Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Amuk yang Sia-sia

Oleh

image-gnews
Vandalisme massa terhadap pagar pembatas Jalan Jati Baru Tanah Abang saat kerusuhan 22 Mei 2019. TEMPO/M. Julnis Firmansyah
Vandalisme massa terhadap pagar pembatas Jalan Jati Baru Tanah Abang saat kerusuhan 22 Mei 2019. TEMPO/M. Julnis Firmansyah
Iklan

TAK satu pun diuntungkan oleh kerusuhan di Jakarta pada 22 Mei lalu. Nama baik Prabowo Subianto tercoreng karena dinilai tak bisa mengendalikan massa yang menaruh harapan di pundaknya. Presiden Joko Widodo jelas terusik karena hari-hari pertama setelah penetapannya sebagai pemenang pemilihan umum diwarnai amuk massa.

Pertunjukan kekerasan yang terjadi sepanjang malam di depan kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, lalu merembet ke Petamburan dan Slipi, Jakarta Barat, membawa kerugian untuk semua orang tanpa kecuali. Delapan warga ditengarai tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Puluhan jurnalis dipukul saat bekerja. Penggunaan media sosial dibatasi. Pelaku usaha di Jakarta dilaporkan menderita kerugian hampir Rp 1,5 triliun karena tak bisa beroperasi beberapa hari.

Kerugian juga menimpa mereka yang berhadapan di lapangan. Kepolisian Republik Indonesia harus bekerja keras memulihkan kepercayaan publik karena anggotanya dituding bertindak brutal. Pengunjuk rasa dari kubu pendukung Prabowo-Sandiaga dirugikan karena aspirasinya memprotes kecurangan pemilu kini tak lagi kredibel. Di mata banyak orang, akibat amuk itu, substansi unjuk rasa mereka kini tak lebih dari umbaran kebencian yang membabi-buta.

Setelah puing-puing kerusuhan dibersihkan dan keamanan dipulihkan, para elite politik harus bertanya kepada diri sendiri: mengapa kerusuhan itu sampai bisa terjadi? Citra positif demokrasi kita yang sudah dibangun dua dekade sejak momen reformasi 1998 kini porak-poranda akibat sikap kekanak-kanakan tak bisa menerima kekalahan.

Apa yang terjadi pada 22 Mei dinihari hingga tengah malam bukanlah kejutan yang tak bisa diantisipasi. Akarnya bisa dilacak sejak pemilihan umum demokratis pertama yang kita selenggarakan pada 1999. Ketika itu, meski partainya menang pemilu, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri tak terpilih sebagai presiden dalam voting di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sehari kemudian, ribuan pendukungnya di Bali membakar bangunan dan menebang pepohonan untuk memblokade jalan-jalan utama.

Pada pemilu berikutnya, 2004, setelah dipastikan gagal mempertahankan kursinya, Megawati menolak berbicara dengan politikus yang mengalahkannya, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga saat ini. Pada 2014, giliran Prabowo yang kalah. Lagi-lagi dia tak langsung mengucapkan selamat kepada pemenangnya, Joko Widodo. Seperti sekarang, dia justru mengklaim kemenangan sebelum dinyatakan kalah di Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, para elite belum dewasa menerima kekalahan.

Ketidakmatangan budaya politik inilah yang membuat massa di akar rumput mudah terbakar. Elite politik kita tampak enteng saja melempar retorika yang panas, tanpa mempertimbangkan akibatnya terhadap psikologi massa pendukung. Stigma "komunis", "musuh Islam", dan "teroris" dilekatkan seenaknya pada mereka yang berseberangan. Setelah kerusuhan menjalar dan korban berjatuhan, alih-alih memadamkan api, mereka umumnya malah lepas tangan. Amien Rais, yang semula mengancam akan menggelar people power, setelah rusuh merevisi seruannya itu dengan mengatakan "people power enteng-entengan yang bukan untuk menjatuhkan presiden".

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Elite politik hendaknya berhenti bermuka dua. Ucapan mereka di hadapan pendukungnya harus konsisten dengan pernyataan publik yang mereka sampaikan. Jika Prabowo dan Jokowi memang benar berkawan baik seperti klaim mereka berkali-kali, tentu tak sulit bagi keduanya untuk bertemu dan berangkulan buat menenangkan massa yang bergejolak.

Apalagi politik pada dasarnya adalah seni mengelola berbagai kemungkinan. Untuk itu, dibutuhkan kemampuan bernegosiasi, bersiasat, berkompromi. Konfrontasi bakal tak terelakkan jika negara kita terpolarisasi dalam dua kubu yang bertentangan tanpa ruang dialog yang sehat. Sejak awal berkompetisi politik, semua calon presiden seharusnya siap kalah.

Keputusan Prabowo untuk mempersoalkan kekalahannya ke Mahkamah Konstitusi layak diapresiasi. Tugas publik memastikan para hakim bertindak adil, tanpa tekanan dari siapa pun.

Setelah kerusuhan mereda, semua yang bertanggung jawab harus diperiksa. Baik para perusuh yang melempar batu di jalanan, polisi yang bertindak brutal, maupun penyebar hoaks dan kebencian, semua harus diusut. Indikasi keterlibatan sejumlah pensiunan tentara, seperti disebut polisi, harus dibuka di pengadilan. Pelbagai indikasi kejahatan yang dilakukan mereka tidak boleh diselesaikan di bawah meja.

Dalam beberapa bulan ke depan, kita akan menyaksikan apakah pemerintah serius menegakkan hukum. Pengusutan perkara demo 22 Mei tidak boleh (diam-diam) dihentikan-dengan alasan apa pun, termasuk tawar-menawar politik atas nama stabilitas dan pembangunan yang tak boleh diganggu gaduh.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.


Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

10 Januari 2024

Pemkab Banyuasin menerima penghargaan atas implementasi dalam kesejahteraan ASN melalui Taspen group terbanyak di wilayah kerja PT. Taspen (Persero) kantor cabang Palembang 2023.
Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuasin mendapat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.