Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Peringatan bagi Jokowi

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Pasangan capres dan cawapres nomor urut 01, Joko Widodo alias Jokowi - KH Ma'ruf memberikan keterangan pers hasil hitung cepat Pemilu 2019 atau quick count Poltracking Indonesia di Jakarta Teater, Jakarta, Rabu, 17 April 2019. Jokowi meminta masyarakat untuk menunggu hasil penghitungan resmi KPU. TEMPO/Subekti.
Pasangan capres dan cawapres nomor urut 01, Joko Widodo alias Jokowi - KH Ma'ruf memberikan keterangan pers hasil hitung cepat Pemilu 2019 atau quick count Poltracking Indonesia di Jakarta Teater, Jakarta, Rabu, 17 April 2019. Jokowi meminta masyarakat untuk menunggu hasil penghitungan resmi KPU. TEMPO/Subekti.
Iklan

Hasil pemilihan presiden kali ini merupakan peringatan keras bagi calon inkumben Joko Widodo. Kendati hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei menunjukkan ia bakal menang, angkanya hanya naik tipis dibanding pemilu sebelumnya. Salah satu penyebabnya: kinerja Jokowi selama ini kurang memuaskan bagi masyarakat luas.

Delapan lembaga survei memperkirakan Jokowi-Ma’ruf Amin meraup 54-55 persen suara. Sedangkan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memperoleh suara 45-46 persen. Jumlah ini tak berbeda jauh dari hasil akhir Pemilu 2014. Pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla memenangi Pemilu 2014 dengan meraih 53,15 persen suara.

Lima tahun bekerja menjadi presiden, apalagi bertarung dengan lawan yang sama dalam Pemilu 2014, Jokowi seharusnya bisa menang telak dalam pemilu jika memiliki prestasi yang lebih baik. Susilo Bambang Yudhoyono meraih suara 60,8 persen ketika terpilih lagi dalam Pemilu 2009.

Boleh dibilang, kemenangan Jokowi bukan karena prestasinya yang luar biasa, melainkan lantaran lawannya memiliki banyak kelemahan. Masyarakat pun tak punya pilihan lain. Mekanisme pemilihan presiden pada masa mendatang semestinya diperbaiki agar bisa memunculkan calon-calon terbaik.

Harus diakui, kinerja Jokowi sejauh ini kurang kinclong kendati ia banyak membangun infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi, misalnya, meleset dari target. Ia berjanji meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen. Faktanya, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 5,17 persen pada 2018. Utang pemerintah yang sudah mencapai Rp 5.400 triliun pun sering mengundang kecaman.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kalangan aktivis antikorupsi juga kecewa karena Jokowi tidak menunjukkan komitmen yang sungguh-sungguh dalam memerangi rasuah. Selama empat tahun terakhir, ada 15 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kalangan menteri pun belum bersih dari praktik rasuah. Menteri Sosial Idrus Marham terjerat korupsi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap. Nama menteri lain kerap pula terseret dalam berbagai kasus yang tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kelemahan serupa terjadi dalam penegakan hak asasi manusia. Rapor Jokowi boleh dibilang merah. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat ada sembilan kasus HAM yang tak kunjung tuntas selama Jokowi menjabat. Pembunuhan aktivis Munir Said Thalib adalah salah satunya. Begitu pula kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan, yang dibiarkan gelap selama dua tahun.

Semua titik lemah itu harus menjadi catatan penting bagi pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam menyusun kabinet mendatang. Presiden memiliki hak mutlak memilih menteri. Sah-sah saja ia mengakomodasi perwakilan dan kepentingan koalisi ke kabinet. Tapi memilih figur terbaik di bidangnya adalah salah satu kunci untuk mendongkrak kinerja pemerintah.

Jokowi cukup beruntung memiliki kesempatan kedua untuk menuntaskan janji kampanye pemilu kali ini dan pemilu sebelumnya. Kesempatan ini sebaiknya tidak disia-siakan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.