Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alasan Lucu Larangan Buka Bersama ala Jokowi

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers terkait kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Istana Negara, Jakarta, Jumat 30 Desember 2022. Pemerintah memutuskan untuk mencabut kebijakan PPKM per 30 Januari 2022 berdasarkan kajian-kajian terkait pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers terkait kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Istana Negara, Jakarta, Jumat 30 Desember 2022. Pemerintah memutuskan untuk mencabut kebijakan PPKM per 30 Januari 2022 berdasarkan kajian-kajian terkait pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Iklan

Editorial Tempo.co

---

LANGKAH Presiden Joko Widodo melarang para pejabatan negara dan kepala daerah menggelar buka puasa tidak akan menjadi blunder jika tertib sejak awal dalam memilih alasan. Argumentasi ngawur yang dipakai menimbulkan kontroversi dan spekulasi politik di balik larangan tersebut.

Pemerintah mengumumkan larangan itu lewat arahan Presiden dalam surat Sekretaris Kabinet  pada 21 Maret 2023. Dalam surat tersebut secara tegas menyebutkan bahwa larangan para pejabat negara dan kepala daerah menggelar buka puasa guna mencegah penularan virus Covid-19.

Alasan Covid-19 yang dipakai jelas keliru total. Sebab, sejak 30 Desember 2022, Jokowi telah mencabut  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak 30 Desember lalu. Alasannya, situasi pandemi makin terkendali dan kekebalan masyarakat sangat tinggi, mencapai 98,5 persen. Dengan argumentasi pandemi sudah usai juga, Jokowi menghelat pesta perkawinan megah anaknya dengan tamu ribuan orang pada 11 Desember lalu.

Kendati Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung merevisi alasan terbitnya larangan itu dengan menyebut tujuannya agar pejabat negara memberikan contoh pola hidup sederhana, namun surat pertama tetap saja memalukan. Sulit dibayangkan Sekretaris Kabinet, organ pemerintah yang menjadi administrator para menteri dalam bekerja, bisa salah dalam membuat surat edaran berisi arahan Presiden.

Jokowi juga lupa, baru pada era pemerintahannya, penguasa mengatur aktivitas yang sudah menjadi budaya masyarakat sejak ratusan tahun silam. Wajar kemudian timbul kecurigaan muncul motif politik di balik larangan tersebut. Menjelang Pemilu 2024, yang tinggal setahun lalu, buka bersama menjadi arena konsolidasi calon Presiden dan politikus pusat hingga daerah dengan para masyarakat.

Larangan buka puasa bersama bagi para pejabat dan kepala daerah sejatinya langkah yang tepat. Kebanyakan di lingkungan pemerintahan menggunakan uang nggaran Pendapatan dan Belanda Negara. Kalau dilarang, bujet negara bisa dihemat. Pejabat dan aparatur sipil negara yang ingin berbuka puasa bersama, silakan menggunakan uang pribadi.

Acara buka puasa bersama sangat rentan menjadi acara konsolidasi para politikus cum pejabat negara dan kepala daerah. Kegiatan ini lebih banyak digunakan sebagai sarana lobi dan bagi-bagi  ‘tunjangan hari raya’ bagi para pendukungnya.

Buka puasa bersama juga jadi ajang jor-joran pejabat. Tuan rumah pasti berusaha  mendatangkan orang-orang kuat. Bahkan, di satu kementerian, kedatangan menteri jadi tolok ukur apakah pejabat masih disukai, atau tidak. Kedatangan presiden pada buka puasa yang diselenggarakan kementerian juga jadi parameter. Para menteri selalu mati-matian melobi agar presiden bisa datang.

Buka bersama juga acara favorit aktivis organisasi kemasyarakatan dan preman-preman politik untuk berebut cari duit. Buka bersama hanya menjadi ajang unjuk kepalsuan dengan menunggangi momen keagamaan.

Spekulasi lain yang mencuat, di balik pelarangan ini sebagai pertanda  pemerintahan mengalami era politik bebek lumpuh. Presiden yang segera pergi seiring berakhirnya kekuasaan pada tahun depan, mulai kurang berpengaruh lagi ke bawahannya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Perkara lain juga lain muncul dari kekacauaan memilih alasan dalam larangan buka puasa bersama ini. Alasan bermewah-mewahan yang mestinya menjadi argumentasi yang benar, namun menjadi kontroversi karena adanya contoh dari Presiden dan para menterinya. Bukankah, ketika guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Politikus Demokrat Timo Pangerang Diduga Rangkap Jabatan, Ada Indikasi Benturan Kepentingan di LPS

7 hari lalu

Andi Timo Pangerang. Foto: Facebook
Politikus Demokrat Timo Pangerang Diduga Rangkap Jabatan, Ada Indikasi Benturan Kepentingan di LPS

Politikus Partai Demokrat A.P.A Timo Pangerang diduga rangkap jabatan sebagai kader partai dan anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)


Dua Begal Terekam CCTV Saat Beraksi di Grogol Petamburan, Ditangkap di Kuningan dan Bogor

13 hari lalu

Ilustrasi begal / penyerangan dengan senjata tajam / klitih / perampokan. Shutterstock
Dua Begal Terekam CCTV Saat Beraksi di Grogol Petamburan, Ditangkap di Kuningan dan Bogor

Unit Reskrim Polsek Grogol Petamburan Jakarta Barat mengungkap motif di balik aksi begal ponsel di warteg wilayah Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.


Pantang Menyerah Lawan Kanker Ginjal, Vidi Aldiano: Segala Ikhtiar Dilakukan

16 hari lalu

Vidi Aldiano mengunggah foto dirinya saat bertolak ke Koh Samui, Thailand untuk menjalani terapi melawan kanker ginjal. Foto: Instagram.
Pantang Menyerah Lawan Kanker Ginjal, Vidi Aldiano: Segala Ikhtiar Dilakukan

Vidi Aldiano mengaku mengalami serangan kecemasan saat transit di Bandara Changi, Singapura sebelum melanjutkan perjalanan ke Thailand untuk terapi.


PLN Gandeng 28 Mitra Kembangkan Infrastruktur Catu Daya Kendaraan Listrik

19 hari lalu

Direktur Retail dan Niaga PLN Edi Srimulyanti saat menyampaikan sambutannya pada acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 28 mitra badan usaha terkait pengembangan dan penyediaan charging di PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya (UID Jaya) pada Rabu, 3 Juli 2024.
PLN Gandeng 28 Mitra Kembangkan Infrastruktur Catu Daya Kendaraan Listrik

PT PLN (Persero) melakukan langkah besar dalam memperkuat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dengan menandatangani 30 set Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 28 mitra badan usaha terkait pengembangan dan penyediaan charging.


Deretan Film yang Diadaptasi dari Video Game

23 hari lalu

Film Detective Pikachu merupakan film Pokemon live-action pertama dan dikemas lebih modern.
Deretan Film yang Diadaptasi dari Video Game

Adaptasi film yang diambil dari video game menawarkan pengalaman menarik dan menghibur bagi penonton segala usia.


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

41 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

55 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

56 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

56 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

57 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.