Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Debat Panjang

Oleh

image-gnews
Iklan

Beda pendapat itu biasa. Beda pendapatan juga biasa. Tergantung di posisi mana seseorang berada. Kalau dia menjadi wakil rakyat, nasibnya lebih untung. Pendapatan banyak dan berbeda pendapat pun dilakukan di antara mereka berhari-hari sampai pekerjaannya molor. Tak ada yang mencela. Mereka baru dicela kalau di ruang rapat ketahuan tidur. Berbeda dengan menteri yang kalau tidur di ruang tunggu bandara bisa dipuji.

Tapi sesekali mari kita gugat cara berbeda pendapat di DPR yang panjang itu. Ambil contoh teranyar, kasus Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum yang sampai kini belum rampung.

Sampai hari terakhir, muncul lima poin krusial, salah satunya tentang ambang batas persyaratan calon presiden (presidential threshold). Ada usul tanpa ambang batas, ada usul 15 persen bahkan lebih. Padahal UUD 1945 hasil amendemen tak secuil pun menyebutkan ada persyaratan ambang batas itu. Pasal 6A ayat 2 menyebutkan: "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politikatau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaanpemilihan umum."

Kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden 2019 digelar serentak. Karena ini pemilihan serentak pertama kali, kalau ada usul memakai presidential threshold, lalu perolehan suara mana yang dipakai? Ada pendapat (ingat bukan pendapatan) yang dipakai pada hasil Pemilu 2014. Ada dua masalah yang membuat kecebong pun tertawa. Pada 2019, ada partai baru yang ikut pemilu. Haknya mencalonkan presiden menjadi hilang. Lalu apakah partai besar yang ikut Pemilu 2019 nanti yakin masih besar, sementara kiprahnya banyak menyakiti hati rakyat? Misalnya, mencoba terus melemahkan KPK lewat hak angket.

Mumpung menyebut hak angket KPK, mari berhenti membicarakan RUU Pemilu. Hak angket KPK disebut cacat hukum. Ini kajian 132 pakar hukum yang tergabung dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara. Menurut Ketua Umum Asosiasi, Prof Mahfud Md., tiga cacat itu adalah subyek dan obyeknya yang keliru, ditambah prosedurnya yang salah. Bagi yang bukan pakar hukum apa pun, cacat hak angket itu lebih jelas lagi. Ada ketakutan jika KPK semakin kuat, sementara "survei membuktikan" DPR lembaga paling korup.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mari lihat debat panjang di luar DPR, kasihan wakil rakyat dicandain terus. Soal sekolah seharian, yang merupakan ide cemerlang Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy, yang berbau kota besar dan seolah-olah semua rakyat negeri ini makmur sentosa. Bagaimana kebijakan menteri bisa dilaksanakan di seluruh negeri yang bineka ini kalau menteri tak punya hak mengelola sekolah?

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang "Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan" dalam pasal 17 berbunyi: "Gubernur bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya." Dalam pasal 28, tanggung jawab diberikan kepada bupati dan wali kota dengan bunyi yang sama dengan pasal 17. Jadi menteri bisa saja merumuskan sistem dan menetapkan kebijakan pendidikan nasional. Namun, apakah itu bisa dijalankan atau tidak di daerah, gubernur dan bupati yang paling tahu. Bahkan, sejak tahun lalu, wewenang mengelola SMA dan SMK dialihkan dari kabupaten/kota ke provinsi.

Yang punya gedung sekolah, murid, dan guru adalah pemerintah daerah. Pandai-pandai merekalah mengelolanya sesuai dengan kondisi. Kini banyak daerah yang menolak "sistem dan kebijakan" menteri itu. Apa perlu debat berhari-hari?

Putu Setia
@mpujayaprema

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pegadaian Salurkan 822 Ekor Hewan Kurban

34 detik lalu

Pegadaian menyelenggarakanpenyembelihan hewan kurban di The Gade Tower, pada Rabu (19/06).
Pegadaian Salurkan 822 Ekor Hewan Kurban

PT Pegadaian menyalurkan total 822 ekor hewan kurban yang dilakukan serentak di Kantor Pusat dan 12 Kantor Wilayah Pegadaian seluruh Indonesia, dalam rangka menyemarakkan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah.


Mentan Amran Siapkan Program Keberlanjutan Produksi Pertanian

8 menit lalu

Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat rapat kerja komisi IV DPR RI di Jakarta, (20/6/2024).
Mentan Amran Siapkan Program Keberlanjutan Produksi Pertanian

Langkah antisipatif Kementan untuk menghadapi musim kemarau panjang yang diproyeksikan akan berdampak signifikan terhadap sektor pertanian nasional.


Kemenlu: Ada 165 WNI di Luar Negeri Terancam Hukuman Mati

9 menit lalu

Judha Nugraha, Direktur perlindungan WNI & BHI Kementerian Luar Negeri. antaranews.com
Kemenlu: Ada 165 WNI di Luar Negeri Terancam Hukuman Mati

Pemerintah saat ini masih mendampingi 165 WNI terancam hukuman mati di sejumlah negara.


Temukan Pria Paruh Baya Cabuli Anak Perempuan 10 Tahun di Bekasi, Komnas PA Lapor Polisi

13 menit lalu

Ilustrasi pencabulan anak. shutterstock.com
Temukan Pria Paruh Baya Cabuli Anak Perempuan 10 Tahun di Bekasi, Komnas PA Lapor Polisi

Peristiwa pencabulan anak di Bekasi ini terjadi saat ibu korban menceritakan kondisi ekonominya kepada pelanggannya.


Penyakit Jantung Koroner Hantui Usia Produktif, Gaya Hidup Sehat Pencegahan Utamanya

18 menit lalu

Ilustrasi Serangan Jantung. thestar.com.my
Penyakit Jantung Koroner Hantui Usia Produktif, Gaya Hidup Sehat Pencegahan Utamanya

Dokter menekankan pentingnya gaya hidup sehat bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya penyakit jantung koroner.


Pelatih Timnas Kanada Ingin Timnya Tak Gentar Hadapi Argentina dan Lionel Messi di Laga Pertama Copa America 2024

19 menit lalu

Jesse Marsch. REUTERS/Stephane Mahe
Pelatih Timnas Kanada Ingin Timnya Tak Gentar Hadapi Argentina dan Lionel Messi di Laga Pertama Copa America 2024

Timnas Kanada akan menghadapi Argentina pada laga pertama Copa America 2024 pada Jumat pagi WIB.


Yayasan Pantau Serahkan Penghargaan Pogau untuk Bocor Alus Politik Tempo

21 menit lalu

Tim Bocor Alus Politik menerima penghargaan Pogau dari Yayasan Pantau, Kamis, 20 Juni 2024. TEMPO
Yayasan Pantau Serahkan Penghargaan Pogau untuk Bocor Alus Politik Tempo

Yayasan Pantau menyerahkan penghargaan Pogau untuk Tempo yang membuat podcast Bocor Alus.


Liverpool Berminat dengan Kenan Yildiz, Mengenal Pesepak Bola Asal Turki Ini

26 menit lalu

Aksi pemain Juventus, Kenan Yildiz menjebol gawang Frosinone dalam laga perempat final Coppa Italia di Allianz Stadium, Turin, Italia, 11 Januari 2024. Hasil ini mengantarkan Juventus ke semifnal Coppa Italia dan akan menghadapi Lazio yang lebih dulu lolos dengan menyingkirkan AS Roma 1-0.  REUTERS/Massimo Pinca
Liverpool Berminat dengan Kenan Yildiz, Mengenal Pesepak Bola Asal Turki Ini

Liverpool mengincar pemain muda Juventus Kenan Yildiz


Bapenda Jakarta Klaim Sudah Lakukan Sosialisasi soal Aturan Baru Bayar PBB-P2

28 menit lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Bapenda Jakarta Klaim Sudah Lakukan Sosialisasi soal Aturan Baru Bayar PBB-P2

Anies sebelumnya mengimbau aturan baru soal PBB-P2 itu seharusnya disosialisasikan lebih dulu sebelum diterapkan.


Koalisi Pertanyakan Urgensi Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo

30 menit lalu

Presiden Jokowi memberikan gelar istimewa Jenderal TMI kehormatan bintang empat kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, kawasan Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024.  TEMPO/Daniel A. Fajri
Koalisi Pertanyakan Urgensi Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo

Pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo disebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.