Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Timbul-Tenggelam Proyek Monorel

Oleh

image-gnews
Iklan

Terhentinya proyek monorel membuktikan kacau-balaunya skema investasi dan pembiayaan proyek infrastruktur. Empat belas tahun lalu, pemerintah berkeras membangun proyek ini. Ratusan tiang penyangga rel pun menjulang di sepanjang Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan; dan sebagian wilayah Senayan, Jakarta Pusat. Ada harapan bahwa proyek ini akan menjadi salah satu solusi mengatasi kemacetan Jakarta.

Tapi harapan itu pupus. Pemerintah DKI Jakarta memutus kontrak pembangunan monorel pada 2015 karena pelaksananya, PT Jakarta Monorail, tak mampu memenuhi 15 persyaratan. Syarat itu antara lain kecukupan modal, jaminan bank sebesar 5 persen dari total investasi, dan ganti rugi tiang kepada konsorsium lama yang dipimpin PT Adhi Karya.

Kini, harapan baru muncul. Pemerintah melirik proyek light rail transit (LRT) di lokasi proyek itu yang terintegrasi dengan jalur LRT dari Bekasi dan Bogor.

Jika membandingkan skema pembiayaan proyek pembangunan monorel dengan LRT, pemerintah pusat seperti menjilat ludah sendiri. Pada 2004, Kementerian Keuangan yang saat itu dipimpin Sri Mulyani menolak menjadi penjamin dan menyerahkan sepenuhnya proyek monorel kepada swasta. Maka terjadilah bongkar-pasang perusahaan anggota konsorsium yang mendanai monorel, hingga kemudian pemerintah DKI Jakarta mengambil alih proyek tersebut dan tak kunjung merampungkannya.

Sekarang, dengan Menteri Keuangan yang sama, pemerintah pusat bersedia menjamin proyek LRT senilai Rp 27 triliun melalui skema penyertaan modal negara (PNM) sebesar Rp 9 triliun. PNM diberikan kepada PT Adhi Karya sebagai investor sekaligus kontraktor sebesar Rp 1,4 triliun dan PT Kereta Api Indonesia Rp 7,6 triliun. Sisa dana proyek, Rp 18 triliun, dicarikan melalui pinjaman bank dengan penjaminan pemerintah pusat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Langkah pemerintah DKI memutus kontrak secara sepihak mencerminkan tak matangnya rencana tata kota. Bagaimana wajah Ibu Kota hingga 2030 sejatinya sudah tergambar dalam rencana tata ruang wilayah. Artinya, ihwal perlu-tidaknya monorel tentu bisa diketahui dari rencana struktur ruang sistem jaringan transportasi darat dalam Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Nomor 1 Tahun 2012.

Apalagi berubahnya sikap pemerintah pusat seiring dengan perubahan kebijakan pemimpin bisa memperkeruh iklim investasi. Jika memang sejak awal proyek monorel tak layak digarap, sebaiknya pemerintah terbuka saja, bukan justru mengambangkannya dengan dalih menolak memberi jaminan.

Saat ini, Indonesia berada di peringkat ke-91 dalam hal kemudahan berusaha versi Bank Dunia-naik 15 peringkat dari tahun lalu. Namun, dengan kondisi tanpa "ideologi" pembangunan hingga penerjemahan skema pembiayaan, akan sulit mencapai posisi 40 besar dalam hal kemudahan berinvestasi seperti cita-cita Presiden Joko Widodo.

Ideologi pembangunan dan penerjemahannya dalam bentuk skema pembiayaan menjadi panduan bagi investor. Dengan panduan itu, mereka bisa mengetahui mekanisme dan prospek bisnis ke depan. Pergantian rezim pemerintah jangan sampai mengubah haluan pembangunan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Spesifikasi Utama iQOO 13 Terungkap, Ini Detailnya

3 menit lalu

Robiat Fahlevie, Social Media & Community Manager dan Praditya Andika, Senior Product Manager iQOO Indonesia memperlihatkan 2 varian warna dari iQOO 11 5G. Ini adalah ponsel iQOO pertama yang akan hadir di Indonesia. Foto: Maria Fransisca Lahur
Spesifikasi Utama iQOO 13 Terungkap, Ini Detailnya

Ponsel iQOO 13 akan dibekali bingkai tengah berbahan metal serta kaca di bagian depan dan belakang.


8 Rumah Dekat Mall Season City Ludes Dilahap Api, Diduga karena Suami Bakar Baju Istri

5 menit lalu

Puing-puing rumah dekat Mall Season City, Jakarta, yang terbakar pada Rabu malam, 19 Juni 2024. Para warga tampak mencari harta bendanya di bawah reruntuhan bangunan. TEMPO/Amelia Rahima Sari
8 Rumah Dekat Mall Season City Ludes Dilahap Api, Diduga karena Suami Bakar Baju Istri

8 rumah di dekat Mall Season City ludes dilahap api pada Rabu malam. Warga menduga kebakaran dipicu seorang suami yang membakar baju istrinya.


Rapor Pemain Timnas Jerman saat Kalahkan Hungaria di Euro 2024: Toni Kroos, Gundogan, hingga Musiala

7 menit lalu

Pemain Jerman Ilkay Gundogan mencetak gol ke gawang Hungaria dalam pertandingan Grup A Euro 2024 di Stuttgart Arena, Stuttgart, 19 Juni 2024. REUTERS/Heiko Becker
Rapor Pemain Timnas Jerman saat Kalahkan Hungaria di Euro 2024: Toni Kroos, Gundogan, hingga Musiala

Timnas Jerman lolos ke babak 16 besar Euro 2024 setelah mengalahkan Hungaria 2-0. Simak rapor para pemainnya dalam laga tersebut.


Bandara Kualanamu Internasional Bisa Dorong Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Sumut

8 menit lalu

Bandara Kualanamu, Sumatera Utara.
Bandara Kualanamu Internasional Bisa Dorong Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Sumut

Pengamat menilai ada manfaat ekonomi yang dihasilkan dari Bandara Kualanamu Internasional atau KNIA walau belum bisa bantu genjot pertumbuhan ekonomi


Anak Buah Syahrul Yasin Limpo Beda Kesaksian Soal Sumber Pembayaran Fee Febri Diansyah dkk

11 menit lalu

Mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono saat bersaksi pada sidang lanjutan kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi mahkota yakni mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
Anak Buah Syahrul Yasin Limpo Beda Kesaksian Soal Sumber Pembayaran Fee Febri Diansyah dkk

Dalam kesaksiannya, Kasdi Subagyono mengatakan tidak tahu-menahu sumber uang untuk sisa pembayaran Febri Diansyah dkk.


Jokowi Sebut Penjudi Online Tidak Dapat Bansos, PPATK: Satgas Kejar Bandar

18 menit lalu

Refleksi tampilan gawai saat warga saat melihat iklan judi online di Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir sebanyak 2,1 juta situs web untuk memberantas perjudian dalam jaringan atau online di Indonesia. ANTARA /Aprillio Akbar
Jokowi Sebut Penjudi Online Tidak Dapat Bansos, PPATK: Satgas Kejar Bandar

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa pelaku judi online tidak akan mendapat Bansos. Satgas akan terus kejar bandar judi.


Politikus Golkar Bilang Ahmad Luthfi Jadi Prioritas Partainya untuk Diusung di Pilgub Jateng

22 menit lalu

Kapolda Jawa Tengah Ahmad Luthfi. mitrapolri.com
Politikus Golkar Bilang Ahmad Luthfi Jadi Prioritas Partainya untuk Diusung di Pilgub Jateng

Menurut Doli, dari dua bakal calon yang muncul di Golkar, kecondongan tetap mengarah ke Ahmad Luthfi.


Golkar Lebih Condong Dukung Ridwan Kamil Maju Cagub Jawa Barat Ketimbang Jakarta

24 menit lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ketika ditemui usai Salat Idulfitri 1445 H di Masjid Ainul Hikmah, DPP Partai Golkar, Slipi Jakarta pada Rabu, 10 April 2024. TEMPO/Defara
Golkar Lebih Condong Dukung Ridwan Kamil Maju Cagub Jawa Barat Ketimbang Jakarta

Partai Golkar mengaku lebih condong mendukung Ridwan Kamil untuk maju sebagai calon Gubernur Jawa Barat dibandingkan DKI Jakarta.


Pelaku Judi Online Terima Bansos, Pengamat: Merugikan Pembayar Pajak

29 menit lalu

Warga mengakses situs judi online melalui gawainya di Bogor, Jawa Barat, Kamis, 30 Mei 2024. ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Pelaku Judi Online Terima Bansos, Pengamat: Merugikan Pembayar Pajak

Presiden Joko Widodo atau Jokowi membentuk satuan tugas pemberantasan judi online


Terpopuler: Sebab Muhammadiyah Marah dan Tarik Dana dari BSI, Polemik PBB di Jakarta Era Ahok, Anies dan Heru Budi

34 menit lalu

Logo Muhammadiyah. wikipedia.org
Terpopuler: Sebab Muhammadiyah Marah dan Tarik Dana dari BSI, Polemik PBB di Jakarta Era Ahok, Anies dan Heru Budi

Berita terpopuler bisnis pada Rabu, 19 Juni 2024, dimulai dari alasan Muhammadiyah marah dan menarik dananya dari BSI.