Sensitivitas Al-Aqsa dan Kebijakan Israel

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Smith Alhadar
    Penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies

    Setelah lama tenggelam oleh berita Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan sengkarut Timur Tengah, kisruh Palestina-Israel kini kembali menjadi pusat perhatian dunia. Setiap hari sejak 14 Juli, warga Palestina di Yerusalem Timur dan Tepi Barat berdemonstrasi menentang pemasangan detektor logam di pintu-pintu masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa (Al-Haram Al-Syarif). Palestina memandangnya sebagai upaya Israel untuk mengontrol tempat suci tersebut.

    Bahkan kini Israel berhadapan dengan dunia Islam yang menolak tindakan negara tersebut memasang detektor itu setelah terjadi insiden berdarah di Masjid Al-Aqsa pada pertengahan Juli lalu. Upaya Israel meredakan ketegangan dengan mengganti detektor itu dengan kamera canggih (CCTV) tetap tidak berhasil. Warga Palestina tidak dapat menerima tindakan apa pun yang mengisyaratkan penguasaan Israel atas Masjid Al-Aqsa. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pun mengadakan pertemuan di Turki untuk membicarakan krisis ini.

    Israel memang melanggar ketentuan yang berlaku. Sejak dulu Al-Aqsa, masjid tersuci ketiga umat Islam, dikelola oleh Yordania. Status quo ini dipertahankan dalam perjanjian perdamaian Israel-Yordania pada 1994. Al-Haram Al-Syarif--yang sepotong dindingnya merupakan Tembok Ratapan, tempat suci bagi umat Yahudi--boleh dikunjungi kaum Yahudi tapi tidak untuk beribadah. Adapun kedaulatan Masjid Al-Aqsa sepenuhnya berada di tangan Yordania.

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Israel tidak berniat mengubah status quo itu. Namun, sepanjang CCTV tidak dicopot, ucapan Netanyahu itu tidak ada artinya. Jelas CCTV, sebagaimana detektor, menunjukkan kekuasaan Israel atas Masjid Al-Aqsa. Netanyahu adalah politikus dari partai garis keras Likud. Dia membangun pemerintah koalisi dengan partai-partai sayap kanan dan agama. Dengan demikian, kendati mungkin ia bersedia memenuhi keinginan warga Palestina, para menteri kabinet dari partai-partai pendukungnya akan menentang.

    Al-Aqsa memang masjid yang sensitif. Kaum muslim percaya, dari Masjid Al-Aqsa, Nabi Muhammad melakukan mi'raj ke langit. Tak mengherankan, ketika pada 1969 seorang Yahudi fanatik membakarnya, umat Islam di seluruh dunia marah besar dan mendorong para pemimpinnya berhimpun membicarakan nasib masjid itu dan upaya merehabilitasinya. Inilah pertemuan yang menjadi cikal bakal terbentuknya OKI, yang bertujuan melindungi Masjid Al-Aqsa. Pada 2000, kunjungan mantan Perdana Menteri Israel Ariel Sharon ke Al-Haram Al-Syarif memicu lahirnya Intifadah II, yang menewaskan ratusan orang Palestina. Intifadah III pecah pada Oktober 2015, menyusul segerombolan pemuda Yahudi memasuki Al-Haram Al-Syarif untuk beribadah.

    Memang, kalau kunjungan kaum Yahudi untuk beribadah--yang telah berulang kali mereka coba lakukan--dibiarkan, akan jadi preseden buruk yang dapat berujung pada pencaplokan Israel atas masjid ini. Apalagi ada gelagat Israel untuk melakukan hal tersebut. Para arkeolog Israel terus mencari kesempatan untuk menggali tanah di bawah kompleks Masjid Al-Aqsa guna menemukan puing-puing peninggalan kuil Nabi Sulaiman yang diyakini berada persis di bawah masjid. Upaya ini didukung secara diam-diam oleh pemerintah Netanyahu. Warga Palestina curiga bahwa sesungguhnya Israel ingin merobohkan Masjid Al-Aqsa dan di atasnya akan dibangun kembali kuil Nabi Sulaiman. Dengan demikian, Yerusalem akan benar-benar menjadi kota Yahudi. Toh, Yahudinisasi sudah lama dijalankan Israel. Padahal Yerusalem Timur hendak dijadikan ibu kota Palestina merdeka kelak. Sesuai dengan Kesepakatan Oslo (1993), status final Yerusalem Timur akan diputuskan di meja perundingan. Tapi, sejak 1995, proses perdamaian Israel-Palestina jalan di tempat. Bahkan terhenti total sejak 2014. Adapun Israel terus menjalankan politik demografi di Yerusalem Timur yang merugikan Palestina.

    Sejak 1967, Israel selalu menjaga agar warga Yahudi tetap mayoritas di Yerusalem. Kuota perumahan nyaris tidak ada hubungannya dengan perencanaan kota, melainkan digunakan untuk mendesak orang Palestina meninggalkan kota tersebut. Pada 1999, mantan penasihat tinggi Wali Kota Yerusalem, Teddy Kolek, mengungkapkan bahwa pemerintahnya mempunyai target rahasia untuk membatasi populasi Arab pada angka 28,8 persen. Alasannya, supaya tidak ada yang menggugat kepemilikan Israel atas Yerusalem yang lebih besar pada masa mendatang.

    Naiknya Donald Trump sebagai penguasa Gedung Putih, yang tidak lagi berkomitmen pada perdamaian Israel-Palestina berdasarkan solusi dua negara, ikut berkontribusi bagi memburuknya hubungan kedua bangsa. Adapun Israel terus membangun permukiman Yahudi di Tepi Barat, yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dan kesepakatan yang dibuatnya dengan Palestina--yang membuat Palestina frustrasi. Bisa dipastikan hasil akhir pertemuan OKI akan mengecam Israel, yang akan lebih memanaskan suasana, lebih banyak darah yang tertumpah, dan perdamaian semakin sulit diwujudkan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar TNI-Polri yang Pernah Menjabat sebagai Plt Gubernur

    Penunjukan anggota TNI-Polri menjadi Plt Gubernur sudah sempat terjadi beberapa kali. Penunjukan itu diputuskan oleh Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo.