Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mundurlah Terawan

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Iklan

Di tangan para tenaga kesehatan kini nasib Indonesia bergantung. Menghadapi wabah corona, mereka berjibaku siang-malam. Ini merupakan pertaruhan yang berat karena mereka juga berpotensi tertular. Untuk itu, mereka pantas diberi penghargaan serta mendapat dukungan penuh dari negara dan seluruh lapisan masyarakat.

Namun para "prajurit" di garis terdepan wabah ini justru berperang tanpa senjata yang memadai. Para dokter dan perawat itu nyatanya kekurangan alat pelindung diri, seperti baju hazmat, sarung tangan, dan masker N95, ketika memeriksa pasien yang terjangkit corona. Bahkan, di beberapa rumah sakit, mereka terpaksa memakai jas hujan dan baju bedah karena pakaian standar dalam penanganan wabah tak tersedia. Selain mahal, alat-alat pelindung diri itu langka di pasar.

Dampaknya sudah terlihat. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia mengumumkan setidaknya 23 tenaga kesehatan telah tertular virus corona. Bahkan, enam dokter yang menangani wabah ini meninggal, lima di antaranya karena Covid-19.

Banyaknya korban dari tenaga kesehatan ini menunjukkan betapa lambatnya pemerintah dalam menghadapi wabah. Ketika Cina mengumumkan kasus corona pertama pada akhir Desember tahun lalu, hingga Februari pemerintah Indonesia belum juga menerapkan kebijakan yang memadai untuk mencegah penularan. Ketika kasus pertama corona di Tanah Air diketahui pada 2 Maret lalu, Kementerian Kesehatan belum mengambil langkah-langkah yang signifikan untuk menghadapinya. Presiden Joko Widodo pun baru memutuskan penggunaan kit rapid test 17 hari kemudian.

Kini, rumah-rumah sakit telanjur kerepotan menghadapi pasien yang terus berdatangan dan pemerintah kelabakan untuk memasok alat kesehatan serta obat-obatan yang sudah langka di pasaran. Rumah-rumah sakit juga menghadapi kekurangan tenaga medis. Indonesia hanya punya sekitar seribu dokter paru dan 200 di antaranya berdinas di Jakarta. Idealnya, satu dokter paru merawat sepuluh pasien saja. Kini ada 579 pasien yang positif terjangkit corona. Maka, dokter paru pun harus bekerja lebih keras lagi. Bila para dokter itu dipaksa bekerja terus ketika jumlah kasus meningkat, hal tersebut justru akan membahayakan kesehatan mereka sendiri karena dapat mengalami kelelahan. Ini belum termasuk tenaga medis lainnya yang turut menangani wabah, dari peneliti di laboratorium hingga perawat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hal-hal semacam ini seharusnya dapat segera diantisipasi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Tapi, berdalih tak ingin membuat panik publik, dia justru terkesan mengabaikan penyakit itutetap bersalaman dan tak memakai masker dalam acara publik. Ia menyebutkan corona bisa sembuh dengan sendirinya. Betapapun itu mungkin benarkarena tubuh memilliki antibodipernyataan itu tak pantas dikeluarkan di tengah skeptisisme publik pada kinerja pemerintah.

Terawan sepantasnya mundur dari jabatannya. Jika tidak, Presiden Jokowi yang harus memecatnya. Kementerian Kesehatan selayaknya dipimpin oleh seorang profesional yang trengginas--ahli kesehatan masyarakat atau manajemen pelayanan publik.

Jokowi tak selayaknya ragu-ragu. Jika dilakukan untuk mengatasi kinerja Kementerian Kesehatan yang buruk, meski agak terlambat, pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memberi sedikit harapan. Dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo yang lebih berpengalaman menghadapi situasi darurat, Gugus Tugas semestinya lebih trengginas dan tepat sasaran dalam bertindak. Doni dan kawan-kawan harus berusaha keras memenuhi harapan jutaan rakyat Indonesia itu.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

5 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

51 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.