Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Benang Kusut Tiket Pesawat

Oleh

image-gnews
Polemik harga tiket pesawat di Indoenesia masih belum menemukan titik terang. Presiden Jokowi bisa memulai dengan menyamakan persepsi kabinetnya soal kisruh harga tiket pesawat ini untuk kesehatan ekonomi kita.
Polemik harga tiket pesawat di Indoenesia masih belum menemukan titik terang. Presiden Jokowi bisa memulai dengan menyamakan persepsi kabinetnya soal kisruh harga tiket pesawat ini untuk kesehatan ekonomi kita.
Iklan

KEPUTUSAN Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menurunkan batas atas tarif penerbangan domestik kelas ekonomi sebesar 12-16 persen tak bakal menyelesaikan masalah. Kebijakan itu tak akan berpengaruh banyak pada mahalnya harga tiket pesawat di pasar karena tak menyentuh akar persoalan yang memicu tingginya biaya transportasi udara di negeri ini.

Buktinya, sampai dua hari setelah keluarnya keputusan tersebut, penurunan harga riil belum juga terjadi. Publik yang tadinya bergembira, bersiap membeli tiket murah untuk mudik Lebaran, kini kembali harap-harap cemas. Maskapai penerbangan beralasan butuh waktu untuk menyesuaikan tarif baru di sistem penjualan tiket mereka.

Realitasnya jauh lebih rumit ketimbang soal penyesuaian tarif di sistem penjualan. Sebelum keluar keputusan Menteri Budi Karya, harga tiket pesawat sudah melambung sampai seratus persen. Kebijakan pemerintah diprediksi hanya bisa menurunkan harga rata-rata 15 persen. Walhasil, polemik harga tiket pesawat ini ibarat lenggang poco-poco: maju satu langkah setelah mundur empat langkah.

Kondisi ini tak lepas dari praktik duopoli dalam industri penerbangan Indonesia. Penerbangan domestik kini praktis dikuasai dua grup besar: Garuda Indonesia dan Lion Air. Pengambilalihan operasi Sriwijaya Air oleh PT Citilink Indonesia, anak usaha Garuda, membuat maskapai pelat merah itu menguasai 42,9 persen. Sedangkan Lion Air, bersama anak usahanya, Batik Air dan Wings Air, menguasai 50 persen.

Struktur duopoli ini mengarah pada pembentukan kartel harga. Setelah harga tiket Garuda melonjak 40 persen pasca-penghapusan tiket promo di kelas ekonomi tipe V, T, dan Q, awal tahun ini, harga tiket Batik Air ikut-ikutan naik. Tak lama kemudian, Lion dan Citilink berbarengan menerapkan sistem bagasi berbayar yang membuat biaya penerbangan udara melonjak lagi.

Upaya Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyelidiki dugaan kartel ini patut diapresiasi. Sayangnya, keputusan komisi itu kerap tak bergigi di hadapan pelaku usaha. Banyak keputusan KPPU yang tak bisa ditindaklanjuti karena dibatalkan di pengadilan yang lebih tinggi. Sepanjang posisi tawar lembaga ini tak diperbaiki, upayanya menjaga keseimbangan pasar tak bakal berdampak besar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tak hanya itu. Sampai sekarang, struktur biaya penerbangan kita juga amat tidak kompetitif. Bandingkan saja harga tiket pesawat Jakarta-Makassar dengan harga tiket penerbangan yang waktu tempuhnya sama, sekitar dua jam, seperti Delhi-Mumbai di India atau Hanoi-Ho Chi Minh City di Vietnam. Garuda menjual tiket Jakarta-Makassar seharga Rp 1,7 juta, sementara tiket Delhi-Mumbai dibanderol Rp 700 ribu dan tiket Hanoi-Ho Chi Minh City bisa didapat dengan harga Rp 780 ribu. Artinya, ada komponen biaya di dalam negeri yang jauh lebih mahal daripada harga pasar.

Semula ada dugaan bahwa harga avtur dari Pertamina membuat harga tiket pesawat domestik jadi tinggi. Biaya bahan bakar memang merupakan 24 persen dari struktur biaya tiket. Namun, sejak akhir tahun lalu, harga avtur di Bandar Udara Soekarno-Hatta sudah diturunkan menjadi Rp 9.243 per liter. Ini sudah harga termurah di Asia Tenggara. Bandingkan dengan harga avtur di Changi, yang mencapai Rp 11.791, atau di Kuala Lumpur, Rp 10.599.

Dugaan lain adalah biaya pelayanan bandara yang terlampau mahal. Biaya untuk pelayanan Angkasa Pura memang dibebankan pada harga tiket pesawat yang harus dibayar penumpang. Ini pun masih sumir. Satu-satunya cara untuk menganalisis mengapa harga tiket pesawat terus tinggi adalah mengaudit struktur biaya di sektor ini secara transparan. Hanya dengan cara itu, publik bisa mendapat informasi yang memadai.

Kesulitan lain yang membuat mekanisme pasar tak mudah bekerja di sektor ini adalah fakta bahwa para pemain kunci di industri penerbangan kita, dari Garuda, Pertamina, hingga Angkasa Pura, merupakan badan usaha milik negara. Akibatnya, kepentingan pemerintah sendiri kerap bertabrakan. Presiden Joko Widodo perlu memastikan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bekerja sama untuk kepentingan publik yang lebih besar.

Presiden Jokowi bisa memulai dengan menyamakan persepsi kabinetnya soal kisruh harga tiket pesawat ini untuk kesehatan ekonomi kita. Pasalnya, selain penumpang pesawat, pengusaha jasa pengiriman kargo dan pelaku bisnis pariwisata mulai menjerit. Tanpa koordinasi yang padu di antara para menteri, benang kusut harga mahal tiket pesawat mustahil bisa terurai.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

7 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

23 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

53 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.