Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Zig-zag Jokowi di Jalan Rusak Lampung

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Mobil sedan yang dinaiki Presiden Joko Widodo melintasi Jalan Terusan Ryacudu, Kota Baru, Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Jumat 5 Mei 2023. ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Mobil sedan yang dinaiki Presiden Joko Widodo melintasi Jalan Terusan Ryacudu, Kota Baru, Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Jumat 5 Mei 2023. ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Iklan

KEDATANGAN Presiden Joko Widodo ke Lampung untuk meninjau jalan rusak mengapungkan pertanyaan: dia datang sebagai presiden atau pembuat konten? Jokowi datang ke Lampung setelah jalan rusak di Lampung viral di media sosial. Lalu kita disuguhi tontonan saat mobil sedan kepresidenan berzig-zag menggilas jalanan bopeng tersebut. Di tengah perjalanan, Jokowi sempat pula membuat vlog bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dari dalam mobil yang mereka tumpangi.

Sebagai kepala pemerintahan, Jokowi mestinya bisa melakukan banyak hal untuk membereskan masalah infrastruktur di daerah tanpa menunggu kehebohan di dunia maya. Presiden, misalnya, dapat menginstruksikan Menteri Dalam Negeri untuk menegur Gubernur Lampung yang mengabaikan kerusakan jalan di wilayahnya. Jokowi juga bisa memanggil Menteri Keuangan untuk mengecek penggunaan anggaran daerah dalam perbaikan jalan atau menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memperbaiki jalan yang dikelola pemerintah pusat. Jokowi pun bisa meminta laporan berkala dari kepala daerah mengenai hal tersebut. Tak perlulah Presiden membuat “pertunjukan” untuk sekadar mengerek citra.

Lagipula, solusi kebijakan yang dipilih Jokowi dengan mengambil alih tanggung jawab pemerintah Lampung menyisakan persoalan. Aspal jalan di sana memang bisa segera menjadi mulus. Tapi, cara Jokowi membereskan persoalan tampak sporadis dan diskriminatif sebab masalah infrastruktur tak hanya ada di Lampung. Dengan cara seperti ini, sulit bagi pemerintah pusat membenahi semua kerusakan infrastruktur seperti halnya di Lampung.

Tak menggunakan pendekatan sistemik, Jokowi tak membereskan masalah mendasar di daerah. Di antaranya, akuntabilitas penggunaan anggaran dan belanja daerah serta mekanisme pengaduan dan penanganan infrastruktur publik yang buruk. Cara Jokowi membereskan masalah sesungguhnya menunjukkan ada yang keliru dalam tata kelola pemerintahan: sistem perencanaan hingga pengawasan yang tak berjalan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bahwa Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan para bupati serta wali kota punya andil dalam kerusakan jalanan di wilayahnya, itu fakta yang tak bisa disembunyikan. Mereka, misalnya, selama ini membiarkan truk melintas di jalan yang tak sesuai dengan kelasnya dan mengabaikan kualitas proyek pengaspalan. Para kepala daerah tak bisa lepas tangan meski proyek perbaikan jalan sekarang diambil pusat. 

Agar blusukan Jokowi ke Lampung tak disangka sekadar pencitraan atau membuat konten untuk diunggah di media sosial, tugas pemerintah kini adalah membuat sistem agar masyarakat bisa melaporkan pelayanan dan infrastruktur publik yang buruk serta memastikan masalah itu ditangani secara cepat. Publik harus bisa mengakses kanal pengaduan itu dengan mudah. 

Jokowi telah meminta pengguna media sosial melaporkan jalanan rusak di berbagai daerah lewat kolom komentar di media sosialnya. Sekilas itu tampak baik, tapi sebenarnya serampangan karena penanganan komplain lewat media sosial bisa tak akuntabel. Tanpa membenahi pelayanan publik dan membuat sistem pengaduan yang andal, Presiden Jokowi sekadar mempraktikkan gimik untuk memoles citra.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tips Berwisata saat Musim Hujan agar Rencana Liburan Tidak Berantakan

6 jam lalu

Ilustrasi gaya liburan (pixabay.com)
Tips Berwisata saat Musim Hujan agar Rencana Liburan Tidak Berantakan

Mulai dari memilih tempat yang tepat sampai jadwal penerbangan, berikut traveling saat musim hujan.


Pemilihan Presiden Tanpa Penyalahgunaan Jabatan

1 hari lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan paparan dihadapan ribuan orang kepala desa dan pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia di GOR C-Tra Arena, Bandung, Jawa Barat, 23 November 2023. Prabowo Subianto bersama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, menghadiri Rakerda Apdesi Jawa Barat yang dihadiri sekitar 5.000 orang kepala desa dan pengurus pemerintah desa. TEMPO/Prima Mulia
Pemilihan Presiden Tanpa Penyalahgunaan Jabatan

Agar pemilihan presiden dan wakil presiden terhindar dari mudarat kecurangan dan ketidakadilan, semestinya para menteri dan kepala daerah yang menjadi calon melepas jabatan.


4 hari lalu


Bapak-isme

8 hari lalu

Ribuan mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR saat unjuk rasa menuntut Soeharto mundur sebagai Presiden RI, Jakarta, Mei 1998. Selain menuntut diturunkannya Soeharto dari Presiden, Mahasiswa juga menuntut turunkan harga sembako, dan cabut dwifungsi ABRI. TEMPO/Rully Kesuma
Bapak-isme

Adakah jalan untuk mencegah kemunduran demokrasi? Panduan dari Bung Hatta perlu dijadikan pedoman


Wajah Kusam Penegakan Hukum

8 hari lalu

Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Puji Triasmoro (depan) dan Kepala seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bondowoso, Alexander Kristian Diliyanto Silaen, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 16 November 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap 4 orang tersangka baru Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Puji Triasmoro dan Kepala seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bondowoso, Alexander Kristian Diliyanto Silaen, dua orang pengendali CV. Wijaya Gumilang, Yossy S. Setiawan dan  Andhika Imam Wijaya, serta mengamankan barang bukti uang tunai sebesar Rp.225 juta dalam tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji dalam rangka pengurusan perkara di Kejaksaan Negeri Bondowoso Jawa Timur. TEMPO/Imam Sukamto
Wajah Kusam Penegakan Hukum

Satu per satu aparat penegak hukum tertangkap kasus korupsi. Nasib penegakan hukum kian buram.


Fanatisme Pemilih Indonesia Dalam Kontestasi Politik

8 hari lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Fanatisme Pemilih Indonesia Dalam Kontestasi Politik

Ada sebuah tantangan besar bagi penyelenggara pemilu dan Pemerintah dalam pengejawantahan demokrasi tersebut yakni fanatisme politik dari sebagian pemilih di Indonesia.


Bamsoet Dukung Perlindungan Hak Intelektual Pendidikan

14 hari lalu

Bamsoet Dukung Perlindungan Hak Intelektual Pendidikan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menjadi penguji ahli disertasi mahasiswa S3 Ilmu Hukum UNPAD yang mengangkat tema tentang Urgensi Pengaturan Penggandaan Karya Tulis Ilmiah di Perguruan Tinggi.


Lika-liku Mahkamah Konstitusi dan Gejala Kemerosotan Sejak 2020

14 hari lalu

Sebagian demonstran di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, yang mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)  hari ini, Senin 16 Oktober 2023. MK membacakan putusannya atas sejumlah gugatan terhadap batasan usia capres dan cawapres. Tempo/ I Gusti Ayu Putu Puspasari.
Lika-liku Mahkamah Konstitusi dan Gejala Kemerosotan Sejak 2020

Majalah Tempo pada Maret lalu menyebut Mahkamah Konstitusi atau MK mengalami kemerosotan sejak 2020.


Wajah Neo Orba di Ujung Pemerintahan Jokowi

15 hari lalu

Ekspresi Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggara Pemilu di Jakarta, Rabu 8 November 2023. Rakornas diikuti sekitar 1.200 penyelenggara pemilu yang terdiri dari dari Ketua KPU dan Ketua Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota serta Sekretaris KPU se-Indonesia. TEMPO/Subekti.
Wajah Neo Orba di Ujung Pemerintahan Jokowi

Intimidasi menimpa sejumlah kalangan dan kelompok yang menentang dinasti politik keluarga Jokowi. Meniru tindakan lancung Soeharto.


Kesempatan MKMK Menjaga Demokrasi

22 hari lalu

Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie memimpin rapat rapat MKMK di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 26 Oktober 2023. Rapat dengan  agenda klarifikasi kepada pihak-pihak terkait laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. TEMPO/Subekti.
Kesempatan MKMK Menjaga Demokrasi

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan membuat putusan penting besok. Kesempatan menyelamatkan demokrasi.