Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Korupsi Proyek Infrastruktur di Timur

image-profil

image-gnews
Korupsi Proyek Infrastruktur di Timur
Korupsi Proyek Infrastruktur di Timur
Iklan

Emilianus Yakob Sese Tolo
New Mandala Indonesia Fellow, Australian National University’s College of Asia and the Pacific, Canberra, Australia

Proyek infrastruktur pemerintah, baik yang dibiayai oleh dana desa maupun anggaran pemerintah provinsi dan pusat, cenderung dikorupsi oleh para politikus dan birokrat di Indonesia timur. Di Flores, misalnya, Petrus Kanisius, mantan Kepala Desa Runut, Kabupaten Sikka, dipenjara 3 tahun karena melakukan korupsi sekitar Rp 379 juta dari dana desa pada 2017. Selain itu, menurut seorang kontraktor di Flores, seorang kontraktor proyek selalu diminta memberikan 10 persen dari total nilai proyek, entah kepada bupati, Ketua DPRD, atau kepala dinas, sebelum mendapat kontrak proyek infrastruktur tertentu. Dalam beberapa kasus, beberapa pejabat politik dan birokrat berbeda sama-sama menuntut pembayaran 10 persen dari total nilai satu proyek.

Dampaknya, banyak pembangunan infrastruktur yang bermutu buruk. Sebuah gedung perkantoran di Kecamatan Boawae, Flores, misalnya, tidak digunakan setelah pembangunannya selesai dua tahun lalu. Para pegawai mengaku takut menggunakannya karena kualitas gedung yang buruk. Sementara itu, di Borong, Flores, jalan yang menghubungkan Desa Lehong dan Peot, yang dibangun dengan biaya Rp 9 miliar, hanya digunakan selama satu tahun, lalu rusak oleh hujan deras pada 2017. Demikian pula, pada Desember 2018, jalan yang menghubungkan Desa Bugis, Cambir, dan Sola di Kabupaten Manggarai Timur sudah dalam kondisi buruk setelah digunakan selama satu bulan saja.

Banyak contoh proyek infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, yang sengaja dibangun selama atau dekat musim hujan agar jika bangunannya rusak, yang dipersalahkan adalah alam, seperti hujan dan banjir. Pemerintah daerah kemudian memiliki alasan untuk meminta dana pembangunan baru ke pemerintah pusat untuk memperbaiki bangunan yang rusak itu. Biasanya, anggaran baru ini lebih tinggi dari sebelumnya. Di Kabupaten Lembata, misalnya, pemerintah daerah membangun jembatan di Waima dengan biaya Rp 1,6 miliar. Ketika jembatan runtuh karena banjir, pemerintah daerah meminta dana Rp 30 miliar untuk membangunnya kembali.

Mengapa korupsi proyek infrastruktur merajalela di Indonesia timur? Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pers yang tidak kritis, media sosial digital yang kurang berkembang, dan masih kentalnya budaya permisif.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di sana, tidak sulit untuk membeli pengaruh di media. Media lokal jarang mengkritik pemerintah. Namun masyarakat pun tidak dapat mengandalkan media nasional, yang sangat Jakarta-sentris. Sebab, media nasional, seperti yang ditulis Ross Tapsell (2018: 119) dalam Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga dan Revolusi Digital, hanya memberikan 10-20 persen konten lokal dalam liputannya. Akibatnya, lembaga pemberantasan korupsi, seperti Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, cenderung tidak mengetahui kasus korupsi di Indonesia timur.

Media sosial digital juga belum berkembang dengan baik. Penetrasi Internet, menurut Tapsell (2018), hanya 25 persen di Indonesia timur. Di banyak wilayah, satu-satunya koneksi Internet yang dapat diandalkan adalah Telkomsel, yang jauh lebih mahal daripada provider lain di Jawa. Hal ini menyebabkan tidak semua orang di Indonesia timur bisa mengakses layanan Internet. Selain itu, ada banyak orang yang juga tidak memiliki ponsel. Akibatnya, masyarakat tak dapat secara maksimal menggunakan media digital yang sedang berkembang hari ini untuk mengontrol politikus dan birokrat korup.

Korupsi juga disebabkan oleh norma budaya yang masih permisif terhadap korupsi. Ada kecenderungan umum di masyarakat untuk tidak melaporkan kasus korupsi. Seorang pejabat Badan Pengawas Pemilu di Flores mengatakan kepada saya bahwa lembaganya sangat menyadari permainan politik uang yang terjadi di kabupatennya. Namun, walaupun lembaganya mengetahui terjadi kecurangan seperti ini, mereka hanya akan membawa tindakan kecurangan itu ke ranah hukum jika media terus menekan mereka untuk melakukannya. Padahal politik uang adalah akar dari budaya korupsi di Indonesia timur.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

5 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.