Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jalan Mundur Transportasi Jakarta

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Pengemudi Mikrotrans berada di dalam mobil angkot saat peresmian implementasi sistem tarif integrasi antarmoda transportasi JakLingko di Stasiun MRT ASEAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 7 November 2022. Dengan tarif integrasi, penumpang hanya dikenai biaya maksimal Rp10.000 saat menggunakan tiga moda transportasi, yakni Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pengemudi Mikrotrans berada di dalam mobil angkot saat peresmian implementasi sistem tarif integrasi antarmoda transportasi JakLingko di Stasiun MRT ASEAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 7 November 2022. Dengan tarif integrasi, penumpang hanya dikenai biaya maksimal Rp10.000 saat menggunakan tiga moda transportasi, yakni Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

Editorial Tempo.co

--

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta dan wakil rakyat harus menolak permohonan anggaran hibah untuk Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI yang nilainya mencapai hampir setengah triliun rupiah. Hibah itu akan memangkas jatah public service obligation atau PSO untuk transportasi publik Jakarta di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI. Duit APBD sepatutnya tak dihibahkan kepada lembaga yang telah mendapatkan kucuran anggaran yang besar dari pemerintah pusat.

Pemangkasan anggaran subsidi tiket untuk PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) dari Rp 4,24 triliun menjadi Rp 3,5 triliun tersebut akan menghambat upaya Jakarta mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum. Anggaran yang dipotong tadinya dialokasikan untuk pengembangan Mikrotrans, angkutan pendukung bus TransJakarta, yang akan membawa penumpang mendekati permukiman. Pemangkasan ini juga merupakan pukulan kedua bagi upaya Jakarta menuju kota hijau, setelah anggaran pembuatan jalur sepeda pada 2023 ditiadakan.

Pengembangan transportasi publik dan pembuatan jalur sepeda adalah dua dari sekian langkah dalam membangun kota ramah lingkungan. Apalagi Jakarta punya target mengurangi emisi hingga 30 persen pada 2030. Heru Budi Hartono sebagai Penjabat Gubernur DKI seharusnya tak gegabah menihilkan program baik yang telah dikerjakan pemerintahan sebelumnya. Heru sepatutnya berpegang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Kegiatan Strategis Daerah.

Tanpa kebijakan yang berkesinambungan, berbagai upaya untuk membuat Jakarta menjadi kota minim emisi akan sia-sia. Jalan ke arah sana memang terjal, tapi bukan tidak mungkin tercapai. Sejumlah kota di Eropa yang sekarang dianggap nyaman, dulu juga menghadapi tantangan dalam membenahi transportasi dan lingkungannya. Berbagai kendala pada akhirnya diatasi dengan kebijakan yang konsisten, berorientasi pada kepentingan publik, dan tak dicemari kepentingan politik jangka pendek.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski masih banyak kekurangannya, Jakarta juga sedang melangkah ke arah sana. Jaringan angkutan jenis bus rapid transit atau BRT, non-BRT, hingga Mikrotrans telah merambah banyak wilayah di Jakarta. Dengan tarif yang terjangkau dan layanan yang terintegrasi, pengguna bisa pergi dari satu titik ke titik lain di Jakarta dengan relatif mudah dan murah.

Sejumlah hal memang masih perlu disempurnakan agar lebih banyak orang beralih ke transportasi umum. Salah satunya, mendorong penduduk menggunakan transportasi umum sejak dari lingkungannya. Pemangkasan subsidi tiket untuk Mikrotrans justru akan menghambat warga dari permukiman untuk langsung menggunakan angkutan publik.

Sesat pikir yang sama, atau juga karena kepentingan politik jangka pendek, menyebabkan upaya mendorong penduduk Jakarta menggunakan sepeda menjadi mandek. Pemprov DKI menghentikan pembangunan jalur sepeda tahun depan karena mengakomodasi usulan politikus di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang menganggap program tersebut tak berguna dan menyebabkan kemacetan belaka. Mereka tak memahami atau pura-pura tak paham bahwa jalur sepeda adalah kebijakan afirmasi untuk mendorong penggunaan moda transportasi hijau.

Baca juga: Alokasi Subsidi Tiket Transjakarta di APBD DKI 2023 Dikurangi Rp 409 Miliar, Demi Mobil Dinas Polri dan TNI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.