Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemilu Serentak Jauh Lebih Baik

Oleh

image-gnews
Anggota PPLN Beijing melakukan penghitungan surat suara Pemilu 2019 yang dikirimkan oleh para pemilih WNI  dari berbagai daerah di China melalui pos di KBRI Beijing, Rabu, 17 April 2019. Pasangan nomor urut 1 Joko Widodo-Ma'ruf Amin meraih 1.458 suara, sedangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 327 suara. ANTARA
Anggota PPLN Beijing melakukan penghitungan surat suara Pemilu 2019 yang dikirimkan oleh para pemilih WNI dari berbagai daerah di China melalui pos di KBRI Beijing, Rabu, 17 April 2019. Pasangan nomor urut 1 Joko Widodo-Ma'ruf Amin meraih 1.458 suara, sedangkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 327 suara. ANTARA
Iklan

KITA perlu angkat topi terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum. KPU cukup berhasil menyelenggarakan pemilihan anggota legislatif dan presiden secara serentak untuk pertama kali. Meski ada masalah di sejumlah tempat, efeknya tak membesar, apalagi sampai mengganggu pelaksanaan pemilu secara nasional.

Sebanyak 2.249 tempat pemungutan suara di 18 kabupaten/kota memang tak bisa menggelar pemungutan suara pada 17 April lalu karena keterlambatan distribusi logistik. Ada pula faktor bencana alam, seperti banjir di Kota Jambi. Hanya, jumlah tempat pemungutan suara yang mesti mengadakan pemilu susulan itu cuma 0,28 persen dari 810 ribu TPS di seluruh Indonesia.

Insiden lain adalah pencoblosan ilegal surat suara di Malaysia. Ada pula para pemilih di Sydney, Australia, yang tak bisa mencoblos karena petugas terburu-buru menutup TPS. Semua ini harus menjadi bahan evaluasi bagi KPU.

Tak mudah memang menyelenggarakan pemilu untuk 192 juta pemilih di negeri ini. Dengan sistem lima surat suara-kecuali DKI Jakarta, yang tak memiliki DPRD kabupaten/kota-pemilihan harus digelar serentak selama satu hari. Di India, yang memiliki 930 juta pemilih, misalnya, pemilu memakan waktu enam pekan. Toh, dengan segala keruwetan pemilu di negara kita-kerap dianggap paling rumit sedunia-pelaksanaannya jauh dari konflik fisik.

Pemilu serentak merupakan pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi lima tahun lalu. Mahkamah menyatakan pemilu yang terpisah tak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta meningkatkan transaksi politis antara calon presiden-wakil presiden dan partai. Dalam pemilu kali ini, transaksi tersebut masih terjadi, tapi sedikit berkurang dibanding pemilu sebelumnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemilihan serentak juga menghemat duit negara. Dengan penambahan sekitar 4 juta pemilih, anggaran pemilu hanya naik Rp 800 miliar dibanding pada 2014, yang nilainya Rp 24,1 triliun. Pemilu yang terpisah membuat KPU harus dua kali membayar honor petugas serta logistik dan distribusinya.

Maka niat sejumlah partai memisahkan lagi pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden patut ditolak. Alasan pecahnya konsentrasi partai dalam memenangi pemilu bisa diatasi lewat pengaturan kampanye secara lebih baik. Coattail effect atau efek ekor jas pemilihan presiden terhadap partai asal calon presiden ternyata juga tak sebesar yang dicemaskan kalangan partai politik. Perolehan suara PDI Perjuangan dan Gerindra memang naik, tapi sejumlah partai lain juga berhasil meraih suara yang cukup bagus.

Yang amat mendesak untuk direvisi adalah aturan presidential threshold. Selama ini, kandidat presiden harus dicalonkan partai-partai yang menguasai minimal 20 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau 25 persen perolehan suara dalam pemilu. Aturan ini menyebabkan pemilihan presiden jadi kurang menarik karena terlalu sedikit kandidat. Revisi aturan ambang batas diperlukan agar makin banyak tokoh yang bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Publik pun akan diuntungkan karena memiliki lebih banyak pilihan.

Demi meningkatkan mutu dan kelancaran pemilihan umum, pemerintah sebaiknya pula segera menyiapkan pemilu secara elektronik. Voting elektronik akan jauh lebih simpel dan cepat ketimbang pencoblosan konvensional. Pemantauannya pun akan lebih efisien. Sistem ini bisa mempermudah KPU menyelenggarakan Pemilu 2024, yang lebih rumit karena pemilihan presiden, anggota legislatif, dan kepala daerah akan dilakukan serentak.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

3 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

22 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

23 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

43 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

46 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

46 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

52 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

53 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

53 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.