Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menjaga Hutan Papua

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Warga melintasi endapan lumpur pasca banjir bandang melanda wilayah Sentani, Jaya Pura, Papua, Senin, 18 Maret 2019. ANTARA
Warga melintasi endapan lumpur pasca banjir bandang melanda wilayah Sentani, Jaya Pura, Papua, Senin, 18 Maret 2019. ANTARA
Iklan

Curah hujan ekstrem bukan penyebab utama banjir bandang dan tanah longsor di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Bencana yang melanda pada Sabtu lalu itu lebih disebabkan oleh rusaknya kawasan Cagar Alam Pegunungan Cycloop. Alam yang menjadi pelindung penduduk Jayapura itu seolah-olah murka dan mendatangkan malapetaka yang mengakibatkan 104 orang meninggal dan 79 orang hilang.

Sembilan ribu orang harus mengungsi akibat bencana yang dipicu oleh ulah manusia ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan Pegunungan Cycloop, yang seharusnya menjadi area resapan air, berubah menjadi kawasan permukiman dan pertanian. Kerusakan ini dibiarkan tanpa kontrol.

Pegunungan Cycloop, yang juga dikenal dengan nama Dobonsolo, ditetapkan sebagai kawasan cagar alam pada 1978. Namun, sejak 16 tahun lalu, pendatang banyak membuka lahan di kawasan itu untuk permukiman dan pertanian tradisional. Padahal topografi kawasan yang berada di seputaran Bandar Udara Sentani ini miring. Tutupan hutan banyak yang hilang. Dengan demikian, ketika terjadi hujan lebat, air meluncur dari daerah yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah tanpa penghalang.

Semestinya, banjir bandang yang pernah melanda Sentani pada 2007 menjadi pelajaran buat penduduk dan pemerintah. Penyebab bah saat itu juga sama, hujan dengan intensitas sangat tinggi di kawasan pegunungan yang telah rusak. Prahara itu tak jua membuat pemerintah menyusun mitigasi bencana. Perusak hutan tak dikenai sanksi. Hampir tak ada upaya dari pemerintah untuk menghentikan kerusakan di Pegunungan Cycloop.

Banjir Sentani ini sekaligus menjadi catatan agar pemerintah segera bertindak menjaga hutan Papua sebagai hutan terakhir Indonesia. Penerapan hukum pidana dan sanksi hukum adat di kawasan konservasi semestinya segera ditegakkan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat ini tutupan kebun sawit di Papua mencapai 200 ribu hektare. Hampir semua lahan kebun sawit ini semula merupakan kawasan hutan. Meski "baru" 200 ribu hektare hutan yang berubah menjadi kebun sawit, pemerintah telah melepaskan kawasan hutan Papua seluas 1,6 juta hektare untuk sawit.

Artinya, ada 1,4 juta kawasan pelepasan hutan yang belum menjadi kebun sawit yang masih bisa dikembalikan sebagai hutan lindung. Kerusakan hutan Papua akan bertambah parah dengan terbitnya banyak izin tambang, izin hutan tanaman industri, dan izin hak pengusahaan hutan.

Di Papua, peran masyarakat adat dan hukum adat sangat penting untuk menjaga hutan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat adat harus duduk bersama untuk mendialogkan aturan pemanfaatan hutan oleh masyarakat adat sekaligus melestarikannya. Selain itu, pemerintah perlu mengoreksi ketimpangan penguasaan hutan di Papua. Izin untuk konsesi yang tidak aktif dapat ditarik dan pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat adat.

Banjir Sentani juga bisa menjadi momentum untuk menggalakkan upaya mengatasi pembalakan liar di Papua. Selama ini, polisi baru menangkap pelaku di tingkat bawah, seperti tukang tebang kayu atau sopir truk pengangkut kayu. Penegakan hukum oleh polisi belum sampai pada pelaku kelas kakapnya. Dengan penegakan hukum dan penataan pengelolaan kawasan hutan, kerusakan lebih parah pada hutan Papua bisa dicegah sejak dini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.