Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Saatnya Menggenjot Manufaktur dan Jasa

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Ekspor Batu Bara Tak Tercatat Hampir 1 Juta Ton
Ekspor Batu Bara Tak Tercatat Hampir 1 Juta Ton
Iklan

Ketergantungan yang berlebihan pada sumber daya alam bisa menjadi candu yang memabukkan. Ketergantungan ini tampak nyata di Kalimantan dan Sumatera, terutama setelah ledakan harga komoditas primer terjadi pada 2002-2013. Akibatnya, Indonesia terlena oleh minyak kelapa sawit dan komoditas hasil tambang, bukan mengembangkan sektor manufaktur dan jasa untuk mengakselerasi pertumbuhan,

Di tengah tren harga komoditas yang merosot seperti sekarang, ketergantungan itu tentu membahayakan perekonomian. Apalagi harga batu bara anjlok sejak September tahun lalu hingga akhir semester pertama 2019, dari sekitar US$ 104,81 per ton menjadi

US$ 81,86 per ton. Tren negatif ini akan berdampak langsung pada penerimaan negara bukan pajak dan pemasukan pemerintah daerah.

Dampak penurunan itu sudah terasa lima tahun belakangan. Sejak harga batu bara rontok, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur, misalnya, minus 1,21 persen pada 2015 dan minus 0,38 persen pada 2016. Harga batu bara yang menanjak pada tahun lalu sempat memberikan harapan. Namun kontraksi yang terlalu dalam pada tahun-tahun sebelumnya membuat kenaikan harga itu hanya bisa mengungkit pertumbuhan 2,67 persen pada 2018.

Struktur perekonomian di Kalimantan Timur memang didominasi oleh usaha pertambangan. Industri ini menopang 46,35 persen total produk domestik regional bruto provinsi itu. Tak mengherankan bila anjloknya harga batu bara langsung memukul denyut perekonomian di sana.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pelemahan harga itu tak lepas dari gejolak perekonomian global. Cina, sebagai importir batu bara terbesar, menurunkan prediksi pertumbuhan akibat perang dagang dengan Amerika. Buntutnya, permintaan batu bara negeri itu menyusut. India juga membatasi impor batu bara setelah sejumlah pabrik keramik ditutup karena persoalan lingkungan. Penurunan permintaan itu terjadi di tengah pasokan berlimpah dari Rusia di pasar Asia.

Efek perlambatan global juga mempengaruhi permintaan minyak kelapa sawit. Padahal pasokan dari Indonesia dan Malaysia melimpah ruah. Situasi bertambah runyam akibat ekspor CPO mendapat hambatan dari Eropa. Ini membuat harga minyak kelapa sawit sempoyongan, turun dari US$ 714,3 per metrik ton pada 2017 menjadi US$ 595,5 per metrik ton tahun lalu. Penurunan ini menggerus sumbangan devisa minyak sawit, dari Rp 300 triliun menjadi Rp 287 triliun pada periode yang sama.

Merosotnya harga tak akan memukul perekonomian bila Indonesia tidak terjebak pada hasil sumber daya alam. Kekeliruan ini terjadi karena pemerintah melupakan proses transformasi ekonomi dari kegiatan ekstraktif menuju manufaktur dan jasa. Sejak krisis 1998, orientasi industri manufaktur seperti kehilangan arah. Akibatnya, rata-rata pertumbuhan ekspor manufaktur turun menjadi 10 persen sepanjang 2003-2011. Padahal pertumbuhan ekspor manufaktur pernah menyentuh 30 persen antara 1970 dan 1990.

Agar tidak terus bergantung pada hasil alam, pemerintah harus sungguh-sungguh melaksanakan reformasi struktural. Dari meningkatkan sumber daya manusia, memperbaiki pasar tenaga kerja, hingga mendorong aktivitas penelitian serta pengembangan yang membuat manufaktur dan jasa bergeliat. Percepatan transformasi dari kegiatan ekstraktif menuju manufaktur dan jasa menjadi sebuah keniscayaan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.