Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Setelah 500 Kamisan

Oleh

image-gnews
Iklan

Lima ratus Kamis sudah Sumarsih dan para aktivis menuntut penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia. Tuntutan bertahun-tahun itu tak kunjung terjawab, bahkan hingga rezim berganti ke pemerintah Joko Widodo.

Ketika mulai menjabat presiden pada Oktober 2014, Jokowi berjanji menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia berat. Saban tahun janji itu ia lontarkan. Pada Januari 2016, dia menyatakan semua kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu akan dituntaskan pada tahun itu. Dia menyebutkan bahwa kasus yang membebani pemerintah itu akan dituntaskan satu demi satu.

Sumarsih, yang kehilangan putranya dalam tragedi Semanggi pada 1998, terus menagih dan mengingatkan. Ia bersama para aktivis selalu mengenakan busana dan payung hitam setiap Kamis. Aksi pada Kamis pekan lalu adalah yang ke-500. Sudah sepatutnya pemerintah mendengarkan tuntutan mereka.

Setidaknya ada delapan kasus besar yang semestinya menjadi prioritas untuk diselesaikan. Di antaranya adalah dua peristiwa Semanggi pada 1998 dan pembunuhan Munir pada 2004. Juga kasus penculikan aktivis pro-demokrasi sepanjang 1997-1998, menjelang kejatuhan rezim Soeharto.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Upaya penyelesaian pelbagai kasus itu tak pernah tuntas. Pengadilan yang digelar hanyalah formalitas, tidak mampu menunjuk otak di balik kejahatan-kejahatan tersebut. Penyelidikan pembunuhan Munir, misalnya, hanya bisa menjerat pelaku di lapangan dan belum menjangkau pengatur utamanya. Padahal berbagai bukti menunjukkan keterlibatan lembaga intelijen pada saat itu.

Harapan agar kasus-kasus itu terselesaikan ternyata tak mudah dipenuhi, bahkan setelah Jokowi, yang didukung banyak aktivis demokrasi, memenangi pemilihan presiden pada 2014. Apalagi setelah kini ia merangkul sejumlah tokoh yang diduga terlibat dalam aneka perkara itu ke dalam lingkaran kekuasaannya.

Sudah saatnya mendengarkan dan memperhatikan tuntutan Sumarsih serta keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Setelah Kamis ke-500 mereka menuntut, Presiden Jokowi semestinya lebih kuat berusaha menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia pada masa lalu. Seperti Sumarsih, publik tak akan lelah menagih janji itu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anies Tanggapi Aturan Baru Bayar PBB-P2 di Jakarta: Harus Ada Sosialiasi

26 detik lalu

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai upacara rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-497 dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kaliata, Jakarta Selatan pada Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Anies Tanggapi Aturan Baru Bayar PBB-P2 di Jakarta: Harus Ada Sosialiasi

Pemprov Jakarta, kata Anies, seharusnya membuat Jakarta sebagai kota yang terbuka dan nyaman.


Inilah Kelebihan dan Kekurangan Wireless Charging

1 menit lalu

HP dengan wireless charging. Foto: Canva
Inilah Kelebihan dan Kekurangan Wireless Charging

Berikut adalah kelebihan dan kekurangan wireless charging.


Egianus Kogoya Disebut Bakal Bebaskan Pilot Susi Air Tanpa Tuntutan Politik

9 menit lalu

Kondisi terkini pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Foto: TPNPB-OPM
Egianus Kogoya Disebut Bakal Bebaskan Pilot Susi Air Tanpa Tuntutan Politik

Egianus Kogoya dikabarkan berencana membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, tanpa tuntutan politik. Namun pembebasan itu tanpa perantara.


Siswi 16 Tahun Asal Klaten Lolos ke Unair Jalur SNBT: It's All Well Written

14 menit lalu

Kampus Universitas Airlangga Surabaya. ANTARA/HO-Humas Unair.
Siswi 16 Tahun Asal Klaten Lolos ke Unair Jalur SNBT: It's All Well Written

Nickita Agiesya Putri, 16 tahun, menjadi mahasiswa termuda Universitas Airlangga (Unair) yang diterima melalui jalur SNBT 2024.


Istana Sebut Harun Masiku Mustinya Bisa Ditangkap dalam Waktu Dekat

14 menit lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditemui di Gedung KSP, Istana Kepresidenen Jakarta, Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Istana Sebut Harun Masiku Mustinya Bisa Ditangkap dalam Waktu Dekat

Moeldoko enggan mengelaborasi saat ditanya apakah Presiden Jokowi mengetahui Harun Masiku dapat ditangkap dalam waktu dekat.


Menteri ESDM Upayakan Gas Murah Setelah Temui Menteri PUPR

18 menit lalu

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023. Rapat tersebut membahas penjelasan terkait perpanjangan izin ekspor tembaga, timah, bauksit, dan mineral lainnya, rencana mitigasi dampak pelarangan ekspor mineral, blueprint pengembangan ekosistem industri pengolahan mineral. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri ESDM Upayakan Gas Murah Setelah Temui Menteri PUPR

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengupayakan biaya energi murah, khususnya gas, setelah bertemu dengan Menteri PUPR Basuki


Ridwan Kamil: Peluang Menjelang Pilkada hingga Saran Pengamat Politik

20 menit lalu

Politikus Golkar Ridwan Kamil dipanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Istana Negara, pada Selasa, 12 Desember 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ridwan Kamil: Peluang Menjelang Pilkada hingga Saran Pengamat Politik

Ridwan Kamil akan mendengarkan pertimbangan partai untuk memutuskan maju di Pilkada Jawa Barat (Jabar) atau Pilkada Jakarta


PAN Hormati Keputusan Golkar soal Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta atau Jawa Barat

25 menit lalu

Viva Yoga Muladi (tengah). TEMPO/Dasril Roszandi
PAN Hormati Keputusan Golkar soal Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta atau Jawa Barat

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, mengatakan masih mempertimbangkan hasil survei untuk menentukan di mana Ridwan Kamil akan maju pilkada.


Perankan Lafran Pane di Film Lafran, Dimas Anggara Bangga dan Dapat Banyak Ilmu

30 menit lalu

Film Lafran. Facebook
Perankan Lafran Pane di Film Lafran, Dimas Anggara Bangga dan Dapat Banyak Ilmu

Dimas Anggara mengagumi sosok Lafran Pane yang menurutnya tangguh, sederhana, dan memiliki visi misi luar biasa.


Soal Pajak Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, Ini Beda Kebijakan Anies Baswedan dengan Pj Heru Budi

31 menit lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Soal Pajak Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, Ini Beda Kebijakan Anies Baswedan dengan Pj Heru Budi

Berikut perbedaan kebijakan Pj Heru Budi Hartono dengan Anies Baswedan terkait pemungutan pajak hunian dengan NJOP di bawah Rp 2 miliar.