Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pulang Kampung

image-profil

Oleh

image-gnews
Suasana sepi di Stasiun Senen, Jakarta, Jumat, 24 April 2020. PT KAI memberhentikan sementara perjalanan kereta api jarak jauh dari tanggal 24-30 April dikarenakan pemerintah telah menetapkan larangan mudik guna memutus penyebaran Covid-19. TEMPO/Muhammad Hidayat
Suasana sepi di Stasiun Senen, Jakarta, Jumat, 24 April 2020. PT KAI memberhentikan sementara perjalanan kereta api jarak jauh dari tanggal 24-30 April dikarenakan pemerintah telah menetapkan larangan mudik guna memutus penyebaran Covid-19. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

Putu Setia
@mpujayaprema

Rasanya kita tak perlu meneruskan debat tentang apa beda pulang kampung dengan mudik. Tak perlu bertanya ke ahli bahasa, pun bertanya ke politikus. Fokus saja ke soal pemutusan penularan wabah virus corona atau Covid-19 lewat pergerakan orang.

Kita tahu virus ini adalah makhluk-kata makhluk pun bisa diperdebatkan-yang paling adil di muka bumi. Corona tak membedakan orang kaya dan miskin, wali kota dan menteri. Semua bisa diserang. Barangkali si corona tertawa terbahak-bahak jika kita sibuk mencari apa beda pulang kampung dengan mudik.

Bagi corona, yang penting adalah apa yang dilakukan saat orang pulang kampung dan mudik. Pulang kampung adalah pergerakan orang dari kota ke desa. Mudik adalah pergerakan orang menuju udik yang diartikan desa atau kampung. Apa yang beda? Pergerakan orang itu bisa lewat jalan darat, laut, dan udara. Kenapa kalau mudik dilarang membawa mobil sendiri, tak boleh lewat jalan tol, tak ada angkutan umum dan kereta api? Kenapa kalau pulang kampung bebas? Apakah corona bisa memilih yang mana ditulari, yang mudik apa yang pulang kampung?

Istilah pulang kampung dan mudik jangan-jangan untuk menutupi kelemahan pendataan pergerakan penduduk di negeri yang luas ini. Jadi, tak ada urusan dengan wabah corona. Banyak orang desa yang mengadu nasib ke kota, berdempet-dempet di rumah petak yang sewanya murah. Keluarga ditinggal di kampung. Mereka tidak pindah domisili dengan berganti kartu tanda penduduk. Mereka pulang secara berkala. Pergerakan itu disebut pulang kampung, seperti juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam sebuah acara talk show di televisi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lalu, ada orang desa yang merantau ke kota dengan keterampilan lebih dan bisa mendapatkan pekerjaan bagus. Mereka memboyong keluarganya, membangun rumah sendiri, dan anak-anak mereka bersekolah di kota. Data kependudukan mereka pun berpindah. Nah, mereka ini suatu saat, pada hari yang tepat seperti Lebaran, menengok kampung halamannya, bertemu keluarga dan bersilaturahmi. Mereka disebut mudik.

Saat ini, wabah corona sedang mengganas, kelompok yang mau mudik dilarang karena berjubelnya orang menyulitkan pengawasan. Ini bagus untuk memutus penyebaran virus. Tapi kenapa kelompok pulang kampung dibiarkan bebas? Kalau pulang kampung bersamaan, tentu berjubel juga, lalu apa bedanya dengan mudik? Risiko penyebaran virus sama saja, karena corona tidak pandang bulu.

Nah, jangan-jangan ada ketakutan lain di luar urusan virus, yakni sulit membantu penduduk yang terkena dampak ekonomi. Bahasa sederhananya, sulit menyalurkan bantuan sosial bagi penduduk "kelompok pulang kampung", karena identitas mereka tak tercatat di tempat mereka meraih rezeki.

Jika masalahnya di sini, wabah corona telah memberi pelajaran. Harus diciptakan sistem agar pekerja musiman yang sewaktu-waktu pulang kampung itu terdata di tempat mereka mencari nafkah. Buruh bangunan dari Garut, orang Tegal yang berjualan di kaki lima Jakarta, dan banyak contoh lain, harusnya terdata selama mereka berada di Ibu Kota. Kalau pendataan ini ada, lalu ada bencana di mana mereka secara ekonomi harus dibantu, pemerintah mudah menyalurkan bantuan sosial. Mereka pasti menurut untuk tidak pulang kampung, karena yakin tidak mati kelaparan. Jika ini bisa diatasi, pulang kampung dan mudik itu benar-benar sama artinya sebagaimana bunyi kamus bahasa Indonesia. Tak usah banyak debat. Kalau mudik dilarang, ya, pulang kampung pun dilarang, selama corona masih "menjalankan tugasnya" memberi pelajaran kepada umat manusia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.