Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polisi Demokratis

image-profil

image-gnews
Iklan

Miko Ginting
Kepala Departemen Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Salah satu bentuk manifestasi dari perbedaan kepentingan yang tajam akhir-akhir ini adalah saling melapor ke kepolisian. Sistem penegakan hukum seakan menjadi arena pertarungan perbedaan kepentingan. Jika kepentingan pihak yang satu tidak disambut secara positif, tudingan akan proses yang diskriminatif segera muncul. Sebagai pintu masuk penegakan hukum, penting untuk menelisik seberapa kuat kepolisian mempertahankan posisinya pada situasi yang seakan dilematis itu.

Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama Eropa (2009) merumuskan dua prinsip utama posisi kepolisian dalam era demokrasi. Polisi demokratis (democratic police) adalah pelaksana pelayanan publik. Ia menggunakan otoritas negara dalam mengelola kepentingan publik serta mampu merespons kebutuhan dan harapan masyarakat. Kepentingan publik merupakan sumber mandat dan (seharusnya) menjadi orientasi dalam penggunaan kewenangan.

Urusan publik dalam tugas kepolisian dicapai melalui penegakan prinsip negara hukum (rule of law). Prinsip ini mensyaratkan kepolisian tidak cukup hanya sebagai penegak hukum tertulis dan sudah dipositifkan dalam bentuk peraturan. Namun, jauh melampaui itu, kepolisian adalah organ pengusung prinsip-prinsip negara hukum, terutama sebagai pelindung yang sensitif terhadap hak-hak asasi manusia.

Dengan demikian, kepolisian tidak semata organ koersif negara, melainkan institusi yang memberikan perlindungan kepada publik. Maka, fenomena saling lapor belakangan ini tidak perlu menjadi kekhawatiran. Asumsinya, kepolisian akan bertindak obyektif dan tampil sebagai penengah karena bukan pihak yang masuk dalam pusaran konflik.

Tapi yang kerap terjadi justru sebaliknya. Kepolisian sering diposisikan sebagai partisan. Preposisi ini muncul karena kepolisian adalah organ yang menjalankan peran negara (dalam hal ini pemerintah). Menurut David Bailey (1991), kepolisian adalah instrumen pemerintah yang berpengaruh kuat kepada seberapa tinggi pemerintah memperoleh legitimasinya.

Tudingan kepolisian tidak obyektif akan selalu muncul bagi pihak yang kepentingannya tidak terakomodasi secara positif. Hal ini penting ditanggapi, bukan untuk meneguhkan posisi kepolisian semata, melainkan memperkokoh kepercayaan dan legitimasi penegakan hukum. Respons yang harus dirumuskan adalah mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kewenangan kepolisian. Dua prinsip ini perlu terus-menerus diperiksa sebagai ukuran pelaksanaan kewenangan oleh kepolisian dan penegakan hukum dalam era demokrasi.

Reformasi peradilan pidana dan kepolisian bukan sesuatu yang tabu. Sebaliknya, pembaruan akan berbanding lurus dengan kepercayaan dan legitimasi publik terhadap sistem itu sendiri. Ini terutama ketika karakter kepolisian dan peradilan pidana memang sudah berangsur-angsur diperbarui. Dari yang dulunya bergerak dalam rezim otoritarian-militeristik menuju era demokrasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pembaruan menuju polisi demokratis ini adalah memperlebar ruang akuntabilitas. Paradigma yang digunakan dalam polisi demokratis bukan dengan memperkuat kewenangannya, melainkan memperkuat mekanisme akuntabilitas terhadapnya. David Bailey (1997) mendorong pencapaian polisi demokratis ini melalui dua hal, yaitu responsivitas dan akuntabilitas.

Responsif berarti dekat dengan aspirasi publik, yang sama besarnya dengan aspirasi negara. Ini berarti kepentingan yang utama adalah kepentingan keamanan masyarakat. Bentuk konkretnya bisa sangat beragam. Misalnya, Christopher Stone dan Heather H. Ward (2000) mencatat, di India, polisi hadir dengan menengahi konflik lahan; di Brasil dengan ambulans untuk publik; dan di Rusia dengan mendirikan pusat penahanan pra-persidangan.

Dalam konteks responsivitas, kepolisian Indonesia perlu merumuskan strategi yang bersifat tidak artifisial, melainkan substansial. Persepsi "hilang kambing akan juga kehilangan sapi", untuk menggambarkan masalah bila berurusan dengan kepolisian, harus segera diperbarui. Lebih jauh lagi, kepolisian adalah organ publik yang dapat diandalkan dalam mengakomodasi kebutuhan publik.

Selanjutnya adalah memperluas ruang akuntabilitas kewenangan kepolisian. Perluasan ini dilakukan terhadap semua pemangku kepentingan melalui berbagai mekanisme. Setiap kewenangan maupun diskresi tidak lagi dimonopoli oleh satu tangan, melainkan selalu disertai dengan mekanisme untuk melakukan pengujian.

Prasyarat untuk memperluas ruang akuntabilitas ini adalah distribusi kewenangan. Untuk konteks Indonesia, mekanisme yang ada untuk mendorong akuntabilitas ini belum memadai. Misalnya, peradilan pidana sebagai mekanisme akuntabilitas belum berhasil melaksanakan perannya. Praperadilan masih sangat terbatas ruang lingkupnya, cenderung formalitas, dan administratif.

Dorongan terhadap polisi demokratis tidak sekadar mendorong perubahan institusional bagi kepentingan kepolisian semata. Polisi demokratis adalah tujuan ideal untuk mengoptimalkan mekanisme proteksi perlindungan bagi publik dan hak asasi manusia. Di tengah tantangan mengelola keberagaman aspirasi dan kepentingan, pembaruan terhadap kepolisian dan penegakan hukum tidak lagi terhindarkan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Romo Magnis Sebut Demokrasi Habis Jika Tak ada Partai Oposisi

12 jam lalu

Profesor Filsafat STF Driyarkara Franz Magnis-Suseno menjadi saksi ahli saat sidang lanjutan sengketa hasil pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli yang dihadirkan oleh pemohon Tim Hukum pasangan Ganjar-Mahfud. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Romo Magnis Sebut Demokrasi Habis Jika Tak ada Partai Oposisi

Romo Magnis khawatir, jika pemerintahan saat ini didukung oleh hampir semua partai maka lembaga eksekutif dapat berbuat seenaknya.


Kemenkopolhukam Rilis Indeks Demokrasi Indonesia 2023, Hambatan Kebebasan Berpendapat dan Pers Meningkat

9 hari lalu

Massa yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Forum Jurnalis Freelance melakukan aksi damai di depan Kedutaan Besar Myanmar, Jakarta, Jumat, 7 September 2018. Vonis ini dianggap ancaman bagi kebebasan pers dan kemunduran demokrasi di negara Myanmar. TEMPO/Muhammad Hidayat
Kemenkopolhukam Rilis Indeks Demokrasi Indonesia 2023, Hambatan Kebebasan Berpendapat dan Pers Meningkat

Kemenkopolhukam merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2023 yang mengalami penurunan.


Mahkamah Konstitusi Thailand Akan Pertimbangkan Petisi Pembubaran Partai Move Forward

9 hari lalu

Pemimpin Partai Move Forward, Pita Limjaroenrat berbicara kepada media usai pertemuan dengan mitra koalisi di Bangkok, Thailand, 18 Mei 2023. REUTERS/Athit Perawongmetha
Mahkamah Konstitusi Thailand Akan Pertimbangkan Petisi Pembubaran Partai Move Forward

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan akan mempertimbangkan petisi dari Komisi Pemilihan Umum yang ingin membubarkan Partai Move Forward


Pakar Hukum Sebut Amandemen UUD 1945 Ancam Demokrasi

14 hari lalu

Tangkapan layar - Pengamat hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Yance Arizona menjadi pembicara dalam acara
Pakar Hukum Sebut Amandemen UUD 1945 Ancam Demokrasi

Yance Arizona, mengatakan wacana amandemen UUD 1945 merupakan ancaman bagi demokrasi dan negara hukum karena melemahkan konstitusi.


Perludem Prihatin Peringkat Indeks Demokrasi Indonesia Turun Dua Peringkat Tiap Tahun

15 hari lalu

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menggelar diskusi bertajuk 'Peluncuran Hasil Pemantauan Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif di Mahkamah Konstitusi' pada Senin, 20 Mei 2024 di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Perludem Prihatin Peringkat Indeks Demokrasi Indonesia Turun Dua Peringkat Tiap Tahun

Kualitas demokrasi Indonesia disebut menurun setiap tahun. Masyarakat dinilai suka pemilu tapi tidak suka dengan demokrasi,


Guru Besar UI Ungkap Fenomena Kemunduran Demokrasi

17 hari lalu

Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof Sulistyowati Irianto saat mengisi Kuliah umum berjudul 'Dilema Intelektual di Masa Gelap Demokrasi: Tawaran Jalan Kebudayaan' di Auditorium Mochtar Riady, Kampus FISIP Universitas Indonesia,  Depok, Senin, 3 Juni 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Guru Besar UI Ungkap Fenomena Kemunduran Demokrasi

Menurut Sulistyowati, upaya pelemahan demokrasi terlihat mulai dari politisasi yudisial dan penyebaran kesadaran palsu ke publik bahwa semuanya wajar.


Para Penggagas Dasar Negara: Sukarno Sampaikan Pancasila, Begini Pemikiran Muhammad Yamin dan Soepomo

18 hari lalu

Presiden pertama RI, Sukarno, berpidato di hadapan delegasi Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, 1955. Bung Karno menunjukkan karismanya di hadapan kepala negara dari Asia dan Afrika. Lisa Larsen/The LIFE Picture Collection/Getty Images
Para Penggagas Dasar Negara: Sukarno Sampaikan Pancasila, Begini Pemikiran Muhammad Yamin dan Soepomo

Selain Sukarno, Muhammad Yamin dan Dr Soepomo menyumbangkan gagasannya soal dasar negara. Sukarno menyebut buah pikirannya dengan nama Pancasila.


Refly Harun Anggap Demokrasi di 2 Periode Kepemimpinan Jokowi Jalan di Tempat

18 hari lalu

Pakar hukum tata negara Refly Harun berorasi di depan kantor KPU RI saat demonstrasi menolak hasil Pemilu 2024 di Jakarta Pusat, 20 Maret 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Refly Harun Anggap Demokrasi di 2 Periode Kepemimpinan Jokowi Jalan di Tempat

Menurut Refly Harun, kerusakan sistem pemilu Indonesia semakin menjadi-jadi. Membuat cita-cita reformasi semakin jauh.


Aliansi Masyarakat Sipil di Malang Menolak RUU Penyiaran

20 hari lalu

Koalisi Masyarakat dan Pers (Kompers) menggelar aksi menolak RUU Penyiaran yang mengancam kebebasan pers dan berekspresi di depan Gedung Negara Grahadi, Selasa, 28 Mei 2024. Dok AJI Surabaya
Aliansi Masyarakat Sipil di Malang Menolak RUU Penyiaran

RUU Penyiaran dinilai mengancam demokrasi.


Joe Biden Klaim Amerika Serikat Satu-satunya Negara Superpower di Dunia

23 hari lalu

Presiden AS Joe Biden berbicara saat mengadakan konferensi pers dengan Presiden Finlandia Sauli Niinisto di Helsinki, Finlandia, 13 Juli 2023. REUTERS/Kevin Lamarque
Joe Biden Klaim Amerika Serikat Satu-satunya Negara Superpower di Dunia

Joe Biden sesumbar kalau Amerika Serikat satu-satunya negara superpower di dunia dan pemimpin demokrasi.