Polisi Sebut 7 Terpidana Kasus Pembunuhan Vina Pernah Ajukan Grasi, tapi Ditolak Jokowi

28 detik lalu

Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Shandi Nugroho memimpin apel gelar pasukan kesiapan Satgas Humas Ops Mantap Brata 2023. Operasi tersebut digelar dalam rangka pengamanan Pemilu 2024, pada 16 Oktober 2023. Foto: Istimewa
Polisi Sebut 7 Terpidana Kasus Pembunuhan Vina Pernah Ajukan Grasi, tapi Ditolak Jokowi

Mabes Polri mengatakan tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon sempat mengajukan grasi ke Presiden Jokowi.


BAKN Apresiasi Pengembangan Pelabuhan Benoa Melalui PNM

2 menit lalu

Pelabuhan benoa. Dok: PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
BAKN Apresiasi Pengembangan Pelabuhan Benoa Melalui PNM

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), Wahyu Sanjaya mengatakan, Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada perusahaan BUMN harus memiliki dampak dan manfaat positif bagi perusahaan dan masyarkat.


Timwas Haji DPR Temukan Tenda Jemaah di Mina Mirip Barak Pengungsian, Ini Harapan Menag Yaqut

3 menit lalu

Suasana jamaah haji berjalan kaki di Mina, Makkah, Arab Saudi, Senin 17 Juni 2024. PPIH Arab Saudi mengimbau jamaah lanjut usia dan berisiko tinggi agar membadalkan lontar jamrahnya guna menjaga kesehatan dan keselamatan mereka. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Timwas Haji DPR Temukan Tenda Jemaah di Mina Mirip Barak Pengungsian, Ini Harapan Menag Yaqut

Timwas Haji DPR menyatakan sebagian jemaah haji laki-laki terpaksa berbaur dengan jemaah perempuan tanpa pembatas.


Hasil dan Klasemen Proliga 2024: Kalahkan Sukun Badak, Jakarta STIN BIN Lolos ke Final Four

9 menit lalu

Pemain Jakarta STIN BIN, Rivan Nurmulki. (PBVSI/Proliga)
Hasil dan Klasemen Proliga 2024: Kalahkan Sukun Badak, Jakarta STIN BIN Lolos ke Final Four

Klub bola voli putra Jakarta STIN BIN meraih tiket final four Proliga 2024 setelah mengalahkan Kudus Sukun Badak.


9 Tips Menabung Beli Hewan Kurban, Kumpulkan Uang 8 ribu Per Hari

11 menit lalu

Cara menabung 1 juta dalam sebulan. Foto: Canva
9 Tips Menabung Beli Hewan Kurban, Kumpulkan Uang 8 ribu Per Hari

Berikut ini beberapa tips menabung beli hewan kurban yang bisa Anda terapkan. Pastikan untuk menentukan anggaran dan target.


Gerindra Sebut Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilgub Jakarta

15 menit lalu

Politikus Golkar Ridwan Kamil dipanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Istana Negara, pada Selasa, 12 Desember 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Gerindra Sebut Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilgub Jakarta

Sebelumnya, pada 4 Juni lalu, Partai Gerindra memutuskan untuk memberikan rekomendasi dukungan kepada Ridwan Kamil maju menjadi calon Gubernur Jakarta


7 Saran Cegah Kekerasan Seksual pada Anak dari IDAI

19 menit lalu

Ilustrasi kekerasan seksual. Freepik.com
7 Saran Cegah Kekerasan Seksual pada Anak dari IDAI

IDAI membagikan tujuh saran bagi orang tua demi mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak di lingkungan sekitar.


Profil Kevin Diks yang Dirumorkan Akan Dinaturalisasi untuk Bela Timnas Indonesia

28 menit lalu

Kevin Diks Bakarbessy. (pssi.org)
Profil Kevin Diks yang Dirumorkan Akan Dinaturalisasi untuk Bela Timnas Indonesia

Kevin Diks, bek keturunan Indonesia yang bermain di FC Copenhagen, kembali dikaitkan dengan proses naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia.


Pro Kontra Pembentukan Pansus Haji DPR: Puan-Cak Imin Menilai Perlu, Politikus PAN Menolak

29 menit lalu

Ketua Timwas Haji DPR RI Muhaimin Iskandar memantau pelaksanaan haji di Arab Saudi. (ANTARA/HO-DPR)
Pro Kontra Pembentukan Pansus Haji DPR: Puan-Cak Imin Menilai Perlu, Politikus PAN Menolak

Pansus Haji dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024.


Rekomendasi 7 Film Fiksi Ilmiah di Amazon Prime Video, Ada Asteroid City

29 menit lalu

Poster film Asteroid City. Foto: Wikipedia.
Rekomendasi 7 Film Fiksi Ilmiah di Amazon Prime Video, Ada Asteroid City

Rekomendasi film fiksi ilmiah di Amazon Prime Video, ada Asteroid City hingga Interstellar.