Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tumbuh Subur Pasar Narkotik

Oleh

image-gnews
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten Tantan Sulistyana (tengah) bersama jajaran Muspida Kota Cilegon membuka bungkusan ganja saat acara pemusnahan 15 kilogram ganja selundupan, di Cilegon, Banten, Rabu, 15 Juli 2020. Sebelumnya, ganja berbobot 15 kilogram tersebut rencananya akan diselundupkan ke Jakarta melalui bus Damri. ANTARA/Asep Fathulrahman
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten Tantan Sulistyana (tengah) bersama jajaran Muspida Kota Cilegon membuka bungkusan ganja saat acara pemusnahan 15 kilogram ganja selundupan, di Cilegon, Banten, Rabu, 15 Juli 2020. Sebelumnya, ganja berbobot 15 kilogram tersebut rencananya akan diselundupkan ke Jakarta melalui bus Damri. ANTARA/Asep Fathulrahman
Iklan

PENYELUNDUPAN narkotik ke Indonesia hanya bisa dihentikan dengan usaha serius dan sistematis. Penangkapan para pelakunya secara sporadis tak akan membendung kejahatan yang sudah berlangsung bertahun-tahun ini. Penanganan kejahatan transnasional terorganisasi ini juga membutuhkan kerja sama lintas negara.

Indonesia terus menjadi sasaran penyelundup karena merupakan pasar narkotik yang besar. Data Badan Narkotika Nasional menyebutkan jumlah pencandu narkotik tahun lalu naik 0,03 persen menjadi sekitar 3,6 juta orang. Posisi Indonesia yang dekat dengan “segitiga emas”—kawasan di Thailand, Laos, dan Myanmar, yang merupakan sumber narkotik terbesar di Asia Tenggara—makin meningkatkan peluang penyelundupan.

Sindikat internasional akan terus berusaha memasukkan candu ini ke Indonesia. Ketika jalur darat dijaga ketat, mereka beralih ke laut. Hasil investigasi Tempo menemukan jalur penyelundupan metamfetamin atau narkotik jenis sabu melalui perairan Kepulauan Riau, khususnya Batam, yang melibatkan nelayan Taiwan. Sabu itu berasal dari Myanmar, tempat pabrik baru mereka berdiri. Salah satu kasus besar adalah penangkapan kapal nelayan Taiwan yang membawa 1,03 ton sabu yang akan dikirim lewat Batam pada 2018.

Peningkatan lalu lintas narkotik juga tergambar dari laporan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Narkotik dan Kejahatan (UNODC) pada 2019. Di situ disebutkan bahwa anggota sindikat Taiwan makin aktif menyelundupkan sabu ke kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur dalam beberapa tahun terakhir. Negara-negara di kawasan ini telah melaporkan penangkapan terhadap penyelundup Taiwan. Badan Narkotika Nasional pernah menyita total 8,23 ton sabu pada 2018.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penurunan jumlah pabrik sabu di Cina dalam lima tahun terakhir membuat Myanmar disebut-sebut menjadi pemasok baru. Sindikat kejahatan ramai-ramai merelokasi pabriknya ke Myanmar. Mereka bekerja sama dengan milisi dan kelompok etnis bersenjata untuk membikin dan menjual sabu. Pada awal 2018, pemerintah Myanmar melaporkan penggerebekan terhadap enam pabrik besar di Negara Bagian Shan Utara dan menyita total 1,2 juta tablet sabu, 259 kilogram sabu kristal, serta beragam jenis narkotik lain.

Pemerintah berbagai negara sebenarnya telah berusaha menahan laju perdagangan gelap sabu ini. Jumlah pabrik sabu yang ditutup tercatat meningkat setiap tahun sejak 2008 dan mencapai puncaknya pada 2015 dengan 526 laboratorium. Jumlahnya kemudian terus turun hingga menjadi 130 laboratorium pada 2018. Namun hal itu belum dapat menahan laju kenaikan kasus perdagangan sabu. Pada 2013, sekitar 40 ton sabu disita aparat keamanan berbagai negara. Jumlah ini terus naik setiap tahun hingga 120 ton pada 2018.

Hal itu menunjukkan model operasi yang dilakukan selama ini belum dapat meredam kegiatan sindikat narkotik. Kerja sama aparat antarnegara di kawasan ini semestinya ditingkatkan. Kekuatan penyelundup terlalu besar jika hanya ditangani aparat negara masing-masing. Kepolisian Negara Republik Indonesia seharusnya juga menyusun sistem penangkalan dengan jangka lebih panjang. Jangan sampai operasi narkotik dilakukan secara sporadis, misalnya, hanya demi menaikkan pamor atau pangkat orang tertentu di kepolisian. Model semacam ini tidak akan menghentikan perdagangan gelap narkotik dan justru menyuburkannya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

1 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

22 hari lalu

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


24 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

30 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

34 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

49 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

50 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

15 Februari 2024

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.