Banyak hal yang tak saya mengerti dalam kasus patung Dewa Perang Khong Co Kwan Sing Tee Koen yang berdiri megah di Kelenteng Kwan Swie Bio, Tuban, Jawa Timur. Patung terbesar di Asia Tenggara itu tiba-tiba diprotes oleh sejumlah orang karena dianggap tidak mencerminkan budaya mayoritas masyarakat Tuban. Mereka menuntut agar patung yang diresmikan pada 17 Juli lalu itu dirobohkan. Mula-mula alasannya soal IMB (izin mendirikan bangunan) yang tidak ada.
Ini jadi awal pertanyaan saya. Patung didirikan di area kelenteng, bukan di alun-alun atau persimpangan jalan. Patung ini sakral, menjadi bagian tak terpisahkan dari kelenteng. Apakah mendirikan patung di area tempat ibadah harus disertai IMB? Bukankah IMB adalah untuk mendirikan tempat ibadah? Kalau sebuah tempat ibadah sudah mendapatkan IMB-yang sering begitu sulit didapatkan bagi kaum minoritas-apa pun yang dibangun di dalamnya tentu tak memerlukan lagi izin khusus. Saya membayangkan kalau patung Dewa Khong Co Kwan Sing Tee Koen ini sampai dirobohkan hanya karena tak ada IMB, ribuan patung dewa Hindu di berbagai pura bisa dirobohkan karena tanpa IMB. Pemerintah tak bisa campur tangan patung apa saja yang boleh dan tidak boleh dibangun di tempat-tempat persembahyangan. Umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha seharusnya tak peduli patung apa yang dibangun di kelenteng, rumah persembahyangan umat Konghucu. Mau disebut berhala, silakan saja, karena berhala atau bukan itu urusan agama masing-masing, sesuai dengan keyakinan pemeluknya.
Sekarang anggap izin mendirikan patung itu diperlukan, seperti membangun patung di kawasan publik. Kenapa tidak dipersoalkan sejak awal? Apakah patung sebesar dan semegah itu-tinggi 30 meter-yang dibangun selama setahun lebih, tidak dilihat sebelumnya oleh pemerintah daerah? Apakah masyarakat setempat juga tak ngeh saat patung itu dikerjakan para tukang, bukankah kelenteng itu sangat terkenal sebagai obyek wisata di Tuban? Kenapa setelah diresmikan baru dipersoalkan?
Ada yang ngotot agar patung itu dirobohkan. Ada pula yang berharap pemerintah bertindak arif menyelesaikan masalah ini, sambil menyayangkan pihak kelenteng tak memperhatikan rasa keadilan, kebersamaan, dan kepantasan dalam membangun patung. Meminta pemerintah bertindak arif tak jelas arahnya akan ke mana, apakah akan terus menutup patung itu dengan kain? Ini pernyataan normatif tanpa solusi. Adapun soal keadilan, kebersamaan, dan kepantasan, bagaimana tolok ukurnya jika patung itu adalah sesuatu yang sakral? Masyarakat di luar kelenteng mungkin mengira patung itu sejenis "patung pahlawan perang etnis Cina" sehingga merasa pahlawan pribumi tidak dianggap. Padahal ini patung tokoh yang oleh umat Konghucu dianggap setingkat dewa, sehingga tak ada yang patut didiskusikan mengenai kepantasan karena sumbernya adalah keyakinan. Keyakinan pun tak bisa dipilah-pilah agar adil untuk pemeluk keyakinan yang berbeda.
Ini bukan kasus pertama. Di Medan, pernah ada patung Buddha harus diturunkan dari vihara, padahal vihara tanpa patung Buddha tentu aneh, mungkin seperti masjid tanpa menara. Saya bingung, perubahan apakah yang terjadi pada penghuni Nusantara yang dulu sangat toleran ini? Patung sebagai karya seni juga banyak yang dirobohkan. Jiwa kita semakin gersang. Sedihnya, patung sakral umat beragama tertentu, yang dibangun sebagai bagian tak terpisahkan dari rumah ibadah yang sudah mendapat izin, dipersoalkan oleh pemeluk agama lain. Begitu rendahkah iman kita yang terganggu hanya karena melihat patung? PUTU SETIA
