Menghindari Berhala Angka

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas KPPS melakukan penghitungan suara Pemilu serentak 2019 hingga malam hari di TPS 92, Depok, Jawa Barat, Rabu, 17 April 2019. KPU Kota Depok menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu serentak 2019 di wilayah itu berjumlah 1.309.338 pemilih atau bertambah 1,8 persen dari DPT sebelumnya sebanyak 1.286.160. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    Petugas KPPS melakukan penghitungan suara Pemilu serentak 2019 hingga malam hari di TPS 92, Depok, Jawa Barat, Rabu, 17 April 2019. KPU Kota Depok menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu serentak 2019 di wilayah itu berjumlah 1.309.338 pemilih atau bertambah 1,8 persen dari DPT sebelumnya sebanyak 1.286.160. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    Rendy Pahrun Wadipalapa
    Pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

    Seusai pemilihan umum, masyarakat mulai dihadapkan pada beragam hasil survei. Performa elektoral kandidat presiden-wakil presiden di bilik suara dihitung melalui demonstrasi survei-survei tersebut. Dalam situasi seperti sekarang ini, kita harus ingat dan mampu memetik hikmah dari pengalaman lampau bahwa pelbagai hitung-hitungan survei telah membuat prediksi politik terpelanting menjadi kepercayaan diri yang berlebihan.

    Survei dan nyaris semua penelitian kuantitatif telah menjadi teknologi politik yang semakin lazim, seolah-olah hasil yang keluar dari proses itu mampu mendahului nasib yang belum terjadi dalam situasi politik riil. Sambil disita perhatiannya oleh prediksi-prediksi tersebut, elite politik sudah tak lagi menganggap penting asas konstituensi. Kebajikan politik bahwa suara riil dan utuh konstituen adalah intisari demokrasi tidak lagi penting dibahas karena semuanya didahului oleh keyakinan terhadap hitung-hitungan di atas kertas koding survei. Dalam tamsil sederhana meja judi: “Semua kartu truf telah dilihat.”

    Sebagaimana sebuah prinsip yang berlandaskan kuantifikasi, sikap memberhalakan angka-angka memiliki ciri dan tekstur yang kaku, tidak plastis, dan mengenali realitas sebagai konversi atau pengerucutan dari bentuknya yang hakiki ke dalam angka-angka (zahlenfetishismus). Semua fakta telah diwakili oleh simbol-simbol numerik dan dibaca melalui logika matematika politik. Kelemahan utama dari pendekatan ini: raibnya prinsip-prinsip asali lantaran ia tak dapat dihitung sekaligus tak dapat dikonversi menjadi angka.

    Padahal situasi konkret yang dihadapi tidak sekadar disusun atas prinsip-prinsip kewarganegaraan (demos) yang hakiki, tapi juga sifatnya yang dinamis dari menit ke menit. Kumpulan rakyat adalah cermin yang merefleksikan pilihan-pilihan dan selera ideal tempat sosok dan personalitas kepemimpinan ditentukan, diperlawankan, dan diperjuangkan. Karena itu, siapa pun yang tak menghitung refleksi dinamis yang dikerjakan oleh rakyat sebagai konstituen, ia telah pula melupakan bahwa di tangan konstituenlah menit demi menit diskursus politik diolah.

    Sikap arogan yang dengan ceroboh mewakilkan partisipasi dinamis pada angka-angka survei berjilid-jilid sebelum ataupun seusai pemilu telah menafikan artikulasi peran kewargaan sebagai pilar yang independen dan mampu berontak. Pembangkangan atas prediksi politik bisa terjadi, bukan semata-mata diilhami oleh ketidaksetujuan publik atas elite, melainkan juga pembuktian bahwa nalar kuantitatif selalu relatif dan tak dapat mengunci kebenaran final. Aksi despotik elite yang memberhalakan angka-angka adalah teladan yang buruk.

    Kenyataannya, metode modern sekaligus varian mutakhir dalam menebak dan membaca preferensi politik ini tak selamanya benar. Penggunaan statistika bertingkat yang kompleks dan menyedot perhatian ahli-ahli politik pun terkadang dapat meleset demikian jauh. Angka-angka itu tak lagi patuh pada tuannya yang memesan dan mandornya yang mengolah, tapi ia dapat ditaklukkan oleh realitas konkret politik yang dinamis dan kompleks di bilik suara. Dinamika itu kerap membangkang terhadap angka dan memporakporandakannya.

    Kita harus segera berangkat meninggalkan pemberhalaan ini. Sebab, evolusi riset politik sangatlah kaya serta tidak selamanya bicara survei dan elektabilitas. Riset-riset survei politik menyimpan titik lemah lantaran selera kepemimpinan ideal, partisipasi, dan preferensi politik digali sebagai barang mati. Semuanya dimasukkan ke tabulasi angka, sedangkan makna-makna, diskursus, deliberasi, dialektika, dan penghayatan terhadap nilai-nilai politik diasumsikan hilang.

    Selain mengerutkan esensi politik, sebuah prediksi selalu mengabaikan prinsip arkeologis: masa lalu ditutup oleh keterampilan menebak masa depan. Masa lalu hanya penting sejauh ia dapat digunakan untuk melihat tingkat kredibilitas melalui rekam jejak (track record). Selebihnya, nuansa, perasaan, dan kesan yang hadir pada masa lalu harus tunduk pada ramalan masa depan.

    Sambil melawan gegap gempita berhala atas angka-angka ini, harus ada kesegaran dan kejelasan posisi yang ditawarkan untuk menafsir kembali realitas yang telanjur dikerutkan. Konversi dan pengerdilan makna telah membuat segalanya terlihat kaku dan tegang, sehingga mengembalikan kelenturan fakta dan realitas politik adalah jalan tengah yang seharusnya ditempuh. Realitas tidak boleh dibikin mengerut oleh angka-angka sehingga kuantifikasi politik harus dijaga jaraknya dari realitas itu sendiri.

    Inilah kelemahan paling mendasar demokrasi hari-hari ini. Iman politik yang telanjur menyembah angka-angka semakin berbahaya, karena bukan saja elite politik yang terjebak dalam sesembahan itu, melainkan juga rakyat yang apatis dan memilih tak percaya pada politik. Jika rakyat telah tercemari oleh keyakinan ini, akan semakin tumpul sensitivitas untuk mewujudkan prinsip-prinsip demos dalam demokrasi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Beda Kerusuhan Mei 2019 dengan Kengerian di Ibu Kota 1998

    Kerusuhan di Jakarta pada bulan Mei terjadi lagi, namun kejadian di 2019 berbeda dengan 1998. Simak kengerian di ibu kota pada akhir Orde Baru itu.