M. Alfan Alfian
Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta
Kalau kita baca media massa, sederet peristiwa menyembul ke permukaan, dari pro-kontra Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan yang bermaksud memproteksi ideologi Pancasila, penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus e-KTP, atau aksi walk out tiga fraksi dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Belum lagi soal siapa penyiram air keras Novel Baswedan, penyelundupan narkotik berton-ton, polemik utang biaya insfrastruktur, terorisme, tenaga kerja di luar negeri, perbatasan wilayah, politik identitas, penggandaan uang secara gaib Dimas Kanjeng, dan ratusan berita lainnya. Kalau dirangkum, itulah mozaik masalah bangsa yang wajahnya penuh keruwetan.
Sejauh mana peristiwa-peristiwa tersebut mencerminkan filosofi Preambule UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa? Mengapa para pendiri bangsa memilih kata "mencerdaskan" ketimbang "memintarkan"? Mengapa pula kata "kehidupan" terselip di antara mencerdaskan dan bangsa? Mengapa yang hendak dicerdaskan itu kehidupan bangsa? Pertanyaan-pertanyaan demikian sering terlewatkan dalam ritme hidup kita sebagai bagian dari bangsa.
Saya bersepakat dengan pandangan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa tak sekadar mengilhami Pasal 32 Konstitusi yang terfokus pada pendidikan dan kebudayaan, tetapi jauh lebih mendalam lagi maknanya. Ini terkait dengan kecerdasan seluruh elemen bangsa, termasuk penyelenggara negara, rakyat, dan hubungan-hubungannya.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "cerdas" itu "sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya); tajam pikiran." Mencerdaskan adalah "mengusahakan dan sebagainya supaya sempurna akal budinya; menjadikan cerdas."
Ada dua perspektif yang bisa kita uraikan dalam hal ini. Pertama, kecerdasan itu harus ada di semua elemen dan segmen kebangsaan kita. Hanya dengan posisi atau kondisi cerdaslah yang satu bisa mendorong yang lain untuk juga cerdas. Jadi, harus ada substansi kecerdasan masing-masing. Ini mengingatkan pada petuah Jenderal Sudirman:""Hendaknya perjuangan kita harus kita dasarkan pada kesucian." Kesucian itulah basis ketulusan.
Kedua, kita bisa memaknai "mencerdaskan kehidupan bangsa" sebagai pola hubungan antar-elemen bangsa. Pola hubungan itu bersifat empan papan, yang cerdas, proporsional, dan tentu tidak dalam semangat saling menjatuhkan. Bahasa manajemen modernnya, hubungan yang sinergis, saling menguatkan dalam hal-hal kebaikan dalam kehidupan bangsa. Itulah hakikat "mencerdaskan kehidupan bangsa".
Karena makna "cerdas" melibatkan akal budi, relevanlah syair Syauqi Bey yang dialihbahasakan Buya Hamka berikut ini: Tegak rumah kerana sendi/runtuh sendi rumah binasa/sendi bangsa ialah budi/runtuh budi runtuhlah bangsa. Untuk itu, pentinglah menjaga kecerdasan masing-masing, saling berinteraksi demi kebaikan bangsa. Kecerdasan bukan semata kepintaran, tetapi juga ketulusan, kejujuran. Kecerdasan dalam berbangsa itulah patriotisme.
Sudah banyak uraian budayawan yang menengarai bangsa yang tak sedang krisis kepintaran, karena banyak kaum terdidik dan profesional, tetapi tekor ketulusan dan kejujuran. Banyak yang pintar tapi rakus, korup. Mereka pintar untuk membodohi yang lain, yang notabene membodohi kehidupan bangsa. Mereka bernaung dalam suatu departemen pembodohan dan antikebudayaan, tak tampak tapi efektif daya rusaknya, menggerogoti, dan menghambat laju revolusi mental.
Kita bukan bangsa bodoh, atau setidaknya tak rela kalau dikatakan seperti itu. Kita memang sudah melampaui era, meminjam istilah Nurcholish Madjid, booming sarjana. Kendati rupa-rupa masalah pendidikan kita jumpai, tetapi kondisinya sudah jauh lebih baik. Dapat dimaklumi manakala fokus pendidikan karakter dipandang penting untuk zaman kita karena yang diinginkan bukan peserta didik yang sekadar pintar, tapi juga cerdas.
Kita berikhtiar agar segenap dimensi kehidupan bangsa ini cerdas, termasuk dalam menjaga keutuhan bangsa dalam ritme demokratis. Kecerdasan demokratis penting di tengah serba godaan antidemokrasi. Tapi demokrasi harus terkelola pula secara cerdas agar tak justru membuat musibah. Kita tak bisa membayangkan bangsa yang plural ini dikelola tanpa demokrasi yang bermaslahat.
Apabila tinjauannya politik praktis, setiap kelompok bisa saling mengklaim sudah dalam rel mencerdaskan kehidupan bangsa. Semua merasa paling benar, kendati tanpa ketulusan. Kerap kali politik hanya tontonan membingungkan. Pemilihan umum yang demokratis menjadi penting sebagai bentuk lain mahkamah sejarah. Para politikus dinilai rakyat dan dijatuhkan hukuman atau diberi kepercayaan. Tapi rakyat pun adakalanya menyedihkan kondisinya: permisif dan rabun oleh serangan virus pragmatisme transaksional yang membabi buta.
Untuk itu, lawan utama kita ialah kebodohan dan pembodohan sebagai lawan kecerdasan dan pencerdasan. Maka, kalaulah Gundala Putra Petir sebagai tokoh komik Indonesia harus hadir kembali, maka di dadanya perlu ditulis kalimat: "Mencerdaskan kehidupan bangsa!" Tetapi, masalahnya tentu jauh melampaui jargon tersebut.
