Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Luka

image-profil

Oleh

image-gnews
Massa Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat membawa bendera Merah Putih saat menggelar aksi di depan kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019. Mereka menilai hasil rekapitulasi Pemilu 2019 dari KPU terdapat banyak kecurangan. TEMPO/Muhammad Hidayat
Massa Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat membawa bendera Merah Putih saat menggelar aksi di depan kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019. Mereka menilai hasil rekapitulasi Pemilu 2019 dari KPU terdapat banyak kecurangan. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

Putu Setia
@mpujayaprema

Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, terjadi kerusuhan di Jakarta. Ada korban jiwa, banyak yang luka, dan ada mobil yang dibakar. Berkah apa yang bisa dijadikan sesuluh untuk masa mendatang? Lalu siapkah kita meminta ampun agar kesesatan berakhir?

Adalah omong kosong jika kerusuhan Jakarta sepanjang dua hari, 21-22 Mei lalu, dilepaskan dari masalah pemilihan umum yang tahapannya sudah berakhir. Tidak masuk akal pula jika kerusuhan itu tak dikaitkan dengan persoalan ada calon presiden yang dinyatakan kalah oleh Komisi Pemilihan Umum tapi tidak bisa menerimanya. Narasi yang dibuat oleh kubu calon presiden yang kalah demikian terstruktur, bahkan sudah digaungkan sebelum penghitungan suara selesai. Kecurangan dijadikan tema utama, dan tema lain menyusul, seperti tak percaya kepada Mahkamah Konstitusi sehingga memilih people power sebagai jalan untuk mencari keadilan.

Gaung ini dipercaya oleh pendukungnya sebagai jalan kebenaran. Bahkan ketika para elite di kubu itu berubah sikap dengan mengajukan sengketa ke MK, pendukungnya tak peduli. Maka aksi people power yang diperhalus menjadi gerakan kedaulatan rakyat tetap berlangsung. Kerusuhan pun terjadi betapapun para elite di kubu yang kalah menyebut gerakan rakyat itu sebagai aksi damai. Mau menyebut perusuh itu sebagai penyusup dan bukan pendukung capres yang kalah? Boleh saja, bahkan pimpinan kepolisian boleh menyebut begitu. Namun roh dari kerusuhan itu tetap berawal dari hasil pemilu.

Susilo Bambang Yudhoyono, presiden ke-6 kita, punya istilah menarik tentang perseteruan dua kubu yang berlangsung panjang ini. SBY menyebutnya sebagai luka. Namun, dari Singapura, SBY menyebar video memuji Jokowi dan Prabowo setelah KPU menggelar pengumuman hasil pemilu. Prabowo dipuji karena berubah sikap dengan melakukan gugatan hasil pemilu ke MK. Kalimat SBY kepada Prabowo sangatlah indah, "Bapak adalah konstitusionalis serta seorang yang menghormati pranata hukum, juga champion of democracy, sebuah legacy yang akan dikenang dengan indahnya oleh generasi mendatang."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pujian untuk Jokowi tak kalah indah. SBY berkata: "Saya makin bersyukur dan lega karena Bapak Jokowi telah menyampaikan akan menjadi pemimpin dan pengayom dari seluruh rakyat Indonesia." Maksud SBY, Jokowi akan memimpin rakyat, baik yang memilihnya maupun yang tak memilihnya. Dan ini kalimat SBY untuk Jokowi dan Prabowo: "Awal yang indah bagi terbasuhnya luka di antara anak bangsa, serta bagi rekonsiliasi dan bersatunya kembali anak bangsa secara terhormat." Sayangnya, demonstran tak mencerna pernyataan SBY. Bukan saja luka itu tak jadi dibasuh, tapi justru makin mengucurkan banyak darah.

Berkah apa yang bisa kita petik? Karena pemimpin kita tidak mewariskan nilai-nilai demokrasi secara benar, berkahnya adalah bagaimana kita mempersiapkan sistem pemilu yang lebih baik pada masa depan. Pilpres seharusnya menjadi momentum memperkuat kultur politik yang demokratis sekaligus bermartabat. Capres yang kalah harus bersikap kesatria mengakui kemenangan lawannya. Kalau ada bukti dicurangi, selesaikan dalam koridor hukum.

Capres yang berkukuh mengaku menang dengan menghitung sendiri perolehan suaranya membuat bingung masyarakat. Apalagi ditambah narasi bahwa kalah berarti ada kecurangan. Rakyat pun tetap terbelah dalam kubu-kubu. Ini mahakeliru karena akan mewarisi sistem politik yang tak sehat. Seorang capres yang kalah bisa membuat luka bangsa makin sulit dibasuh. Demokrasi harus melahirkan para kesatria, bukan menambah luka.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.


Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.


Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Tangkapan layar tayangan video Tempo.co berisi kampanye Prabowo Subianto di Riau, Pekanbaru, Selasa, 9 Januari 2024.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.


Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Aswanto (tengah) meninggalkan ruang sidang seusai mengikuti sidang pleno penyampaian laporan tahun 2019 di Gedung MK, Jakarta, Selasa 28 Januari 2020. Sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019 MK telah menerima sebanyak 3.005 perkara. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.


Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

15 Januari 2024

Mantan Menkominfo Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Mei 2023 dalam kasus korupsi proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikerjakan Kemenkominfo. Johnny bersama sejumlah tersangka lainnya diduga melakukan pemufakatan jahat dengan cara menggelembungkan harga dalam proyek BTS dan mengatur pemenang proyek hingga merugikan negara mencapai Rp 8 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bancakan Proyek Sengkarut Nasional

PPATK menemukan 36,67 persen aliran duit dari proyek strategis nasional mengalir ke politikus dan aparatur sipil negara. Perlu evaluasi total.


Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

10 Januari 2024

Pemkab Banyuasin menerima penghargaan atas implementasi dalam kesejahteraan ASN melalui Taspen group terbanyak di wilayah kerja PT. Taspen (Persero) kantor cabang Palembang 2023.
Dukung Kesejahteraan PPPK, Kabupaten Banyuasin Raih Penghargaan dari PT Taspen

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyuasin mendapat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.