Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alokasi Anggaran buat Partai

Oleh

image-gnews
Iklan

Kebijakan menaikkan alokasi anggaran negara buat partai politik sebetulnya bagus untuk mencegah korupsi di kalangan politikus. Hanya, kenaikan seharusnya dilakukan secara bertahap dan disertai tuntutan agar partai politik membenahi diri.

Pemerintah menyetujui kenaikan jatah anggaran bagi partai politik sebesar hampir 10 kali lipat. Semula dana bantuan negara sebesar Rp 108 untuk setiap suara yang diperoleh partai dalam pemilu, tapi mulai tahun depan nilainya dinaikkan menjadi Rp 1.000. Artinya, saban tahun pemerintah harus mengeluarkan Rp 124,9 miliar untuk semua partai yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Angka ini belum termasuk dana bagi pengurus partai politik di provinsi dan kabupaten yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Angka itu relatif kecil jika dibandingkan dengan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 yang diproyeksikan mencapai Rp 2.204,3 triliun. Namun penghematan sekecil apa pun amat berarti ditengah defisit anggaran negara yang semakin lebar. Dalam Rancangan APBN tahun depan, defisit dipatok 2,14 persen dari produk domestik bruto atau tak boleh melebihi Rp 325,9 triliun. Bila proyeksi pendapatan meleset, bukan tak mungkin angkanya membengkak seperti tahun ini- dari 2,41 persen menjadi 2,92 persen.

Untuk menghemat anggaran, kenaikan dana untuk partai politik bisa dilakukan secara bertahap sambil menyempurnakan pola pemberian bantuan. Jika tujuannya untuk mencegah korupsi, ketentuan pembagian dana seharusnya dikaitkan dengan tujuan mulia ini. Cara membagi bantuan sebaiknya tidak semata-mata didasarkan pada perolehan suara partai dalam pemilu, tapi juga perlu ditambah variabel lain, seperti kesungguhan kalangan partai politik dalam menghindari korupsi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jumlah bantuan bisa dikurangi jika banyak politikus dari suatu partai terlibat dalam kasus korupsi. Sebaliknya, pemerintah bisa memberikan tambahan bantuan bagi partai yang benar-benar antikorupsi dan transparan dalam melaporkan keuangannya. Selama ini pengelolaan keuangan partai dianggap buruk. Sebagian partai politik bahkan tak mau membuka catatan keuangannya. Padahal, sebagai pemakai anggaran negara, partai politik wajib membeberkan keuangannya kepada publik.

Pemerintah juga bisa memberikan syarat lain, seperti kesungguhan partai politik dalam mendorong perempuan masuk ke dunia politik. Kandidat perempuan seharusnya tidak hanya dipasang sebagai pelengkap kuota 30 persen, tapi juga perlu ditaruh di nomor urut atas dalam pemilu legislatif agar peluang terpilih lebih besar.

Banyak kelemahan partai politik yang perlu dibenahi demi mewujudkan demokrasi yang lebih berkualitas. Pemerintah semestinya menggunakan anggaran negara demi mendorong partai politik berbenah. Menghamburkan anggaran negara untuk partai secara berlebihan dan tanpa ada syarat yang ketat sungguh tidak bijak.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Top 3 Hukum: Sewa Helikopter Menteri Budi Karya, Saksi Ahli untuk Pemeriksaan Teyeng Wakatobi, dan Kronologi Penggerebekan Uang Pals

10 menit lalu

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait kelaikan jalan bus pariwisata di kawasan wisata Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Minggu, 9 Juni 2024. ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak
Top 3 Hukum: Sewa Helikopter Menteri Budi Karya, Saksi Ahli untuk Pemeriksaan Teyeng Wakatobi, dan Kronologi Penggerebekan Uang Pals

3 berita top hukum: sewa helikopter Menteri Budi Karya, saksi ahli Teyeng Wakatobi, dan kronologi penggerebekan uang palsu.


Syarat dan Cara Dapat Diskon Tiket Whoosh 20 Persen, Spesial Peringati Hut Jakarta

10 menit lalu

Suasana mudik lebaran di Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) Halim, Jakarta, Sabtu, 6 April 2024. Kereta cepat Whoosh untuk pertama kalinya bakal melayani penumpang mudik lebaran. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Syarat dan Cara Dapat Diskon Tiket Whoosh 20 Persen, Spesial Peringati Hut Jakarta

Simak syarat dan cara dapat diskon tiket Whoosh 20 persen spesial peringatan Hut DKI Jakarta


Prediksi Cuaca BMKG, Jabodetabek Nihil Potensi Hujan Hari Ini

14 menit lalu

Ilustrasi--Pengguna memeriksa informasi cuaca di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. (ANTARA/Zubi Mahrofi/uyu)a
Prediksi Cuaca BMKG, Jabodetabek Nihil Potensi Hujan Hari Ini

BMKG memantau ada dua sirkulasi siklonik mempengaruhi cuaca di wilayah Indonesia hari ini tapi minim peringatan dini hujan.


Setelah Pemuda Pancasila, Jubir Sebut Ormas Lain Bakal Ikut Dukung Anies Baswedan

29 menit lalu

Gubernur DKI Anies Baswedan menunjukkan kartu anggota Pemuda Pancasila di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 1 Oktober 2022. Tempo/Mutia Yuantisya
Setelah Pemuda Pancasila, Jubir Sebut Ormas Lain Bakal Ikut Dukung Anies Baswedan

Jubir Anies Baswedan meyakini bakal banyak ormas lain yang akan memberikan dukungan kepada bekas Mendikbud itu maju kembali di Pilkada Jakarta.


Luhut: Anggaran Makan Siang Gratis Bertahap, Dimulai dengan Rp20 Triliun

32 menit lalu

Sejumlah siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten, menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis pada 29 Februari 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp 15 ribu per porsi dalam simulasi program makan siang gratis tersebut. Antara/Sulthony Hasanuddin
Luhut: Anggaran Makan Siang Gratis Bertahap, Dimulai dengan Rp20 Triliun

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan program makan siang gratis telah berjalan di 93 negara.


Siapakah Nama Lahir Komeng? Berikut Nama Panggung dan Nama Asli 7 Pelawak Indonesia

35 menit lalu

Alfiansyah Bustami alias Komeng
Siapakah Nama Lahir Komeng? Berikut Nama Panggung dan Nama Asli 7 Pelawak Indonesia

Beberapa pelawak menggunakan nama panggung antara lain Komeng, Tarsan, Adul, Sule, Rigen, Azis Gagap, dan Mandra. Siapa nama asli mereka?


Kusnadi Staf Hasto PDIP Kembali Laporkan Penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti ke Dewas

40 menit lalu

Ronny Talapessy, kuasa hukum staf Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Kusnadi, seusai kembali melengkapi dan menyerahkan bukti-bukti baru laporan pelanggaran kode etik tim penyidik KPK ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis, 20 Juni 2024. Tim penyidik KPK dilaporkan ke Dewas KPK terkait penyitaan satu ponsel, buku tabungan dan dua kartu ATM milik Kusnadi dan dua ponsel serta buku agenda DPP PDIP milik Hasto Kristiyanto. TEMPO/Imam Sukamto
Kusnadi Staf Hasto PDIP Kembali Laporkan Penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti ke Dewas

Tim kuasa hukum Kusnadi, staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendatangi kantor Dewas KPK untuk kembali melaporkan penyidik AKBP Rossa Purbo Bekti.


Zulhas Sebut Harga MinyaKita Bakal Naik Minggu Depan

40 menit lalu

Suasana Pasar Ceger, Tangerang Selatan pada Ahad, 12 Februari 2023. Pedagang mengeluhkan sulitnya mendapatkan pasokan minyak goreng bersubsidi merek Minyakita sejak dua bulan lalu. Sementara itu, harga minyak gorent masih melambung di atas harga eceran tertinggi (HET) hingga Rp 20.000 per liter. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Zulhas Sebut Harga MinyaKita Bakal Naik Minggu Depan

HET MinyaKita akan naik mulai minggu depan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengonfirmasi langsung soal kenaikan itu.


Thailand Incar Keanggotaan BRICS dan OECD

40 menit lalu

Pasar Terapung di Bangkok, Thailand (Pixabay)
Thailand Incar Keanggotaan BRICS dan OECD

Thailand mengincar keanggotaan di BRICS pada pertemuan puncak selanjutnya dan sedang menyusun peta jalan aksesi OECD.


Jokowi Ulang Tahun ke-63: Cawe-Cawe hingga Dinasti Politik

42 menit lalu

Jokowi Ulang Tahun ke-63: Cawe-Cawe hingga Dinasti Politik

Jokowi ulang tahun ke-63 hari ini. Sosok dan kontroversi Presiden ke-7 RI.