Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Orang Dekat Calon Presiden

Oleh

image-gnews
Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo berswafoto dengan pendukung ketika kampanye terbuka di Cirebon, Jawa Barat, Jumat 5 April 2019. Jokowi menargetkan perolehan suara di Cirebon lebih dari 75 persen pada pilpres 2019. ANTARA FOTO/ Wahyu Putro A
Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo berswafoto dengan pendukung ketika kampanye terbuka di Cirebon, Jawa Barat, Jumat 5 April 2019. Jokowi menargetkan perolehan suara di Cirebon lebih dari 75 persen pada pilpres 2019. ANTARA FOTO/ Wahyu Putro A
Iklan

SETELAH gagasan dan rekam jejak kandidat dibongkar, apa lagi yang bisa kita kuliti dari calon presiden dan wakilnya? Setelah tujuh bulan kampanye, nyaris tak ada yang tersisa. Pandangan, ide, masa lalu, bahkan gosip seputar calon sudah diuarkan.

Mungkin ini saatnya membaca kandidat dari orang sekeliling: mereka yang tak cuma dekat, tapi bisa mempengaruhi pikiran dan keputusan nomine jika nanti terpilih dalam pemilu.

Di sekitar kandidat inkumben Joko Widodo, misalnya, ada keluarga dekat, orang partai, dan para penggawa Istana yang selama ini menjadi pintu masuk informasi Presiden. Di sekeliling Prabowo Subianto: para ajudan, keluarga besar Sumitro Djojohadikusumo, keluarga besar Soeharto, teman selama bekerja dalam dinas militer, dan para aktivis partai. Jangan dilupakan: anak semata wayang Didit Hediprasetyo.

Tentu tidak selalu keputusan presiden terpilih ditentukan oleh mereka. Terkadang beleid penting tidak juga sepenuhnya merupakan kehendak presiden sendiri. Dalam politik, ada bauran yang tidak dapat ditolak: kepentingan pribadi dan kelompok, pembentukan citra, negosiasi dengan parlemen dan partai politik, selain tekanan publik.

Namun, dalam kepungan pelbagai kepentingan, pendapat orang sekeliling jadi penting. Dekat secara fisik dan psikologis, mereka bisa menjadi penentu. Sejarah tujuh presiden sepanjang Indonesia merdeka menunjukkan bagaimana orang dekat bisa menentukan kebijakan, bahkan hitam-putihnya pemerintahan.

Yang paling akhir adalah Joko Widodo. Lima tahun memerintah, Jokowi menyediakan banyak contoh. Di antaranya penetapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar menggantikan Sudirman Said, Juli 2016. Lama bermukim di Amerika Serikat, Arcandra diusulkan antara lain oleh kerabat Presiden. Belakangan diketahui Arcandra memiliki dua kewarganegaraan: Indonesia dan Amerika. Pengangkatan Arcandra dikritik publik dan Presiden membatalkan keputusannya sebulan kemudian. Setelah Arcandra melepas paspor Amerikanya, Presiden mengangkatnya lagi sebagai Wakil Menteri Energi.

Dari kalangan partai politik, ada Surya Paloh. Di awal pemerintahan, Ketua Partai NasDem ini membawa Sam Pa, pemilik perusahaan multinasional Sonangol EP, ke Istana. Kepada Jokowi, pengusaha asal Cina itu menjanjikan impor minyak dengan diskon 15 persen. Kuat diduga Sam Pa menawarkan proyek lain. Alih-alih memberi rabat, Sam Pa malah ditangkap polisi Tiongkok karena sejumlah tuduhan kejahatan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di kubu Prabowo, ada Ratna Sarumpaet. Menjadi bagian dari garda depan pembela Prabowo, Ratna diketahui berbohong perihal operasi plastik yang dia jalani kepada lingkaran dekat Prabowo, ia mengaku dianiaya. Tidak ada jaminan Ratna akan menjadi anggota tim inti Prabowo jika sang kandidat menjadi presiden. Tapi peristiwa Ratna Sarumpaet membuktikan perilaku lancung bisa terjadi di kalangan dekat sejak masa pencalonan.

Dari masa silam, kita mendengar cerita tentang Soewondo, tukang pijat Presiden Abdurrahman Wahid yang belakangan terseret kasus korupsi Badan Urusan Logistik. Di era Megawati Soekarnoputri, ada Jacob Nursalim, pengusaha yang dikenal dekat dengan Taufiq Kiemas, suami Megawati. Jacob adalah adik Sjamsul Nursalim, obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Pada era Megawati, pemerintah mengeluarkan status release and discharge kepada Sjamsul atas kewajibannya membayar utang BLBI.

Presiden terpilih harus waspada terhadap permainan orang dekat. Bukan sekadar orang lama yang sudah dikenalnya, orang baru akan menghampiri segera setelah kandidat terpilih. Bagai lampu, kandidat akan dikerubungi laron. Mereka mungkin seperti punakawan: lucu, menyenangkan, menghibur, kadang juga pintar dan banyak ide. Dalam beberapa kasus, mereka royal membiayai kegiatan presiden, keluarga, sanak famili praktik lancung gratifikasi.

Tak ada salahnya memiliki orang kepercayaan. Tapi presiden terpilih harus memberikan jabatan resmi kepada mereka. Para pembisik tidak boleh hilir-mudik di Istana lalu menjual pengaruh kepada orang lain yang membutuhkan tanpa akuntabilitas sebagai penyelenggara negara. Jika dimasukkan ke struktur, sepak terjang mereka relatif mudah dikontrol. Aparat pun akan mudah mengusut jika mereka melakukan korupsi.

Di Amerika Serikat, misalnya, pemerintah membentuk West Wing badan khusus untuk menampung orang kepercayaan presiden. Mereka menjadi penasihat resmi kepala negara, termasuk memberikan argumen pembanding atas kebijakan para menteri di kabinet.

Membaca kandidat dari profil orang dekatnya barangkali bisa membantu kita menentukan sosok presiden pilihan. Tentu saja, di bilik suara, keputusan sepenuhnya di tangan Anda.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

1 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

22 hari lalu

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


24 hari lalu


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

30 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

34 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

49 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

50 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

15 Februari 2024

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.