Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Modal Dasar Bisnis Rintisan

Oleh

image-gnews
Iklan

PEMERINTAH tak bisa lagi memandang enteng menjamurnya perusahaan rintisan (start-up) lokal berbasis teknologi digital. Kemajuan teknologi digital adalah keniscayaan, sedangkan derasnya perputaran uang dalam bisnis ini membuatnya berpotensi menjadi salah satu nadi perekonomian nasional.

Riset Google dan Temasek menyebutkan pertumbuhan pasar online di Indonesia sejak 2015 mencapai 26 persen per tahun. Nilainya diperkirakan sekitar Rp 1.082 triliun pada 2025- belum termasuk dana yang disuntikkan investor untuk menggenjot bisnis rintisan.Go-Jek, Tokopedia, dan Traveloka hanyalah sebagian contoh perusahaan pemula lokal yang bisa menggaet dana jumbo luar negeri. Dana segar dari pemodal itu berguna untuk merekrut talenta-talenta terbaik, menerapkan teknologi mutakhir, dan mengembangkan produk.

Pada tahap awal, perusahaan rintisan pasti mengalami defisit. Kucuran modal, selain memperpanjang nyawa, bisa mengakselerasi pertumbuhan perusahaan. Menurut riset Google dan Temasek, Indonesia membutuhkan investasi bisnis digital per tahun minimal sekitar Rp 200-267 miliar hingga 10 tahun ke depan.

Perusahaan modal patungan (venture capital) lokal saat ini tak lebih dari 50. Itu pun, menurut Asosiasi Digital Entrepreneur Indonesia, yang aktif hanya 10 dengan modal terbatas. Padahal jumlah perusahaan rintisan yang harus dibiayai sudah lebih dari 1.400. Karena itu, pemerintah perlu menghapus bisnis rintisan dari daftar negatif investasi. Saat ini investor asing hanya boleh memiliki saham maksimal 49 persen dalam perusahaan dengan nilai investasi kurang dari Rp 100 miliar. Aturan ini menghambat mengucurnya lebih deras dana dari luar negeri. Semestinya tak jadi soal investor luar negeri menjadi pemegang saham mayoritas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah pun mesti membuat kebijakan lain untuk mendorong berkembangnya bisnis rintisan. Misalnya dengan memberikan insentif pajak bagi pemodal ventura dan perusahaan. Selama ini investor dalam negeri, misalnya Bubu Ventures, mengaku tak pernah mendapat insentif dari pemerintah meski telah berkali-kali memodali perusahaan pemula- yang bisnisnya juga kerap gagal.

Pada akhir Juli lalu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik 2017-2019. Dalam lampirannya, pemerintah menjanjikan sejumlah aturan turunan untuk memacu pertumbuhan bisnis rintisan. Dalam permodalan, misalnya, pemerintah berniat melebarkan akses Kredit Usaha Rakyat bagi perdagangan berbasis teknologi. Pemerintah pun bermaksud memberikan hibah bagi bisnis rintisan yang masih dalam tahap inkubasi.

Penyediaan modal alternatif ini penting agar bisnis rintisan tak melulu bergantung pada pemodal ventura. Sebab itu, perancangan aturan turunan peraturan presiden tersebut perlu dikawal supaya niat menumbuhkan bisnis ini tak jauh panggang dari api.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPK Gandeng 4 Lembaga Lakukan Reformasi Tata Kelola Pelabuhan

2 menit lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Gandeng 4 Lembaga Lakukan Reformasi Tata Kelola Pelabuhan

KPK mendorong reformasi tata kelola pelabuhan untuk mengurangi biaya logistik sekaligus kepastian waktu layanan.


Cara Atur Jadwal Postingan Instagram dengan Mudah

6 menit lalu

Berikut cara download Reels Instagram menggunakan aplikasi dan situs web yang cukup praktis. Video langsung terdownload dengan mudah. Foto: Canva
Cara Atur Jadwal Postingan Instagram dengan Mudah

Berikut ini tata cara atur jadwal postingan Instagram di halaman umpan (feed) serta kiat-kiat memilih waktu optimal untuk mengunggahnya.


Aktivitas Vulkanik Berkurang, Badan Geologi Turunkan Status Gunung Ibu Menjadi Siaga

14 menit lalu

Kolom abu vulkanik yang terbentuk akibat aktivitas erupsi Gunung Ibu di Maluku Utara. PVMBG
Aktivitas Vulkanik Berkurang, Badan Geologi Turunkan Status Gunung Ibu Menjadi Siaga

Badan Geologi menurunkan status Gunung Ibu dari level awas menjadi siaga karena aktivitas vulkanik berkurang.


Pakar Sebut Obat TBC Tak Berbahaya buat Ibu Hamil

15 menit lalu

Ilustrasi Tuberkulosis atau TBC. Shutterstock
Pakar Sebut Obat TBC Tak Berbahaya buat Ibu Hamil

Pakar menyebut obat TBC yang digunakan ibu hamil sudah aman dengan bahaya lebih kecil sehingga tak berisiko ke janin.


Bruno Mars Konfirmasi Jadwal Konser di Jakarta September 2024

18 menit lalu

Bruno Mars. Foto: Instagram/@brunomars
Bruno Mars Konfirmasi Jadwal Konser di Jakarta September 2024

Penyanyi pop dan R&B Bruno Mars merilis jadwal konser di Jakarta pada September tahun ini, catat tanggalnya!


Zulhas: Permendag Tata Niaga Tanaman Kratom Segera Terbit

20 menit lalu

Daun Kratom (wikipedia)
Zulhas: Permendag Tata Niaga Tanaman Kratom Segera Terbit

Pemerintah sepakat atur tata niaga kratom. Zulikifli Hasan akan terbitkan Permendag.


Kemendikbudristek Mitigasi Kecurangan Pemalsuan Domisili di PPDB 2024

29 menit lalu

Posko Pelayanan PPDB Tahun 2024 Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan di SMA Negeri 70 Jakarta, pada Senin, 10 Juni 2024. Tempo/Aisyah Aisyah Amira Wakang.
Kemendikbudristek Mitigasi Kecurangan Pemalsuan Domisili di PPDB 2024

Kemendikbudristek mengumpulkan sejumlah elemen dari daerah dan lembaga untuk pengawasan PPDB 2024.


King's College London Cabang Malang Mulai Beroperasi September, Kampus Pertama di KEK Singhasari

33 menit lalu

Segera Beroperasi Di KEK Singhasari, Kampus Cabang King's College London Disiapkan Menjadi Klaster Pendidikan SDM Unggul. Dok Kemenko Perekonomian
King's College London Cabang Malang Mulai Beroperasi September, Kampus Pertama di KEK Singhasari

Kampus King's College London (KCL) akan beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari, Malang Jawa Timur, September mendatang


Tolak Proses Penerbitan Obligasi Daerah, Bey Machmudin Minta Diputuskan saat Gubernur Definitif

40 menit lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Tolak Proses Penerbitan Obligasi Daerah, Bey Machmudin Minta Diputuskan saat Gubernur Definitif

Bey Machmudin berharap agar obligasi daerah dipertimbangkan dengan matang agar tidak membebani anggaran pemerintah provinsi.


Selain Prabowo, Sri Mulyani hingga Puan Maharani Pernah Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama

43 menit lalu

Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih, Prabowo Subianto didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai menerima penyematan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Prabowo  menerima tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri yang disematkan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. TEMPO/M Taufan Rengganis
Selain Prabowo, Sri Mulyani hingga Puan Maharani Pernah Terima Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama

M Prabowo Subianto menerima Bintang Bhayangkara Utama dari Kapolri Listyo Sigit. Selain itu Sri Mulyani hingga Puan Maharani pernah menerima pula.