Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Semiotika Politik Bapak-Anak  

image-profil

image-gnews
Iklan

Seno Gumira Ajidarma
Panajournal.com

Semiotika adalah ilmu tentang tanda. Tiada ruang untuk teori, langsung uji coba analisis saja, karena permainan penanda-penandanya memang menarik: Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Presiden Jokowi, makan siang bersama Gibran, tetapi menghadapi pers hanya berdua dengan putra Presiden- yang tersebutkan adalah bubur gudeg ("Enak sekali," kata AHY), The Yudhoyono Institute, dan Jokowi tak bisa hadir dalam peresmiannya.

Dalam teori Peirce (1839-1914) tentang tiga jenis tanda (simbol, ikon, indeks), indeksikalitas nama-nama ini penting: sebagian tanda merupakan bagian dari keberurutan (misalnya, ada asap, kita pun- tanpa melihatnya- tahu itu disebabkan api). Ambil saja AHY. Urutan terdekat adalah mantan calon gubernur, dan untuk terus mundur ke belakang: keluar dari militer, yang sangat disayangkan atasannya sendiri karena potensinya yang besar. Citra tak terhindarkan: militer (bakal) memimpin sipil.

Namun terdapat percabangan indeksikal: nama Yudhoyono, sebagai bagian dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dua kali menang pemilihan presiden, antara lain dengan melembutkan citra militernya melalui kepandaian bernyanyi (bukankah ini "kelemahan" Prabowo?) sehingga dari kemiliterannya hanya tinggal citra penting: ahli strategi. Trauma "dampak kemiliteran" semasa Orde Baru tak membekas di benak pemilihnya. Simbolisasi andalan kompetitornya, "wakil wong cilik" bagi Megawati dan "Islam nasionalis" bagi Amien Rais, hanya berdaya bagi sejumlah pemilih mereka.

Walaupun tiada hari tanpa kecaman, menjadi presiden dalam dua kali masa jabatan bukan "sekadar pekerjaan" bagi SBY, melainkan proyek identitas yang bukan saja tak perlu hilang, tapi juga perlu diwariskan. Pertanda (yang ditandai) di balik penanda ditariknya AHY keluar dari dunia yang sangat dicintainya adalah besarnya pengorbanan anak kepada orang tua, ketika tradisi dominan adalah sebaliknya. Mungkinkah tafsiran sebagai langkah perkenalan calon presiden 2019 dapat diterima?

Indeks lain lebur dengan pertandaan ikon (penanda yang serupa dengan yang ditandainya): pertemuan antara SBY dan Prabowo Subianto. Dalam semantik semiotika: SBY serupa dengan mantan presiden SBY, Prabowo serupa dengan mantan calon presiden Prabowo. Secara formal keduanya bertemu dalam skala partai, membahas persoalan presidential threshold, tetapi ikonisitas dan indeksikalitas mantan presiden dan calon presiden, artinya "serba presiden", jelas mengarah kepada koalisi dalam pesta demokrasi 2019, dengan AHY yang tak beralasan untuk tidak dilibatkan, jika bukan sebagai presiden, setidaknya wakil presiden.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Politik (pewarisan) identitas SBY dapat dibaca sebagai transformasi dari "saya (mantan) presiden" menjadi "kami (keluarga) presiden"- dan usaha mendekatkan AHY dengan ikon kepresidenan bisa dimulai dari kunjungan ke Istana Negara, mengundang Presiden RI untuk membuka peresmian The Yudhoyono Institute, yang notabene kegiatan swadaya mantan Presiden RI. Keberadaan ikon "dua presiden" di dekat-dekat AHY dalam pragmatik semiotika adalah strategis: suatu langkah catur di papan politik. Lihai!

Bagaimana langkah catur Jokowi? Presiden punya pengalaman politik sebatas gubernur, wali kota, dan bisnis mebel, tapi semestinya mengenal budaya "politik wayang", sengaja ataupun tidak sengaja, langkah-langkahnya tak kalah lihai. Jurus penyetaraan "antara presiden, (mantan) presiden, dan (calon) presiden" diimbangi dengan jurus pemilahan "bapak dengan bapak, anak dengan anak".

Dalam Bharatayudha, anak raja (sepantasnya) berpadanan dengan anak raja, bukan raja, Abimanyu bertarung dengan Lesmana Mandrakumara, bukan Suyudana; padanan hierarkis adalah prinsip: mengetahui sais Arjuna adalah Kresna, Karna meminta Salya menjadi saisnya- tetapi di depan pers, tanda-tanda melekat pada AHY dan Gibran, sesama "anak presiden", tidak menjadikannya sama.

Tampak kontras keduanya: AHY dengan batik artistik dan sepatu hitam, Gibran dengan hoody dan sneakers- formal-nasional terimbangi kasual-global? Meski begitu, kulinernya Gibran "lokal kreatif": bubur gudeg. Permainan memanfaatkan tanda-tanda kekuasaan yang politis (The Yudhoyono Institute = [presiden] intelektual juga lho!), teralihkan (sebagian) bagi keuntungan strategi bisnis. Permintaan pasar atas bubur gudeg kreasi Gibran ini setidaknya untuk sementara, mungkin meningkat, berkat model iklan yang efektif karena konteks: Agus Harimurti Yudhoyono. Lihai!

Semua itu adalah teks. Dalam semiotika, tiap penggunaan teks, tiap penanganan bahasa, tiap semiosis (penggunaan tanda), timbul berkat ideologi yang secara sadar atau tak sadar dikenal pemakai tanda. Suatu pemeriksaan atas mekanismenya akan memperlihatkan bagaimana muslihat atau manipulasi dilakukan (Van Zoest, 1990 [1980]: 62-9) meski ketulusannya sendiri boleh dipercaya- tapi ketulusan bukanlah urusan semiotika.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rencana Tiga Partai Politik Pendukung Anies Baswedan Bahas Cawagub

3 hari lalu

NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta dalam Pilgub Jakarta 2024. Tempo/CiciliaOcha
Rencana Tiga Partai Politik Pendukung Anies Baswedan Bahas Cawagub

PKS, PKB, dan NasDem akan membahas bersama bakal cawagub dari Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Bagaimana sikap awal ketiga partai politik ini.


Sederet Elit Partai Politik di Acara Hari Lahir PKB tanpa Jokowi

3 hari lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyampaikan pidato politik dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Juli 2024. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dengan mengangkat tema
Sederet Elit Partai Politik di Acara Hari Lahir PKB tanpa Jokowi

Para ketua umum partai politik menghadiri hari ulang tahun PKB. Presiden Jokowi tak hadir di acara PKB ini.


Anggota Partai Politik Dominasi Komisioner Badan Pemeriksa Keuangan

18 hari lalu

Sejumlah politikus kembali meramaikan seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
Anggota Partai Politik Dominasi Komisioner Badan Pemeriksa Keuangan

Kehadiran anggota partai politik di pendaftaran komisioner Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menimbulkan kekhawatiran atas nasib auditor negara.


Dihadiri Banyak Wartawan, Megawati Sebut Acara PDIP Tetap Jadi Magnet Berita

21 hari lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tiba di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024. Foto: PDIP
Dihadiri Banyak Wartawan, Megawati Sebut Acara PDIP Tetap Jadi Magnet Berita

Megawati mengucapkan apresiasinya terhadap wartawan yang hadir di acara PDIP.


DPW PPP Bali Dorong Perubahan AD/ART untuk Buka Peluang Orang Luar Jadi Ketum

28 hari lalu

Kedua massa tersebut dari Front Kader Ka'bah Bersatu (FKKB) dan Front Kader Penjaga Partai (FKPP). Mereka berunjuk rasa mengenani kepemimpinan PLT Ketua Umum PPP Mardiono di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Menteng, Jakarta Pusat, 14 Juni 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
DPW PPP Bali Dorong Perubahan AD/ART untuk Buka Peluang Orang Luar Jadi Ketum

Sebelumnya Wakil Ketua Umum PPP, Amir Uskara, mengatakan ada syarat khusus untuk menjadi ketua umum PPP. Pernah jadi pengurus di DPW atau di DPP.


PAN Gelar Rakernas Sabtu Lusa, Bahas Kongres hingga Pilkada

29 hari lalu

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bersama delapan puluh kedua DPD dan sekertaris PAN se-Indonesia usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 10 Mei 2024. Zulhas membantah pertemuan dengan presiden terkait permintaan jatah kursi menteri. TEMPO/Subekti.
PAN Gelar Rakernas Sabtu Lusa, Bahas Kongres hingga Pilkada

Viva menyampaikan, PAN juga akan merevisi aturan partai. Menurut dia, pembahasan itu merupakan upaya menjunjung demokrasi di internal partai.


12 Syarat Jadi Komisioner KPK, Anda Berminat?

33 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
12 Syarat Jadi Komisioner KPK, Anda Berminat?

Indeks Persepsi Korupsi 2023 rilisan TII menunjukkan skor 34, merosot dari 110 menjadi 115. Siapa boleh jadi komisioner KPK?


Jokowi Bantah Bahas Pilkada dengan Pimpinan Parpol Akhir Mei Lalu

37 hari lalu

Presiden Jokowi menjelaskan tentang program pompanisasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di semua provinsi rawan kekeringan, seusai peninjauan ke Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Jokowi Bantah Bahas Pilkada dengan Pimpinan Parpol Akhir Mei Lalu

Jokowi membantah pernah membahas pilkada ketika bertemu dengan pimpinan parpol pemerintah, akhir Mei lalu. Berbeda dengan keterangan Zulkifli.


Gerak Cepat Bobby Nasution Dekati Partai Politik untuk Pilgub Sumut, Apa Saja Parpol yang Didekati Mantu Jokowi?

49 hari lalu

Wali Kota Medan Bobby Nasution usai menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bakal calon gubernur Sumatera Utara di DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Senen, Jakarta, Selasa, 4 Juni 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan Bobby lulus dalam UKK calon gubernur Sumatera Utara. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Gerak Cepat Bobby Nasution Dekati Partai Politik untuk Pilgub Sumut, Apa Saja Parpol yang Didekati Mantu Jokowi?

Wali Kota Medan Bobby Nasution gercep mendekati sejumlah partai politik untuk mendukung dirinya maju di Pilgub Sumut 2024.


Diberikan Izin Usaha Pertambangan, Ini 13 Larangan yang Harus Dipatuhi Ormas Keagamaan

51 hari lalu

 NU dan Muhammadiyah. Wikipedia-Muhammadiyah
Diberikan Izin Usaha Pertambangan, Ini 13 Larangan yang Harus Dipatuhi Ormas Keagamaan

ormas keagamaan mendapatkan izin usaha pertambangan dari Jokowi. Berikut 13 larangan ormas, termasuk ormas keagamaan.