Fahmy Radhi
Pengamat Ekonomi Energi UGM
Setelah hampir delapan tahun berlalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) ke Presiden Joko Widodo untuk dibahas bersama menteri yang ditunjuk oleh Presiden. Rancangan revisi atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi itu sesungguhnya amat penting. Sebab, revisi tersebut merupakan amanah Mahkamah Konstitusi (MK), yang menilai beberapa pasal dari undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Salah satunya Keputusan MK Nomor 36 Tahun 2012 yang telah membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) karena tidak sesuai dengan konstitusi.
Penyusunan draf RUU Migas, yang merupakan inisiatif Dewan, memberi perluasan kewenangan dan kontrol parlemen yang lebih besar dalam pengelolaan migas. Perluasan kewenangan itu di antaranya penetapan harga bahan bakar minyak (BBM), kuota impor BBM dan gas harus atas persetujuan DPR, dan pengendalian badan usaha khusus (BUK) migas. Bahkan ada pasal yang mengatur bahwa pemerintah pusat wajib menetapkan harga BBM sama untuk seluruh wilayah Indonesia.
Draf itu menyebutkan bahwa BUK migas merupakan badan usaha yang dibentuk secara khusus berdasarkan undang-undang, yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Fungsi utamanya adalah menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan usaha hulu, midterm, dan hilir migas.
Badan itu memiliki sejumlah kewenangan, seperti mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan migas yang akan diproduksikan kepada Menteri Energi serta mewakili negara sebagai pemegang kuasa usaha pertambangan dalam penandatanganan kontrak pengusahaan lahan migas.
Pembentukan BUK sebenarnya tidak tepat dan bahkan cenderung blunder. Pasalnya, BUK tidak dikenal sebagai entitas bisnis yang dapat melakukan kegiatan bisnis secara langsung. Konsekuensinya, kontrak BUK dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) merupakan hubungan government-to-business (G2B). Hubungan G2B bisa membahayakan negara jika terjadi perselisihan BUK dengan KKKS lantaran negaralah yang akan dituntut oleh KKKS di arbitrase internasional. Kalau kalah dalam sidang arbitrase, aset Indonesia di luar negeri bisa disita.
Perluasan kewenangan DPR dalam penetapan harga BBM dan kuota impor migas serta pengendalian BUK tidak hanya akan memperlambat proses pengambilan keputusan bisnis, tapi juga berpotensi menimbulkan moral hazard. Dalam setiap proses permintaan persetujuan Dewan, tidak bisa dihindari, akan terjadi tawar-menawar dengan Dewan, yang berpotensi memicu moral hazard. Selain itu, penempatan BUK di bawah presiden berpotensi mengundang intervensi Dewan secara berlebihan. Intervensi itu tidak hanya dalam pemilihan pimpinan BUK, tapi juga dalam pengambilan setiap keputusan corporate action BUK yang harus memperoleh persetujuan Dewan.
Ketimbang BUK, holding migas dalam bentuk persero barangkali lebih tepat untuk menjalankan kewenangan BUK. Alasannya, holding migas selama ini dikenal sebagai entitas bisnis yang dapat melakukan kegiatan bisnis secara langsung dan tidak langsung melalui anak-anak perusahaan di bawah holding. Untuk menjalankan kegiatan bisnis di hulu, midterm, dan hilir, holding migas akan membawahkan semua kegiatan bisnis anak perusahaan yang selama ini dilakukan oleh Pertamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN) beserta semua anak perusahaannya.
Pembentukan holding migas itu bisa dilakukan dengan menunjuk Pertamina sebagai perusahaan holding. Alternatifnya, bisa juga membentuk perusahaan baru yang membawahkan anak-anak perusahaan di bidang migas, termasuk Pertamina dan PGN sebagai anak perusahaan. Saham holding itu harus 100 persen dikuasai negara, sedangkan anak-anak perusahaan dapat menjual saham di pasar modal maksimal 49 persen, sehingga mayoritas saham 51 persen masih dikuasai anak-anak perusahaan.
Salah satu keputusan MK menyatakan bahwa BP Migas tidak sesuai dengan konstitusi dan karena itu harus dibubarkan. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu mengubah BP Migas menjadi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebagai lembaga sementara di bawah Kementerian Energi hingga ada revisi Undang-Undang Migas.
Untuk memenuhi keputusan MK, SKK Migas dijadikan entitas bisnis di bawah holding migas untuk menjalankan bisnis dan jasa dalam riset potensi migas, penyiapan lahan migas, dan mewakili negara dalam penandatanganan kontrak dengan KKKS. Adapun BPH Migas tetap dipertahankan sesuai dengan fungsinya sekarang dalam pengaturan dan pengawasan distribusi migas.
Maka ketentuan dalam draf RUU Migas yang mengatur perluasan kewenangan dan kontrol DPR perlu dipertimbangkan oleh pemerintah untuk dihapus. Adapun ketentuan pembentukan BUK sebaiknya diganti dengan holding migas, yang berkedudukan secara kelembagaan di bawah Menteri BUMN dan secara teknis di bawah Menteri Energi, bukan di bawah presiden. Kontrol DPR terhadap holding migas dapat dilakukan melalui Menteri BUMN dan Menteri Energi. Dengan demikian, holding migas tidak hanya dapat lebih leluasa memutuskan corporate action, tapi juga dapat meminimalkan potensi moral hazard di DPR.
