Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Serentak

Oleh

image-gnews
Iklan

Kata "serentak" ini sesungguhnya menjadi pemicu kisruhnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilu yang baru. Selama sembilan bulan dibahas, persis seperti orang mengandung, akhirnya "bayi" dilahirkan lewat operasi berdarah. Kalau fraksi-fraksi di DPR dianggap wakil keluarga, ada empat fraksi yang tak mau melihat proses kelahiran sang jabang bayi dan memilih ke luar ruangan. Sementara pimpinan DPR, sebut saja ibarat dokter, tinggal dua. Satu berstatus tersangka dan satu lagi dipecat partainya.

Masalah yang diperdebatkan dengan alot adalah apakah ambang batas pemilihan presiden digunakan pada pemilu serentak tahun 2019 nanti. Pemerintah ngotot dengan ambang batas itu dan tentu diiringi oleh partai pendukungnya, kecuali PAN. Alasannya, untuk mendapatkan presiden yang didukung mayoritas parlemen, pemilu lebih sederhana, dan hemat biaya. Alasan lainnya yang terlalu mengada-ada: supaya tak sembarang orang bisa mencalonkan diri asal ada partai yang mendukung. Kalau setiap partai mengusulkan, berapa banyak calon presiden, bisa sepuluh lebih.

Yang menolak ambang batas alasan utamanya sesuai dengan konstitusi. UUD 1945 Pasal 6A ayat 2 (ini hasil amendemen ke-3) berbunyi: "Pasangan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum". Tidak dicantumkan ambang batas, tapi bukan berarti tidak boleh dibuat karena peraturan lebih lanjut diatur dalam undang-undang khusus soal pemilu.

Di sinilah kata "serentak" menjadi penting karena kata itu muncul dalam keputusan Mahkamah Konstitusi 2013 bahwa Pemilu 2019 adalah pemilu serentak antara pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan serentak itu artinya "bersama-sama" dan diperjelas lagi "tentang gerakan dan waktunya". Artinya, orang mencoblos pada saat bersamaan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bagaimana menentukan ambang batas pilpres kalau hasil pilegnya saja belum ada, dari mana dapat hitungan suara yang diperoleh partai? Pemerintah dan partai koalisi pendukung yang ngotot persyaratan ambang batas dengan enteng menyebut suara partai yang dipakai adalah suara Pemilu 2014. Ini logika aneh bin ajaib. Apakah suara yang diraih partai pada Pemilu 2014 sudah pasti sama dengan yang akan diraihnya pada 2019? Pergerakan pemilih tak menjamin hal itu.

Mari berandai-andai dengan ambang batas 20 persen patokan suara Pemilu 2014. Partai besar saat ini aman mencalonkan presiden, apalagi berkoalisi. Calon pun terbatas karena ada asumsi calon terpilih harus didukung mayoritas parlemen. Kalau calon presiden itu bagus dan dipilih mayoritas rakyat, jadilah dia presiden. Namun apa partai yang mengusung itu juga dipilih oleh rakyat? Belum tentu. Apalagi kalau-ini berandai-andai lagi-rakyat mematuhi imbauan para pegiat antikorupsi agar tidak memilih partai yang mendukung Panitia Angket KPK. Maka presiden terpilih bisa saja tidak didukung mayoritas parlemen karena rakyat makin cerdas.

Kalau mau jaminan nyata presiden didukung mayoritas parlemen, hapuskan kata "serentak" pada Pemilu 2019, serahkan ke Mahkamah Konstitusi. Pisahkan antara pileg dan pilpres dalam rentang waktu secukupnya, sehingga calon presiden betul-betul didukung parlemen yang sudah ada, bukan parlemen kira-kira. Soal biaya? Ya, demokrasi mana ada yang murah. Namun waktunya sudah mepet. Lebih arif kalau Mahkamah Konstitusi mengembalikan ke pemilu serentak dengan logika yang benar, tanpa ambang batas. PUTU SETIA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


4 Mesin Gol Bersaing Jadi Top Skor Euro 2024: Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Harry Kane, Romelu Lukaku

24 menit lalu

Pemain timnas Portugal, Cristiano Ronaldo. REUTERS/Rodrigo Antunes
4 Mesin Gol Bersaing Jadi Top Skor Euro 2024: Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Harry Kane, Romelu Lukaku

Piala Eropa 2024 atau Euro 2024 akan dimulai Jumat malam ini, 14 Juni, menghadirkan persaingan menarik para mesin gol untuk berebut posisi top skor.


Tak Mau Usung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, Demokrat: Tak Terdaftar Dalam Usulan

27 menit lalu

Spanduk bergambar Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terpampang di kawasan Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Ahad, 3 September 2023. Partai Demokrat memutuskan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan kepada bakal Calon Presiden Anies Baswedan setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dipilih sebagai bakal Calon Wakil Presiden. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tak Mau Usung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, Demokrat: Tak Terdaftar Dalam Usulan

Demokrat menyebut nama Anies Baswedan tak masuk daftar yang diusulkan internal partai atau aspirasi masyarakat untuk menjadi calon Gubernur Jakarta.


BMKG Peringatkan Potensi Banjir di Empat Provinsi hingga 20 Juni 2024

29 menit lalu

Petugas Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memeriksa alat Actinograph untuk mengukur intensitas radiasi matahari di Taman Alat Cuaca BMKG Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2023. BMKG memprediksi musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia akan berlangsung hingga akhir Oktober dan awal musim hujan terjadi pada awal November 2023. Tempo/Tony Hartawan
BMKG Peringatkan Potensi Banjir di Empat Provinsi hingga 20 Juni 2024

BMKG peringatkan potensi banjir di Sumatera Selatan, Maluku, Papua Tengah dan Papua Barat Daya hingga 20 Juni mendatang.


Soal Calon Menteri Pemerintahan Prabowo-Gibran, Demokrat: Mas AHY Kader Terbaik

33 menit lalu

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto: Partai Demokrat
Soal Calon Menteri Pemerintahan Prabowo-Gibran, Demokrat: Mas AHY Kader Terbaik

Herzaky mengatakan Partai Demokrat juga kerap mengikuti diskusi untuk membahas program pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.


YLKI Kritik Penundaan Cukai Minuman Berpemanis: Anak-anak Akan jadi Korban

42 menit lalu

Puluhan massa dari organisasi CISDI bersama dengan Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan aksi demo mendukung diberlakukannya cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di kawasan Patung Kuda, Monas,  Jakarta, Rabu 18 Oktober 2023. Studi meta analisis pada 2021 dan 2023 mengestimasi setiap konsumsi 250 mililiter MBDK akan meningkatkan risiko obesitas sebesar 12 persen, risiko diabetes tipe 2 sebesar 27 persen, dan risiko hipertensi sebesar 10 persen (Meng et al, 2021; Qin et al, 2021; Li et al, 2023). Mengadaptasi temuan World Bank (2020), penerapan cukai diprediksi meningkatkan harga dan mendorong reformulasi produk industri menjadi rendah gula sehingga menurunkan konsumsi MBDK. Penurunan konsumsi MBDK akan berkontribusi terhadap berkurangnya tingkat obesitas dan penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, hingga penyakit jantung koroner. TEMPO/Subekti.
YLKI Kritik Penundaan Cukai Minuman Berpemanis: Anak-anak Akan jadi Korban

YLKI mengkritik keras penundaan pungutan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan plastik hingga tahun 2025.


10 Fakta Menarik Jerman vs Skotlandia, Laga Pembuka Euro 2024 Malam Ini

46 menit lalu

Timnas Jerman. REUTERS/Heiko Becker
10 Fakta Menarik Jerman vs Skotlandia, Laga Pembuka Euro 2024 Malam Ini

Turnamen Euro 2024 atau Piala Eropa 2024 akan dibuka Jumat malam ini waktu setempat atau Sabtu dinihari, 15 Juni, dbuka laga Jerman vs Skotlandia.


KPK Tetap Minta Dikabari Jika Ada yang Tahu Posisi Harun Masiku

46 menit lalu

Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menghadirkan dua karyawan PT. Amarta Karya (Persero), Pandhit Seno Aji dan Deden Prayoga (kanan), resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2024. PT. Amarta Karya (Persero) merupakan anak perusahan Badan Usaha Milik Negara. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tetap Minta Dikabari Jika Ada yang Tahu Posisi Harun Masiku

Ucapan Alexander Marwata soal Harun Masiku bisa ditangkap dalam waktu sepekan dianggap sebagai motivasi untuk penyidik KPK.


Piala Eropa 2024 Dimulai Jumat Malam Ini 14 Juni, Simak Jadwal Siaran Langsungnya

53 menit lalu

Logo Euro 2024.
Piala Eropa 2024 Dimulai Jumat Malam Ini 14 Juni, Simak Jadwal Siaran Langsungnya

Turnamen sepak bola Euro 2024 atau Piala Eropa 2024 akan berlangsung di Jerman mulai Jumat malam ini, 14 Juni.


BMKG: Waspadai Potensi Hujan Disertai Petir di Sebagian Jakarta Timur dan Jakarta Utara

55 menit lalu

Pengendara kendaraan bermotor menembuh cuaca hujan yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya, Selasa 30 Januari 2024. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi El Nino Southern Oscillation (ENSO) akan melemah dan berangsur ke kondisi netral pada tahun ini. TEMPO/Subekti.
BMKG: Waspadai Potensi Hujan Disertai Petir di Sebagian Jakarta Timur dan Jakarta Utara

BMKG memprakirakan cuaca Jakarta hari ini bervariasi antara berawan hingga hujan sedang.


13 Bakal Calon Rektor Unpad Adu Gagasan, Ketua MWA Minta Target Masuk Top 300 Dunia

57 menit lalu

Gedung Rektorat Universitas Padjadjaran, Jatinangor. Doc: Unpad.
13 Bakal Calon Rektor Unpad Adu Gagasan, Ketua MWA Minta Target Masuk Top 300 Dunia

Sebanyak 13 orang bakal calon Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) periode 2024-2029 mengadu gagasan di Rapat Pleno Terbuka Majelis Wali Amanat atau MWA di Bandung, Kamis, 13 Juni 2024. Dibagi menjadi tiga sesi, setiap bakal calon menyampaikan gagasannya selama sepuluh menit yang dilanjutkan dengan tanya jawab. "Targetnya adalah Rektor harus bisa membawa Unpad untuk menjadi top 300 dunia," kata Ketua MWA Unpad Arief Yahya, lewat keterangan tertulis.