Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lubang Jarum Krisis Corona

Oleh

image-gnews
Kepanikan dan Irasionalitas Ekonomi Corona
Kepanikan dan Irasionalitas Ekonomi Corona
Iklan

HARI-hari ini adalah periode paling krusial dalam penanganan wabah Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19. Tanpa keputusan yang tepat dan penanganan yang paripurna, ledakan krisis multidimensi bakal sulit dicegah.

Sejumlah pakar di Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi Institut Teknologi Bandung menghitung puncak wabah Covid-19 di Indonesia bisa terjadi pada pertengahan April mendatang. Sampai akhir Mei, diperkirakan ada 60 ribu kasus positif corona dengan 2.000 kasus baru muncul setiap hari.

Meski sebagian besar kasus Covid-19 itu bisa disembuhkan, berdasarkan data jumlah pasien positif corona dan angka kematiannya per akhir pekan lalu di Jakarta, akan ada sedikitnya delapan persen pasien terjangkit virus corona yang butuh penanganan intensif di ruang-ruang isolasi rumah sakit.

Tanpa penambahan drastis tenaga dan peralatan medis, rumah sakit makin kewalahan. Ketidaksiapan terjadi merata di seluruh negeri. Kekurangan alat pelindung diri yang krusial agar penyedia pelayanan kesehatan tidak menjadi korban di garis depan sungguh memprihatinkan. Ini indikasi Kementerian Kesehatan tidak menjalankan fungsinya secara optimal.

Karena itu, upaya mencegah skenario terburuk wabah Covid-19 harus menjadi prioritas kita semua. Ini bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab setiap warga negara.

Kebijakan untuk menjaga jarak (social distancing), misalnya, hanya bisa efektif jika semua warga berpartisipasi dan menjaga diri dari perilaku berisiko. Mengandalkan polisi dan perangkat pemerintah lain untuk mengawasi dan menegakkan aturan bakal percuma mengingat luasnya wilayah dan banyaknya penduduk kita.

Situasi krisis semacam ini kerap memunculkan karakter sebenarnya dari sebuah bangsa. Ketika dihadapkan pada tantangan yang luar biasa, kemampuan kita untuk menemukan solusi bersama tengah diuji. Namun, syaratnya, warga harus mendapat informasi yang tepat dan akurat. Transparansi dan kejujuran pemerintah merupakan faktor kunci. Pemahaman terhadap masalah dan peran masing-masing akan mendorong rakyat bahu-membahu dan saling menolong.

Solidaritas sosial semacam itulah yang benar-benar dibutuhkan saat ini. Kita tak bisa berharap pada satu-dua orang saja untuk memimpin negeri ini keluar dari masalah. Keberadaan juru selamat serba bisa semacam itu hanya utopia. Kolektivitas kemauan dan kemampuan warga negaralah yang bisa menyelamatkan negeri ini.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Solidaritas juga perlu digalang sampai ke mancanegara. Dukungan internasional tak selalu harus berbentuk uang atau barang, tapi juga bisa berupa tenaga kesehatan atau bahkan sekadar informasi. Negara-negara yang sudah berhasil mengurangi tingkat penularan Covid-19 bisa diminta berbagi pengalaman. Strategi dan taktik mereka bisa dipelajari.

Pemerintah tak perlu malu mengundang lembaga asing demi kemaslahatan warga sendiri. Kondisi kita yang pontang-panting menghadapi wabah tak perlu ditutup-tutupi. Tentu, kita juga harus siap berbagi data, terutama soal pola penyebaran dan mutasi virus ini di Indonesia, agar vaksin Covid-19 bisa segera ditemukan dan digunakan bersama.

Menggalang solidaritas internasional adalah langkah penting karena semua negara di dunia mengalami krisis. Wabah dengan skala kerusakan sedahsyat ini hanya terjadi sekali dalam 100 tahun. Sudah saatnya sikap saling curiga dan saling intip kelemahan diganti dengan semangat kolaborasi. Apalagi kegagalan satu negara mengatasi penularan virus corona akan menjadi kegagalan seluruh dunia.

Jalan untuk keluar dari wabah global ini bukannya tak tersedia. Para ahli sudah memetakan masalah dan menawarkan solusi. Yang dibutuhkan saat ini adalah kesediaan para pengambil kebijakan untuk mengesampingkan kepentingan politik elektoral dan mengedepankan kepentingan publik. Para pemimpin harus mulai mengambil keputusan dengan dasar bukti ilmiah yang kuat, bukan kepentingan ekonomi sesaat dari segelintir kroni di sekitarnya.

Pada masa wabah seperti sekarang, pertimbangan kesehatan masyarakat harus menjadi patokan utama. Keputusan karantina wilayah (lockdown), misalnya, harus memperhitungkan dampak ekonomi bagi warga dengan penghasilan menengah ke bawah. Juga mungkin-tidaknya karantina diberlakukan untuk wilayah dengan banyak akses keluar-masuk seperti Jakarta. Namun, jika keputusan itu bisa mencegah skenario terburuk penularan wabah, semua pihak harus mengupayakan implementasinya.

Waktu kian menipis. Tak sampai dua pekan sebelum proyeksi puncak ledakan penularan Covid-19 benar-benar terjadi. Apa yang kita lakukan hari-hari ini, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas, akan menentukan bisa-tidaknya keluar dari lubang jarum wabah ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.


Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

10 Januari 2024

Pemkab Banyuasin menerima penghargaan atas implementasi dalam kesejahteraan ASN melalui Taspen group terbanyak di wilayah kerja PT. Taspen (Persero) kantor cabang Palembang 2023.
Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuasin mendapat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.