Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menjaga Biodiversitas Meredam Perubahan Iklim

image-profil

Manager Program Ekosistem Hutan Yayasan KEHATI

image-gnews
Ilustrasi hutan pinus. dok.TEMPO
Ilustrasi hutan pinus. dok.TEMPO
Iklan

Akhir-akhir ini, kita sering disuguhkan narasi dampak perubahan iklim terhadap keanekaragaman hayati. Namun, agaknya kita perlu sejenak menengok ke belakang untuk berefleksi: bagaimana hal itu bisa terjadi dan mengapa kita harus mencegahnya? 

Pertama, akibat kebijakan pembangunan yang sembrono, Indonesia kehilangan hutan tropis dan keanekaragaman hayati, beralih fungsi menjadi perkebunan sawit dan peruntukan lainnya. Indonesia pernah mengalami deforestasi bersih selama 22 tahun (1990 -2012) seluas 31,4 juta hektare atau setara mengemisi karbon kurang lebih 9,020 MtCO2e (FREL Nasional, KLHK, 2016). Kerusakan hutan di belahan dunia lain, seperti di hutan Amazon Brasil dan Afrika, serta polusi dari negara-negara industri turut memicu pemanasan global.

Kedua, komitmen negara-negara tidak cukup ambisius memenuhi Perjanjian Paris untuk menahan kenaikan suhu pada 1,5-2 derjat Celcius, memicu dampak perubahan iklim semakin serius. Kenaikan suhu 1 derjat Celcius di bumi telah mencairkan es di kutub. Kenaikan suhu 2 derjat Celcius melenyapkan 40 persen hutan hujan berakibat menipisnya cadangan makanan hewan. Krisis planet bumi telah diintimidasi oleh hilangnya keanekaragaman hayati super cepat, polusi, dan kerusakan lingkungan serta perubahan iklim global.

Ketiga, sebagai negara megabiodiversity, Indonesia harus belajar dari masa lalu, dan perlu lebih memperkuat penerapan kebijakan melindungi keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem secara efektif terukur serta melibatkan peran para pihak dalam pelestarian, pemanfaatan lestari yang adil agar memiliki daya tahan dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Hasil kajian The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) tahun 2019 dan Global Biodiversity Outlook (GBO) edisi ke-5 menunjukan kurang lebih 25 persen spesies hewan dan tumbuhan terancam punah sekitar 1 juta spesies dalam satu dekade.

Kelompok pakar Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) melaporkan adanya "red code for humanity" akibat dampak perubahan iklim itu. Sekitar 50-75 persen dari populasi global berpotensi terdampak kondisi iklim yang mengancam di tahun 2100 (IPCC, 2022). Polusi udara telah menyebabkan penyakit dan kematian dini hingga 4,2 juta kematian setiap tahun (UNFCCC, 2022).

Dunia internasional mengakui bahwa negara-negara peserta Convention on Biological Diversity (CBD) dan United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) belum sepenuhnya berhasil mencapai Target Aichi 2010-2020, bahkan dinilai masih jauh dari memuaskan. Kondisi itu menaikkan risiko dampak perubahan iklim menjadi krisis multidimensi: lingkungan, energi, kesehatan, dan keuangan global. 

Konflik dan ancaman resesi menempatkan dunia dalam krisis pangan global. Tingkat kelaparan pada tahun 2021, menyebabkan hampir 193 juta orang berada pada kondisi sangat rawan pangan, membutuhkan bantuan mendesak di 53 negara/wilayah (Global Report on Food Crisis/GRFC, 2022).

Selanjutnya: Keanekaragaman Hayati sebagai Benteng Pertahanan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.