Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sinyal Buruk Seleksi KPK

Oleh

image-gnews
Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK berbincang sebelum melakukan rapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 17 November 2015. ANTARA/Sigid Kurniawan
Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK berbincang sebelum melakukan rapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 17 November 2015. ANTARA/Sigid Kurniawan
Iklan

SEMBILAN nama yang diumumkan Presiden Joko Widodo sebagai anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mewakili gambaran suram masa depan pemberantasan korupsi di negeri ini. Tanpa rekam jejak meyakinkan dalam gerakan antikorupsi, dikhawatirkan mereka tidak punya perspektif yang tepat dalam memilih jajaran pemimpin KPK yang dibutuhkan publik empat tahun ke depan.

Selain rekam jejak, masalah utama panitia seleksi KPK kali ini adalah kedekatan mereka dengan polisi. Tiga dari sembilan anggota panitia bekerja sebagai penasihat Kepala Kepolisian RI dan pengajar sekolah perwira polisi. Satu orang lagi kerap diundang sebagai saksi ahli untuk polisi di pengadilan. Karena rutin berhubungan dengan Korps Bhayangkara, jelas kuping mereka lebih peka mendengar kepentingan polisi dalam seleksi pemimpin KPK.

Kedekatan itu bermasalah karena hubungan KPK dan kepolisian kerap diwarnai konflik. Sejak periode awal kepemimpinan KPK, polisi selalu menyerang balik ketika penyidik KPK mengendus kasus korupsi di jajaran petinggi mereka. Kita masih ingat perseteruan "cicak versus buaya" yang dimulai pada 2009 ketika KPK menyadap telepon Kepala Badan Reserse Kriminal Inspektur Jenderal Susno Duadji, yang diduga menerima suap.

Tiga tahun kemudian, polisi kembali melawan ketika Kepala Korps Lalu Lintas Inspektur Jenderal Djoko Susilo disidik dalam kasus korupsi pengadaan simulator untuk ujian surat izin mengemudi. Terakhir, pada 2015, ketika Wakil Kepala Polri (ketika itu) Komisaris Jenderal Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka kasus rekening gendut, polisi lagi-lagi membuat kegaduhan. Dalam ketiga insiden itu, pemimpin KPK balik dijadikan tersangka oleh kepolisian.

Konflik antarlembaga penegak hukum yang seharusnya bekerja sama memberantas korupsi tentu tidak sehat. Namun solusinya bukan dengan membiarkan polisi mengendalikan siapa yang terpilih menjadi pemimpin KPK. Justru sebaliknya: Presiden Joko Widodo seharusnya menguatkan kapasitas lembaga itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Salah satu indikator penting untuk mengukur integritas calon pemimpin KPK adalah independensi mereka dari kekuasaan dan institusi yang kelak harus mereka awasi. Karena itulah calon pemimpin KPK yang semata-mata menjadi kepanjangan tangan kepolisian, kejaksaan, atau Badan Intelijen Negara seharusnya dicoret dari daftar.

Terlebih kondisi KPK saat ini sungguh memprihatinkan. Upaya pelemahan gerakan antikorupsi sudah merasuk ke sendi-sendi internal lembaga ini. Lebih dari 700 pegawai KPK resah dan menandatangani petisi menuntut perbaikan dari dalam. Diduga Deputi Penindakan KPK Inspektur Jenderal Firli sengaja menghambat penyidikan perkara korupsi yang melibatkan tokoh besar. Ada laporan bahwa barang bukti dalam kasus suap impor daging sapi yang disebut-sebut melibatkan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian bahkan dirusak penyidik KPK dari kepolisian.

Ikhtiar mencari pemimpin KPK yang ideal seyogianya dimulai dari pemilihan panitia seleksi yang mumpuni dan bisa diterima semua kalangan. Jika kredibilitas lembaga penyaring pemimpin KPK saja pagi-pagi sudah dipertanyakan, sulit membayangkan hasil kerjanya bakal memuaskan harapan publik.

Masih ada waktu jika Presiden hendak merombak susunan panitia seleksi. Periode kepemimpinan KPK baru berakhir pada 21 Desember mendatang. Jangan sampai sejarah mencatat pemberantasan korupsi mundur ke titik nadir justru pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Selama korupsi masih merajalela, Indonesia butuh KPK yang kuat dan independen.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.