Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jangan Musuhi Pekerja Perempuan

image-profil

image-gnews
Jangan Musuhi Pekerja Perempuan
Jangan Musuhi Pekerja Perempuan
Iklan

Wahyu Susilo
Direktur Eksekutif Migrant CARE

Dalam demografi ketenagakerjaan Indonesia, angkatan kerja perempuan memiliki peran yang signifikan, baik dalam kuantitas maupun kelenturan menghadapi dinamika perburuhan yang terus berubah.

Pada suatu masa, angkatan kerja perempuan juga pernah ditonjolkan sebagai keunggulan komparatif dengan menyodorkan stereotyping perempuan yang teliti, tekun, patuh, dan mau dibayar murah. Di dalam negeri, angkatan kerja perempuan kemudian mengisi industri garmen dan tekstil, sementara di luar negeri mereka menjadi pekerja rumah tangga migran. Semuanya juga ditonjolkan sebagai pekerja yang tak terorganisasi dan tidak pernah melawan.

Masa sudah berubah, tapi kerentanan yang dihadapi oleh pekerja perempuan malah terus bertambah. Berada dalam konstruksi masyarakat yang patriarkis, tantangan perempuan untuk menjadi pekerja yang setara dengan laki-laki tak pernah berhenti. Diskriminasi pengupahan, risiko mengalami pelecehan dan kekerasan seksual, serta informalisasi sektor kerja perempuan terus terjadi sehingga menjauhkan mereka dari pemenuhan hak-hak pekerja dan jaminan perlindungan sosial pekerja secara universal.

Hak-hak spesifik perempuan yang berkaitan dengan hak reproduksinya, seperti haid, melahirkan, dan menyusui, dianggap masih menjadi beban ketimbang sebagai dukungan untuk tetap memastikan kesehatan dan produktivitas pekerja perempuan. Beberapa peraturan perundang-undangan mengenai perburuhan, misalnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, atau ratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984, meski belum maksimal, masih bisa menjadi landasan hukum untuk menuntut kesetaraan dan perlindungan hak-hak pekerja perempuan, baik yang bekerja di dalam maupun luar negeri.

Alih-alih memaksimalkan regulasi untuk melindungi pekerja perempuan, dalam Program Legislasi Nasional 2020 setidaknya ada dua rancangan undang-undang yang makin membuat pekerja perempuan menjadi rentan, bahkan terancam kehilangan pengakuan.

Rancangan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja sama sekali abai pada realitas kebutuhan khusus pekerja perempuan, yaitu hak reproduksi. Tak ada sama sekali pengaturan dan jaminan hak cuti haid, cuti melahirkan, dan cuti menyusui. Karena tidak ada pengakuan, penyediaan infrastruktur yang berkaitan dengan hal itu, seperti ruang istirahat, tempat menyusui, dan tempat penitipan anak, dipastikan terlewat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga bahkan secara mendasar akan menihilkan hak perempuan untuk mendapat kesetaraan dalam pekerjaan. Ideologi undang-undang ini ingin mendomestifikasi peran perempuan hanya untuk mengurus keluarga dan menghalangi perempuan memasuki ruang-ruang publik pekerjaan.

Pembacaan kritis terhadap draf rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga dan naskah akademik yang diusulkan oleh lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkandung semangat konservatisme dan misoginis (memusuhi perempuan). Ini mencerminkan kemunduran cara berpikir mengenai relasi laki-laki dan perempuan serta posisi laki-laki dan perempuan dalam urusan privat dan publik.

Rancangan undang-undang ini juga dengan jelas menuding bahwa perempuan pekerja migran di luar negeri sebagai perempuan yang tidak bertanggung jawab, meninggalkan fungsi pengasuhan, serta menyebabkan penelantaran anak dan keluarga. Perspektif yang bias gender ini memang kerap muncul dalam pemberitaan media massa, wacana akademik, bahkan di kalangan masyarakat tatkala membicarakan kondisi anak/keluarga yang ditinggalkan bermigrasi. Konstruksi patriarkis dan bias gender ini tidak pernah mempertanyakan mengapa laki-laki/suami tidak didorong menjalankan fungsi pengasuhan ketika istri/ibu sedang bekerja ke luar negeri.

Rancangan ini jelas tidak memahami realitas feminisasi migrasi yang menjadi wajah tenaga kerja migran. Dengan merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, penyusun rancangan itu sama sekali tidak mengikuti perkembangan mutakhir mengenai tata kelola migrasi tenaga kerja.

Dalam perspektif perlindungan pekerja migran, dengan landasan undang-undang di atas, sebenarnya sudah ada amanat bagi negara untuk memastikan keluarga pekerja migran juga menjadi cakupan perlindungan universal pekerja migran. Ini dilakukan, misalnya, melalui inisiatif Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) yang digagas Migrant CARE dan direplikasi oleh Kementerian Tenaga Kerja menjadi Desa Migran Produktif (Desmigratif). Prakarsa yang telah diterapkan di 400 desa di kantong-kantong pekerja migran ini juga telah memiliki pilar pengasuhan yang memberikan perhatian kepada anak-anak pekerja migran. Yang harus dipastikan dalam pilar ini adalah mendorong partisipasi laki-laki/suami dan komunitas dalam pengasuhan anak-anak yang ditinggalkan ibunya bekerja ke luar negeri.

Dalam laporan Human Development Index 2009 disebutkan bahwa pekerja migran memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan manusia di negara tujuan maupun negara asal. Ironisnya, negara hingga saat ini belum memberikan pengakuan yang signifikan pada kontribusi tersebut. Untuk memberikan pengakuan itu, harus ada desakan untuk menghentikan pembahasan rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga.

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.