Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Malapetaka Candu Batu Bara

Oleh

image-gnews
Seorang pengemudi melompat dari kendaraan alat beratnya saat berada di tambang Sun Meng di provinsi Heilongjiang, Cina, 23 Oktober 2015. Banyaknya gundukan batu bara dipersimpangan yang diakibatkan oleh melemahnya perekenomian Cina. REUTERS/Jason Lee
Seorang pengemudi melompat dari kendaraan alat beratnya saat berada di tambang Sun Meng di provinsi Heilongjiang, Cina, 23 Oktober 2015. Banyaknya gundukan batu bara dipersimpangan yang diakibatkan oleh melemahnya perekenomian Cina. REUTERS/Jason Lee
Iklan

TERPURUKNYA perekonomian sejumlah daerah penghasil tambang selayaknya menjadi pelajaran. Negara tidak bisa terus-menerus bergantung pada hasil sumber daya alam. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi strategi pertumbuhan agar lebih berkelanjutan.

Badan Pusat Statistik mencatat kinerja ekspor hasil tambang kuartal pertama tahun ini turun 14,08 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Dampak penurunan itu sebenarnya sudah terasa lima tahun terakhir. Sejak harga batu bara rontok, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur, misalnya, minus 1,21 persen pada 2015 dan minus 0,38 persen pada 2016.

Struktur perekonomian di Kalimantan Timur memang didominasi oleh usaha pertambangan. Setelah surutnya sektor minyak dan gas, industri pertambangan dan penggalian-khususnya batu bara-menopang 46,35 persen total produk domestik regional bruto provinsi itu. Tak mengherankan bila anjloknya harga batu bara langsung memukul denyut perekonomian di sana.

Banyak perusahaan tambang harus mengurangi produksi. Tak sedikit yang melakukan rasionalisasi. Sebagian gagal membayar tagihan kredit bank, sebagian lagi antre meminta restrukturisasi utang. Kredit bermasalah sektor pertambangan itu menyisakan persoalan di industri perbankan.

Kelesuan bisnis pertambangan merembet ke mana-mana. Salah satunya sektor properti. Sejak tenaga kerja tak lagi berbondong-bondong datang, banyak proyek properti di Kalimantan Timur lesu darah. Realestat Indonesia mencatat sekitar 80 persen rumah komersial tipe 60 ke atas sulit terjual di sana. Hampir 100 pengembang bertumbangan. Mereka yang bertahan kini banting setir menyasar proyek rumah bersubsidi.

Kelimpungan sejumlah pemerintah daerah bertambah sejak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memangkas kuota produksi daerah lebih dari setengahnya, dari 282,99 juta ton menjadi 105,79 juta ton. Mereka diberi sanksi gara-gara gagal memenuhi kewajiban memasok pasar dalam negeri. Turunnya produksi otomatis menyusutkan pemasukan pemerintah daerah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Cerita muram ini tak perlu terjadi bila Indonesia tidak terlena dan terjebak pada hasil komoditas tambang, terutama batu bara. Kekeliruan ini terjadi karena pemerintah melupakan proses transformasi ekonomi dari kegiatan ekstraktif menuju manufaktur dan jasa. Sejak krisis 1998 mengempaskan perekonomian, orientasi industri manufaktur seperti kehilangan arah. Terutama setelah ledakan harga komoditas primer terjadi pada 2002-2013.

Kenaikan harga ini mendorong produksi yang membutuhkan tenaga kerja lebih banyak-termasuk menyerap tenaga kerja dari sektor manufaktur untuk pindah ke sektor tambang. Berlimpahnya ekspor komoditas pada periode itu memicu penguatan kurs dan melemahkan daya saing ekspor manufaktur sehingga industri mengalami perlambatan.

Akibatnya, rata-rata pertumbuhan ekspor manufaktur turun menjadi 10 persen sepanjang 2003-2011. Padahal rata-rata pertumbuhan ekspor manufaktur pernah menyentuh 30 persen antara 1970 dan 1990. Sebaliknya, ekspor komoditas rata-rata tumbuh 20 persen pada 2003-2011. Itu sebabnya, sejumlah studi menyimpulkan Indonesia mengidap penyakit Belanda (Dutch disease), istilah untuk menggambarkan merosotnya manufaktur akibat eksploitasi sumber daya alam.

Agar tidak terpuruk lebih dalam, pemerintah harus sungguh-sungguh melaksanakan reformasi struktural. Dari meningkatkan sumber daya manusia, memperbaiki pasar tenaga kerja, hingga mendorong aktivitas penelitian dan pengembangan yang menggeliatkan manufaktur dan jasa. Tanpa itu semua, transformasi ekonomi akan mandek di tengah jalan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.